Kategori: Pendidikan

PortalBanten – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI akan memberikan kuota beasiswa pendidikan sektor kelautan dan perikanan kepada 10 anak nelayan di wilayah Tanjung Pasir, Kronjo dan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten. 

“Khusus untuk di tiga wilayah ini (Kronjo, Tanjung Pasir, Pakuhaji, Red). KKP akan memberikan kuota 10 orang untuk melaksanakan bentuk proaktif, dan yang penting mereka memiliki persyaratan yang dapat memenuhi bisa masuk,” kata Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif di Tangerang, Minggu.

Ia mengatakan, saat ini KKP memiliki lembaga pendidikan yang bernaung di bawahnya, seperti politeknik kelautan dan perikanan, di mana dari peserta didiknya hampir setengahnya adalah anak nelayan dan pembudidayaan.

Selain itu, lanjutnya, beban biaya untuk sekolah di lembaga pendidikan naungan KKP tersebut, dari mulai masuk hingga lulus diberikan secara gratis karena semua biaya pendidikan peserta didik ditanggung oleh negara.

“Untuk pendidikannya formal, seperti tingkat pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK). Jadi ini diberikan untuk meningkatkan kapasitas, nanti kita berikan pendidikan, pelatihan untuk putra/putri para nelayan,” katanya.

Ia mengungkapkan, pendidikan yang nantinya diberikan kepada anak nelayan ini melalui kurikulum yang memperkuat kualitas pengetahuan pengelolaan sumber daya alam dan semangat entrepreneurship atau kewirausahaan untuk membangkitkan sektor ekonomi mereka.

“Sehingga nantinya wilayah ini memiliki sumber daya yang bagus di bidang penangkapan ikan dan lainnya yang menyangkut pengelolaan lingkungan. Ke depan diharapkan agar tidak ada kejadian lagi seperti saat ini (pagar laut),” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan & Perikanan, I Nyoman Radiarta menambahkan bahwa program pemberian pendidikan kepada anak nelayan ini merupakan bentuk dari kehadiran negara dalam memperhatikan kesejahteraan mereka.

Dimana, program peningkatan kualitas dan pemberdayaan kapasitas SDM ini sudah sejak lama dilaksanakan oleh KKP itu sendiri

“Dan yang tentunya ini akan dibiayai oleh negara 100 persen. Dan ini sudah sejak lama, alumni kami di satuan pendidikan KKP sudah berjumlah 12.000 orang. Makanya kita terus melakukan pembenahan dan perekrutan kepada anak nelayan,” kata dia.

PortalBanten – Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Banten menyebutkan murid yang aktif di organisasi sekolah dapat mendaftar di jalur prestasi pada sistem penerimaan murid baru (SPMB) pada 2025.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Jamaluddin dalam keterangan di Tangerang, Sabtu, mengatakan ketetapan ini setelah adanya perubahan sistem yang diterapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada SPMB 2025.

“Untuk jalur prestasi, diperuntukkan bagi murid yang berprestasi baik secara akademik maupun nonakademik. Seperti, apabila murid ini menjadi ketua OSIS atau Pramuka dan sebagainya selama sekolah maka dapat masuk ke jalur prestasi saat SPMB,” katanya.

Perubahan lainnya, katanya, istilah zonasi berubah menjadi domisili, lalu persentase kuota yang sebelumnya 50 persen menjadi 40 persen. Jalur prestasi yang sebelumnya kuota 20 persen menjadi 25 persen.

“Ada juga tambahan untuk murid yang aktif di OSIS, akan masuk dalam kategori prestasi,” ujarnya.

Secara garis besar, katanya, Pemkot Tangerang sudah siap menerapkan SPMB 2025. Apalagi, tidak ada banyak perubahan dari sistem yang telah diterapkan di Kota Tangerang.

“Secara sistem khususnya domisili, sudah kami terapkan selama penerimaan murid sebelumnya. Pemkot Tangerang siap untuk menerapkan sistem SPMB di tahun 2025,” katanya.

Pada SPMB 2025, jalur pendaftaran terdiri atas empat jalur, yaitu domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi atau perpindahan.

Ia berharap, SPMB yang baru dapat berjalan dengan lancar.

Pemkot Tangerang siap mengikuti petunjuk teknis yang akan diberikan Kemendikdasmen.

“Kami siap untuk menerapkan sistem SPMB di tahun 2025. Mudah-mudahan, semua berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala,” katanya.

PortalBanten – Universitas Pelita Harapan (UPH) menghadirkan Program Studi (Prodi) Biologi guna memenuhi kebutuhan terhadap guru -guru profesional dan memiliki keahlian mendalam di bidang Biologi serta kompetensi pedagogis yang mumpuni.

“Program ini dirancang untuk mencetak tenaga pengajar yang tidak hanya kompeten secara akademis, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa di era modern,” kata Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) UPH Oh Yen Nie dalam keterangannya di Tangerang, Kamis.

