Kategori: Pemerintahan

  • Sinergi Program Kemensos, Koperasi Desa Merah Putih Jadi Solusi Entaskan Kemiskinan

    Sinergi Program Kemensos, Koperasi Desa Merah Putih Jadi Solusi Entaskan Kemiskinan

    PortalBanten – Kementerian Sosial RI mendukung Koperasi Desa Merah Putih yang bersinergi dengan program pengentasan kemiskinan, terutama di kawasan pedesaan.

    Hal itu disapaikan oleh Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, dalam rapat pembahasan di Kementerian Koperasi, Kamis (6/3/2025). Sinergi antar kementerian dan lembaga dalam mengatasi masalah kemiskinan, menurutnya sangat penting sebagai solusi problem sosial yang selama ini belum terselesaikan.

    “Dalam pembangunan 70 ribu Koperasi Desa Merah Putih, Kemensos sangat mendukung karena program pembangunan koperasi desa ini bersinergi dengan program pemberantasan kemiskinan yang ada di desa-desa,” ujarnya.

    Pelaksanaan program sinergi tersebut juga mengusung Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai referensi. Hasilnya memerlihatkan hampir 40 persen masyarakat miskin di Indonesia bekerja sebagai buruh tani. Kelompok masyarakat ini mayoritas tinggal di desa. 

    Pembentukan koperasi desa pun diharapkan bisa menciptakan lapangan usaha baru dan memberdayakan masyarakat desa untuk keluar dari kemiskinan ekstrem. “Dengan adanya koperasi desa ini, kami berharap bisa bekerja sama dengan Kementerian Sosial untuk mengentaskan kemiskinan di desa-desa,” tegas Wamensos Agus Jabo.

    Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dinilai sebagai langkah strategis untuk mendukung program pengentasan kemiskinan yang diperintahkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Melalui koperasi, masyarakat desa tidak hanya mendapatkan bantuan, tetapi juga diberdayakan untuk mandiri secara ekonomi.

     “Koperasi ini menjadi salah satu solusi untuk mengubah masyarakat miskin menjadi masyarakat yang berdaya, produktif, dan mandiri,” lanjut Wamensos Agus Jabo.

    Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu kunci untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Kemensos berupaya agar masyarakat miskin dapat mendapatkan akses untuk bekerja atau berusaha, melalui penciptaan lapangan usaha yang lebih banyak.

    “Pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang ingin bekerja, serta lapangan usaha bagi mereka yang ingin berusaha,” ujar Wamensos Agus Jabo.

    Pentingnya kolaborasi antar kementerian dalam program ini juga menjadi sorotan. “Masalah kemiskinan ini adalah masalah ekonomi-politik yang harus diselesaikan secara komprehensif, baik dari hulu hingga hilir,” tegas Wamensos Agus Jabo. 

    Harapan besar disematkan agar Indonesia dapat mengurangi jumlah kemiskinan ekstrem dan mencapai target pengurangan kemiskinan secara signifikan pada 2025 dan seterusnya.

    “Kami berharap program ini bisa menjadi sinergi yang kuat antara kementerian, untuk memberdayakan masyarakat dan mengurangi kemiskinan,” jelas Wamensos Agus Jabo.

    Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi juga meyakini Koperasi Desa Merah Putih memiliki peran penting dalam mewujudkan program pemberdayaan masyarakat desa, serta menjadi motor penggerak bagi perekonomian desa. “Hari ini kami melakukan rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga untuk menindaklanjuti perintah Bapak Presiden mengenai pembentukan Koperasi Desa Merah Putih,” katanya.

    Dalam rapat yang dihadiri oleh Menteri Koperasi, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, serta pejabat lainnya, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ditetapkan menjadi titik fokus utama untuk menjawab tantangan kemiskinan di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan sektor pertanian dan buruh tani. 

    Selain itu, ikut dibahas mengenai program sekolah rakyat yang juga menjadi bagian dari upaya pengentasan kemiskinan. Menurut data, hampir 74 persen penduduk miskin di Indonesia hanya memiliki pendidikan hingga tingkat SD, yang menjadi salah satu faktor penghambat bagi mereka untuk keluar dari kemiskinan.

