PortalBanten – Sekretaris Jendral Persatuan Wartawan Indonesia (Sekjen PWI) Pusat, Wina Armada Sukardi menegaskan bahwa Hendry Ch Bangun telah dipecat dari keanggotaan PWI oleh tiga lapis struktur PWI. Hal ini disampaikan Wina sekaligus mengingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa Hendry Ch Bangun saat ini bukan lagi anggota atau wartawan yang tergabung dalam PWI, terlebih menjabat sebagai ketua umum.
Ia menyatakan, peringatan ini disampaikan demi mencegah masyarakat dan pemerintah supaya tidak terkecoh oleh berbagai manuver dari yang bersangkutan.
“Saudara Hendry Ch Bangun sudah dipecat oleh tiga lapis struktur PWI,” ungkapnya, Rabu (19/2/2025).
Wina Armada menjelaskan, pertama-tama Hendry Ch Bangun dipecat oleh Dewan Kehormatan PWI Pusat karena masalah penyelewengan dana Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PWI yang bersumber dari BUMN sebesar Rp6 miliar melalui modus operandi cashback.
“Dia mengambil uang organisasi seakan dana cashback itu diminta pihak BUMN,” katanya.
Selain itu, Hendry Ch Bangun juga dinilai membangkang terhadap keputusan Dewan Kehormatan dan melakukan pelanggaran organisasi.
“Itu lapis struktur pertama,” ucapnya.
Pada lapis kedua, pemecatan dikukuhkan oleh Pengurus PWI Provinsi DKI Jakarta. Setelah Pengurus PWI Provinsi DKI Jakarta mempelajari dengan seksama atas keputusan Dewan Kehormatan terhadap pemecatan Hendry Ch Bangun, keanggotaannya pun dicabut.
“Pengurus PWI Provinsi DKI Jakarta mengukuhkan pemecatan itu dalam proses berita acara,” ungkap Wina Armada.
Pengukuhan pemecatan oleh PWI Provinsi DKI Jakarta ini karena sebelumnya Hendry Ch Bangun tercatat sebagai anggota PWI dari Provinsi DKI Jakarta, sehingga proses berita acara pemecatan harus dari Pengurus PWI DKI Jakarta. Pada lapis ketiga, pemecatan Hendry Ch Bangun dilakukan dan diperkuat dalam Kongres Luar Biasa (KLB) PWI, yang digelar Agustus 2024 yang menegaskan bahwa semua tindakan Hendry Ch Bangun setelah dipecat dinilai ilegal atau tidak sah.
“Jadi pemecatan terhadap Hendry sangat terukur bukan keputusan kaleng-kaleng,” tegasnya.
Menurut Wina, Hendry Ch Bangun berkilah terhadap pemecatannya oleh Dewan Kehormatan dinilai tidak sah, karena sekretaris Dewan Kehormatan sudah diberhentikan lebih dahulu olehnya.
“Alasan ini hanya topeng saja untuk tidak mau melaksanakan keputusan Dewan Kehormatan PWI Pusat,” ungkapnya.
Wina Armada yang menjadi salah seorang perumus Kode Etik Jurnalistik (KEJ) ini mengurai bahwa terhadap penolakan Hendry Ch Bangun tersebut dapat dibantah dengan tiga hal. Pertama, keputusan Dewan Kehormatan yang ditolak Hendry Ch Bangun itu, merupakan keputusan lembaga Dewan Kehormatan, dan bukan keputusan individual. Pemecatan terhadap Hendry Ch Bangun diambil dalam sidang pleno Dewan Kehormatan, bukan pendapat pribadi, termasuk bukan keputusan pribadi sekretaris Dewan Kehormatan.
Kedua, Sasongko Tedjo sebagai ketua Dewan Kehormatan dipilih dalang Kongres PWI di Bandung September 2023, namanya tercantum dan ada di dalam Akte Administrasi Hukum Umum (AHU), sehingga mempunyai legalitas dan kewenangan yang jelas. Ketiga, Hendry Ch Bangun baik sebagai anggota maupun sebagai ketua umum tidak berhak melakukan pemberhentian terhadap anggota Dewan Kehormatan. “Itu ibarat kopral memerintah jenderal,” kata ahli hukum pers dan etika ini.
Demikian pula alasan Hendry Ch Bangun mengatakan sudah mendapat persetujuan dari rapat pleno diperluas untuk memberhentikan sekretaris Dewan Kehormatan, bagi Wina Armada mencerminkan ketidakpahaman yang bersangkutan terhadap hirarki aturan organisasi PWI. Hal ini karena rapat tersebut tidak mempunyai otoritas atau kewenangan memberhentikan anggota Dewan Kehormatan. Kata dia, lagipula faktanya Rapat Pleno yang diperluas tersebut sama sekali tidak mengeluarkan keputusan memberhentikan sekretaris Dewan Kehormatan.
“Itu cuma keinginan dan tafsir Saudara Hendry Ch Bangun saja,” katanya.
Wina Armada mengaku, sebenarnya dia enggan untuk melakukan konfrontasi mengenai masalah ini. Ia menyatakan sebelumnya, lebih mencari penyelesaian nyata, efektif, dan damai. Tapi berbagai informasi dan tudingan yang berat sebelah, membuatnya mau angkat bicara.
“Anggap saja ini semacam hak jawab yang bersifat publik,” ungkapnya.
Ikhwal AHU yang digadang-gadang Hendry Ch Bangun untuk menunjukkan keabsahan kepengurusannya, lulusan Fakultas Hukum UI ini menjelaskan, hal itu merupakan tipu daya dan jebakan, lantaran AHU tersebut sejatinya saat ini sudah dan sedang dibekukan oleh Kemenkum. Wina mempersilakan pihak terkait mengecek langsung ke Dirjen AHU agar tidak terjebak. Perhatikan saja dimensi waktunya. Hendry Ch Bangun mendaftarkan hasil pleno diperluas 9 Juli 2024, sedangkan pembekuan hasil pleno itu tertanggal 16 Juli 2024.
“Modal AHU yang sudah diblokir itu yang digunakan mengelabui Pemprov Kalimantan Selatan untuk jadi tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN) 2025,” terangnya.
Wina menyebut, Hendry Ch Bangun mencatut nama Presiden Prabowo Subianto, sejumlah menteri, dan Ketua MPR RI akan menghadiri acara tersebut. Faktanya, berbanding terbalik dengan kenyataan. Gubernur Kalsel saja tidak hadir pada acara peringatan HPN 9 Februari di Banjarmasin.
“Jadi buat para mitra, mohon berhati-hati agar tidak menjadi korban bualan mengenai AHU,” tegasnya.
Berdasarkan hal itu, Wina Armada menegaskan kembali bahwa Hendry Ch Bangun sama sekali bukan korban, apalagi terkena fitnah, justru dialah aktor utama.
“Dia mau menggunakan modus didzolimi sehingga diberi empati, tapi pemakaian strategi itu tidak tepat dan malah membuat dirinya banyak mengalami masalah,” tuturnya.
Konseptor sebagian besar regulasi di Dewan Pers ini mengungkapkan, dia dan Hendry Ch Bangun sama-sama satu angkatan dalam karier kewartawanan. Pada tahun 1979, mereka mulai meniti pelatihan pers di Surat Kabar Kampus UI “Salemba” yang terkenal.