Ia mengatakan UPH resmi memperoleh izin membuka Program Profesi Guru (PPG) Prodi Biologi melalui Surat Keputusan Kemendiktisaintek Nomor 11/A/O/2025. Sebelumnya FIP UPH mendapatkan izin membuka PPG pada Mei 2024 untuk Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Pendidikan Matematika, dan Pendidikan Bahasa Inggris.

Program baru akan berjalan pada Maret 2025 sesuai dengan jadwal pemerintah.

Pada tahun ajaran 2025-2026 FIP UPH menargetkan penerimaan 120 mahasiswa untuk PPG Biologi melalui jalur Prajabatan (PPG Prajab) dan 250 mahasiswa melalui jalur Dalam Jabatan (PPG Daljab).

Dengan fasilitas pembelajaran modern, dosen berpengalaman dan pendekatan kurikulum berbasis kompetensi, kata dia, program ini diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya ahli di bidang Biologi, tetapi juga memiliki wawasan pedagogis yang kuat.

Selain itu FIP UPH juga sedang mempersiapkan pengajuan untuk membuka tiga Prodi PPG bar, yaitu Pendidikan Agama Kristen (PAK), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bahasa Indonesia.

Langkah ini dilakukan untuk terus memperluas kontribusi FIP UPH dalam mencetak tenaga pengajar yang siap menghadapi kebutuhan pendidikan nasional yang semakin kompleks.

Dengan langkah strategis ini FIP UPH semakin menegaskan perannya sebagai mitra utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional melalui pengadaan program-program pendidikan yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan zaman.

“Prodi PPG Biologi diharapkan menjadi jawaban atas kebutuhan akan tenaga pendidik profesional yang siap membangun generasi penerus bangsa yang unggul,” katanya

Kepala LLDikti Wilayah III Prof.Toni Toharudin menyampaikan apresiasi atas upaya FIP UPH dalam mendukung program pemerintah untuk penyediaan guru berkualitas.

Ia menjelaskan kebutuhan akan guru profesional yang bersertifikat di Indonesia terus meningkat seiring dengan jumlah guru yang memasuki masa pensiun.

Berdasarkan data Kemendikbudristek tahun 2024, diperkirakan sekitar 222.061 guru akan pensiun dalam beberapa tahun mendatang, dengan rata-rata 70.000 guru pensiun setiap tahun.

“Hal ini semakin menegaskan pentingnya program PPG dalam mengatasi tantangan distribusi guru yang belum merata serta meningkatkan kualitas tenaga pendidik,” ujarnya.

PortalBanten – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Banten Cabang Kabupaten Lebak siap mencetak lulusan SMA/SMK yang tidak harus melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan lebih memilih menggeluti dunia usaha.

“Kita mengoptimalkan kurikulum Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dengan mengembangkan kewirausahaan,” kata Kepala Dinas Disdikbud Banten Cabang Kabupaten Lebak Gugun Nugraha di Lebak, Kamis.

Menurut dia kurikulum P5 itu merupakan program yang wajib dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang menggunakan Kurikulum Merdeka.

Kurikulum tersebut wajib bagi 153 SMA/SMK di Kabupaten Lebak dengan menerapkan kurikulum kewirausahaan agar para siswa setelah lulus memiliki kompetensi dan keterampilan di berbagai bidang usaha.

Pihaknya juga menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, perusahaan, balai latihan kerja maupun pelaku UMKM guna mengembangkan kewirausahaan tersebut.

Bahkan pihaknya belum lama ini mengirimkan siswa SMK magang di PT Astra di bidang otomotif.

Oleh karena itu, agar para lulusan tidak menjadi beban sosial masyarakat dan pemerintah daerah, maka dengan kurikulum P5 dengan kewirausahaan itu diharapkan para siswa kelas 12 memiliki kompetensi dan keterampilan.

“Kompetensi dan keterampilan itu di berbagai bidang usaha mulai produksi aneka kerajinan, pertanian, perbengkelan, pertukangan, jasa perdagangan hingga bidang jasa,” jelasnya.

Kewirausahaan sangat diperlukan bagi kemandirian siswa dan diharapkan mampu hidup mandiri dan bahkan mampu mencetak lapangan pekerjaan.

“Kami yakin dengan kurikulum P5 itu dapat berinovasi mencetak siswa yang sukses menggeluti kewirausahaan,” kata Gugun.

PortalBanten – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang meminta fasilitasi dari BNPB untuk melakukan normalisasi outlet saluran pembuangan di Kali Perancis, guna mengatasi pendangkalan yang menyebabkan banjir berdekatan dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soeta).

“Dalam forum rapat, kami memutuskan untuk meminta fasilitasi dari BNPB untuk bisa mengatasi persoalan dangkalnya outlet dari saluran pembuangan di Kali Perancis, dengan meminta untuk melakukan normalisasi. Dan tadi dari BNPB siap untuk melakukannya,” kata Pj Wali Kota Nurdin saat rakor penanganan banjir dengan AP II, BNPB, Basarnas dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane di Puspemkot Tangerang Kamis.