    Dengan komitmen dan dukungan penuh dari berbagai pihak, diharapkan koperasi desa Merah Putih dapat membawa perubahan yang nyata bagi masyarakat desa, menjadikan mereka lebih berdaya dan mandiri.

  • Kendalikan Inflasi, Pemkab Serang Pelajari Program Kerja TPID Kabupaten Brebes

    Kendalikan Inflasi, Pemkab Serang Pelajari Program Kerja TPID Kabupaten Brebes

    PortalBanten – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Serang melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes, Provinsi Jawa Tengah (Jateng), untuk mempelajari tentang program kerja TPID dalam pengendalian inflasi. Kunjungan kerja ini lebih difokuskan pada penerapan Kerjasama Antar Daerah antara Pemda Kabupaten Serang dengan Pemda Kabupaten Brebes.

    Hal itu disampaikan Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Serang, Febrian Ripera, melalui keterangan tertulisnya yang disiarkan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) pada Senin, 24 Februari 2025.

    Ia menjelaskan, kunjungan kerja ini dilaksanakan pada 20-22 Februari 2025 dan diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Brebes beserta OPD tim TPID Kabupaten Brebes.

    “Kunjungan kerja kali ini lebih difokuskan pada penerapan kerjasama antar daerah antara Pemda Kabupaten Serang dengan Pemda Kabupaten Brebes,” ungkapnya.

    Febrian berharap, hasil kunjungan kerja tersebut dapat menghasilkan suatu Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman G to G antara Pemkab Serang dan Pemkab Brebes. Kemudian, dilanjutkan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

    “PKS antara OPD-OPD terkait terutama dalam rangka pengendalian inflasi di daerah masing-masing,” ujarnya.

    Selain itu, Febrian menambahkan, kerjasama juga bisa dilakukan secara Business to Business (B to B) antara pelaku usaha yang ada di Kabupaten Serang dengan pelaku usaha yang ada di Kabupaten Brebes.

    “Kita tahu bahwa Kabupaten Brebes adalah penopang komoditas bawang merah se-nasional, banyak champion dari Kabupaten Brebes yang bisa dijadikan referensi bagi petani bawang di Kabupaten Serang,” katanya.

    Febrian pun menginformasikan bahwa kenaikan Indeks Harga Pembelian (IPH) di Kabupaten Serang di beberapa pekan terakhir di awal tahun 2025 disumbang oleh komoditas tertentu seperti cabe rawit merah, cabe merah keriting, minyak goreng, dan bawang merah. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Serang perlu melakukan suatu langkah pengendalian inflasi melalui Operasi Pasar (OP), Gerakan Pangan Murah, dan Kerjasama Antar Daerah.

    “Sehingga, komoditas penyumbang inflasi tersebut dapat tersedia dengan jumlah yang cukup di Kabupaten Serang,” tandasnya.

  • DPRD Soroti Capaian Kinerja Pemerintahan di Kota Serang

    DPRD Soroti Capaian Kinerja Pemerintahan di Kota Serang

    PortalBanten – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang, M. Henry Saputra Bumi, menyoroti terkait capaian kinerja dalam Pemerintahan Kota Serang.

    Henry mengatakan bahwa, dalam melaksanakan kerja-kerja pemerintahan seyogyanya tidak hanya mengedepankan angka-angka semata. Capaian kinerja tetap harus memperlihatkan kesuksesan yang nyata di masyarakat.

    Hal itu disampaikan Henry, saat menjadi narasumber dalam Forum Bersama Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2026, yang diselenggarakan oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Serang.

    Kegiatan yang mengangkat tema ‘Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas’ tersebut diikuti sebanyak 70 orang perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemkot Serang.

    Dalam pemaparannya, Henry mengungkapkan bahwa Bappeda selaku leading sector perencanaan pembangunan, harus mampu berinovasi dalam melakukan perencanaan, penelitian dan pengembangan. Hal itu agar perencanaan pembangunan, dapat menyentuh apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

    “Bappeda Kota Serang harus dapat lebih inovatif dalam melakukan perencanaan dalam bidang litbang, mengutamakan perencanaan litbang berbasis masalah,” ujarnya, Kamis 20 Februari 2025.

    Henry menegaskan, bahwa dalam menyusun laporan hasil dari perencanaan, jangan sampai hanya terjebak pada angka-angka semata. Perlu adanya bukti nyata bahwa program pembangunan yang telah direncanakan, benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

    “Bukti kinerja jangan sampai hanya sekadar angka-angka pencapaian kinerja saja. Hal ini agar anggaran kita dapat digunakan secara efektif dan efisien. Jika memang kurang berhasil, anggaran dapat dialihkan untuk program lain yang lebih berdampak untuk mewujudkan Kota Serang yang Madani,” tegasnya.

    Sebagai seorang wakil rakyat, ia pun mengaku akan mendukung penuh program-program yang dicanangkan oleh Pemkot Serang, selama hal tersebut benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.

    “Yang pasti kami dari DPRD Kota Serang sangat mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selaras dengan kepentingan rakyat. Sebab dengan ini, kami bisa saling sejalan dari pihak legislatif dengan eksekutif,” tandasnya. (ADV)

  • Fraksi DPRD Kabupaten Serang Setujui 2 Raperda Usulan Bupati

    Fraksi DPRD Kabupaten Serang Setujui 2 Raperda Usulan Bupati

    PortalBanten – Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang, menyetujui atas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) berasal dari Bupati Serang Tahun 2025. Secara umum, fraksi menyetujui agar dibahas lebih dalam melalui panitia khusus atau Pansus DPRD Kabupaten Serang.

    Persetujuan terungkap pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Serang Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda yang Berasal dari Bupati dan Pendapat Bupati, terhadap Raperda Prakarsa DPRD di Gedung DPRD Kabupaten Serang pada Selasa, 18 Februari 2025.

    Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD, Bahrul Ulum. Turut hadir para wakil ketua dan puluhan anggota dewan serta pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang.

    Jubir Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Serang, Fatmawati, menyampaikan bahwa untuk pandangan umum dua Raperda tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan Raperda tentang penambahan penyertaan modal Pemkab Serang pada Perumda Tirta Al Bantani, Perseroda BPR Serang di sepakati.

    ”Untuk pandangan umum dua macam raperda di sepakati dan di akumulasikan menjadi kesepakatan bersama, untuk di bahas lebih lanjut melalui panitia khusus (pansus),” ujarnya.

    Senada disampaikan Juru Bicara Fraksi Gerindra, Usen. Ia menyatakan Raperda tentang perubahan atas Perda Kabupaten Serang Nomor 2 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kinerja Satpol PP dalam menegakan perda.

    ”Penegakan harus dilakukan dengan pendekatan, humoris, dan tidak merugikan kepentingan masyarakat kecil,”katanya.

    Selain Pandangan Umum Fraksi DPRD juga Penyampaian Pandangan Umum Bupati Serang berkaitan dengan Raperda Prakarsa DPRD tentang CSR, yang disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Serang, Rudy Suhartanto.

    ”Saya mewakili Ibu menyampaikan pandangan umum bupati berkaitan dengan raperda inisiatif DPRD tentang CSR,” terangnya.

    Berkaitan dengan pandangan umum fraksi dua Raperda usulan bupati, Rudy memastikan semua fraksi menyetujuinya untuk menindaklanjuti raperda di sampaikan ke tingkat pansus. Kemudian selanjutnya pihaknya akan menanggapi pandangan fraksi, yang kemudian akan mendengarkan tanggapan atas pendapat bupati.

    ”Besok mudah-mudahan ibu bupati bisa langsung hadir di gedung DPRD sehingga beliau bisa menyampaikan secara langsung. Setelah itu kemudian pak ketua dewan menyiapkan untuk pansus-pansusnya, tiga pansus sekaligus,” ucapnya.

    Rudy berharap, untuk pembahasan lebih dalam melalui pansus sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan oleh pihak DPRD bisa berjalan lebih cepat, seperti yang disampaikan juru bicara fraksi-fraksi agar lebih cepat terutama berkaitan dengan pelaksanaan trantibum yang sudah terbit sejak Tahun 2007.

    ”Perda Trantibum itu dahulu kita buatnya tahun 2007, ini yang harus kita tindak lanjuti,” tandasnya.

    Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menyampaikan dua macam Raperda berasal dari Bupati Serang Tahun 2025. Penyampaian dua raperda pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Serang itu juga penyampaian raperda prakarsa DPRD di gedung dewan setempat pada Rabu, 12 Februari 2025.