Selain itu, kata Nurdin, akan dilakukan kajian bersama antara PT Angkasa Pura II untuk mengevaluasi daya dukung jaringan drainase di wilayah Kecamatan Benda, Neglasari, dan Batuceper yang berbatasan langsung dengan Bandara Soekarno-Hatta.

Kajian ini bertujuan untuk memastikan integrasi sistem drainase antara kawasan bandara dan wilayah sekitarnya agar penanganan banjir lebih efektif. BBWS Ciliwung-Cisadane juga menyatakan dukungannya dalam perencanaan hingga proses teknis pembangunan yang dibutuhkan.

“Kita berharap upaya jangka menengah ini bisa mengatasi persoalan banjir di tiga kecamatan terdampak, dan tentunya mengantisipasi serta memastikan agar Bandara Soekarno-Hatta tetap aman dari potensi banjir,” katanya.

Ia juga menyampaikan, Pemkot Tangerang bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah strategis dalam menangani dan mencegah banjir, guna menjaga keselamatan warga serta memastikan keberlangsungan operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

“Alhamdulillah, kondisi banjir sudah mulai surut dan para pengungsi, masyarakat terdampak banjir sudah kembali ke rumah masing-masing. Saya minta kepada warga Kota Tangerang, harus terus siap siaga dan waspada, karena berdasarkan rilis dari BMKG bisa jadi akan ada hujan dengan intensitas ekstrem yang tentu bisa mempengaruhi kondisi wilayah kita, terutama kemungkinan banjir. Status siaga darurat bencana di Kota Tangerang masih belum dicabut, bahkan nanti kalau diperlukan bisa diperluas,” katanya.

Pimpinan Angkasa Pura II Agus Haryadi menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif Pemkot Tangerang dalam mengoordinasikan penanganan banjir di wilayah strategis ini.

“Kami sudah sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Sungai Perancis atau Kali Dadap sebagai saluran utama pembuangan air dari Bandara Soekarno-Hatta. Jadi kami sudah ada kesamaan pemikiran, di mana kita menjaga jangan sampai Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta sampai lumpuh, karena lokasi ini sebagai objek vital nasional yang bisa berdampak kepada reputasi Pemkot Tangerang, Pemerintah Republik Indonesia, dan khususnya pengelola bandar udara di mata internasional. Jadi, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pak Wali Kota, rekan-rekan stakeholder terkait yaitu dari BNPB, Basarnas, dan rekan-rekan lain yang terkait,” kata dia.

Direktur Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi BNPB Nelwan Harahap menambahkan BNPB siap membantu dalam berbagai aspek, termasuk melalui teknologi modifikasi cuaca untuk mengendalikan curah hujan ekstrem yang berpotensi memperburuk kondisi banjir.

“Saya kira seperti tadi dalam diskusi, kita sepakat penanggulangan bencana ini adalah tugas bersama, baik pemerintah pusat, daerah, maupun sektor swasta dan juga masyarakat. Tadi kita sudah menyampaikan kesiapan BNPB nanti untuk memfasilitasi, karena ini pekerjaan besar dan menyangkut proyek vital nasional. Dalam jangka pendek, BNPB siap mendukung normalisasi sungai dan drainase. Sementara dalam kondisi ekstrem, kita juga bisa melakukan modifikasi cuaca agar hujan turun di laut tak mencapai daratan,” ujarnya.

PortalBanten – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Banten Tabrani mengatakan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Program Sekolah Gratis mencapai hampir Rp450 miliar.

Tabrani di Serang, Senin, mengatakan untuk Program MBG senilai Rp311 miliar dan Program Sekolah Gratis sekitar Rp114 miliar. “Sekolah Gratis dan Program MBG saja kira-kira itu hampir ada Rp450 miliar-an lebih tambahannya itu,” kata Tabrani.

Disamping Program MBG, Tabrani mengatakan pelaksanaan Program Sekolah Gratis akan dimulai untuk seluruh murid kelas 10 di Banten pada Juli tahun ajaran 2025.

Ia mengatakan teknisnya masih dilakukan pembahasan apakah berbasis siswa atau berbasis operasional.

Selain itu anggaran Program Sekolah Gratis, kata dia, akan difokuskan untuk sekolah swasta. Hal ini ditujukan untuk pemenuhan janji kampanye Gubernur terpilih Banten untuk hadir di tengah masyarakat.

“Jangan sampai ada anak yang ingin sekolah, jadi tidak sekolah karena urusan bayaran,” kata dia.

Pembiayaan lain tersebut termasuk dalam anggaran belanja Disdikbud senilai Rp3,7 triliun.

Anggaran belanja tersebut merupakan yang terbesar dibandingkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Banten yang tercatat dalam Perjanjian Kinerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2025.

Tabrani juga menjelaskan besarnya anggaran belanja Disdikbud untuk memenuhi belanja pegawai, diantaranya untuk internal dinas, cabang dinas, dan guru PNS pada 265 sekolah SMA/SMK yang menjadi kewenangannya.

Kemudian adanya anggaran BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dari pemerintah pusat yang melekat untuk sekolah negeri dan swasta di Banten, serta, untuk gaji guru honorer yang nanti akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).