  • Pemerintah Desa Talaga Renovasi 9 Rumah, Bantuan Kemensos RI

    Pemerintah Desa Talaga Renovasi 9 Rumah, Bantuan Kemensos RI

    PortalBanten – Kementrian Sosial Republik Indonesia menyalurkan Program Bantuan Bedah Rumah Sejahtera Terpadu (BRST) di Desa Talaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, tahun 2025 mencakup renovasi sembilan rumah tidak layak huni (Rutilahu) yang tersebar di RT 11 hingga RT 16.

    Kepala Desa Talaga, Embay, menyampaikan Kemensos memberikan bantuan kepada setiap rumah dalam bentuk bahan material senilai Rp20 juta. Kemudian untuk tenaga kerja dilakukan secara swadaya oleh masyarakat.

    “Program renovasi 9 rumah ini rumah tidak layak huni (rutilahu) di Desa Talaga, merupakan bagian dari Bantuan Bedah Rumah Sejahtera Terpadu (BRST) yang diberikan oleh Kementerian Sosial RI,” ungkap Embay, saat ditemui di lokasi Minggu (6/02/2025) di Kampung Saung Desa Talaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang.

    Adapun daftar penerima manfaat BRST di Kampung Saung Desa Talaga Kecamatan Mancak yakni RT11 Irfan Ifandi, RT 12 Nawiyah, RT 13 Elis, Duha, Tunenah, Saenah. Kemudian RT 14 atas Madanas, RT 15 Arwani dan RT 16 Aas asliah.

    “Mudah mudahan rumah ini bisa terbangun dengan adanya gotong royong swadaya masyarakat. kami akan kawal bersama RT agar rumah ini benar benar terwujud,” ungkapnya.

    Mewakili masyarakat, Embay menyampaikan terima kasihnya kepada Kementerian Sosial RI, khususnya Saiful Yusuf serta Ketua Umum SMSI dan berbagai pilar sosial yang telah membantu dalam proses survai hingga administrasi.

    Kepala Rukun Tetangga 11, Muslih, mengungkapkan rasa syukur atas bantuan yang diterima warganya ini. Ia mengaku warganya sangat terbantu melalui bantuan program yang diluncurkan oleh Kemensos RI.

    “Alhamdulilah warga kami sangat terbantu dengan adanya bantuan bedah rumah sejahtera terpadu atau Rutilahu ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian Sosial RI bapak saiful Yusuf bersama Kepala Desa Telaga bapak Embay dan Ketua SMSI bapak Firdaus yang sudah membantu warga kami,” ujar Muslih

    Terpisah, salah satu penerima manfaat, Ifandi juga menyampaikan rasa haru dan terima kasihnya atas bantuan yang diterimanya untuk membangun kembali rumahnya agar layak untuk ditempati.

    “Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Sosial RI, Bapak Yusuf Saiful, Kepala desa Telaga bapak Embay dan pihak terkait yang sudah membantu keluarga kami,” tandasnya.

  • Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah Sampaikan Salam Perpisahan

    Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah Sampaikan Salam Perpisahan

    PortalBanten – Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah menyampaikan salam perpisahan kepada seluruh aparat Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang. Hal ini berkenaan dengan ia yang sudah memasuki purna tugas dari jabatannya sebagai Bupati Serang selama 10 tahun atau 2 periode pada 25 Februari 2025.

    Hari ini, Senin, 17 Februari 2025, Ratu Tatu Chasanah menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Kesadaran Nasional (HKN), sekaligus terakhir dirinya menjadi pemimpin maupun inspektur ucapara kedepannya di Halaman pendopo Bupati Serang.

    Pada kesempatan tersebut, ia menyampaikan pesan dari pemerintah pusat agar semua para ASN senantiasa untuk selalu menjaga integritas. Karena, ASN dituntut harus selalu terbaik dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

    ”Pada upacara tadi juga saya menyampaikan salam perpisahan saya karena ini merupakan upacara terakhir, beberapa hari kedepan saya selesai masuk purna tugas,” ujarnya.

    Tak hanya itu, Tatu juga menyampaikan secara pribadi dan atas nama keluarga mengingat sudah cukup lama bersama-sama dengan jajaran ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang. Diketahui, jabatan Tatu di Pemkab Serang antara lain 5 tahun menjabat sebagai Wakil Bupati Serang periode 2010-2015 dan sekitar hampir 10 tahun menjadi Bupati Serang periode 2014-2025.

    ”Dalam bekerja bersama-sama tentunya saya selaku manusia biasa banyak salah dan khilafnya. Saya menyampaikan juga permohonan maaf kepada seluruh ASN, dan memberi semangat terus supaya tidak berkurang semangatnya dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat,”tuturnya.

    Tatu mengaku banyak suka duka sejak menjabat sebagai Wakil Bupati sampai Bupati Serang, hal ini tentu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia mengatakan bahwa masyarakat ingin pelayanan yang cepat dan banyak sekali yang diminta.

    Meski dengan kondisi anggaran yang terbatas, dirinya sebagai kepala daerah dan seluruh jajaran ASN Kabupaten Serang harus kerja keras.

    ”Suka dukanya banyak kebahagiaannya ketika hasil kerja saya dengan seluruh jajaran ASN bisa membuat bahagia masyarakat, mereka antusias bahagia senang, misalnya salah satu contoh pembangunan jalan, mereka tidak sedikit masyarakat yang syukuran, melakukan syukuran makan bersama di jalan raya, jalan yang baru sudah di beton itu merupakan luapan kebahagiaan masyarakat dan itu kebahagiaan buat saya, buat seluruh jajaran ASN ketika hasil kerja kami menjadikan kebahagiaan masyarakat,” jelasnya.

    Tatu berpesan, kepada siapa pun nanti pemimpin yang menggantikan dirinya sebagai Bupati Serang, untuk terus solid bekerja.

    ”Untuk program-program yang di rasakan sudah baik, ya mungkin bisa untuk dilanjutkan, yang masih kurang bisa di perbaiki atau di evaluasi,” katanya.

    Usai Upacara Peringatan HKN, secara simbolis penyerahan ”Putri Jawara Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Satua Dasawarasa Membangun Kabupaten Serang” dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD), Aber Nurhadi kepada Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah. Kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah salam perpisahan di pendopo Bupati Serang.

  • KKP telah periksa 41 orang atas kasus pagar laut perairan Tangerang

    KKP telah periksa 41 orang atas kasus pagar laut perairan Tangerang

    PortalBanten – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan sebanyak 41 orang terdiri atas nelayan, kepala desa (kades) hingga pejabat pemerintahan telah diperiksa sebagai saksi dalam pengusutan kasus pagar laut 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

    “Total 41 orang, ini jumlah keseluruhan dari berbagai macam peran dalam pemeriksaan kasus pagar laut,” kata Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sumono Darwinto di Tangerang, Banten, Kamis.

    Ia mengatakan tahapan penyelidikan dan pemeriksaan kasus pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang ini masih terus dilakukan pengembangan secara mendalam, di mana tim penyelidik dari KKP melakukan penambahan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait untuk mempercepat pengungkapan pemilik pagar laut tersebut.

    “Saat ini masih berlangsung, mohon bersabar,” ujarnya.

    Dia menyampaikan, sesuai dengan kewenangan yang ada di KKP, dalam hal ini Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) tetap melangsungkan pemeriksaan terkait dengan pemanfaatan ruang laut.

    “Kalau memang sudah ada hasil itu akan segera kami sampaikan,” terangnya.


    Ia mengatakan, bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh PSDKP KKP, merupakan bagian dari proses penegakan sanksi administratif sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan, PP 21/2021, PP 85/2021, dan PermenKP No 31/2021.

    “Kami masih lihat apakah itu nanti sesuai ketentuan? Apakah dikenakan sanksi administrasi ataupun memang bisa kolaborasi dari sisi pihak pidana dari pihak kepolisian,” jelasnya.



    Sumono menyebut, proses penyelidikan pengungkapan kasus pagar laut ini dilakukan dengan berkolaborasi bersama pihak aparat penegak hukum, salah satunya dengan Bareskrim Polri yang sudah melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap pemalsuan pengajuan Sertifikat HGB/SHM.

    “Jadi memang kolaborasi antarpenegak hukum itu berjalan, jadi semua lembaga kementerian, dan ini (kami) apresiasi setinggi-tingginya. Untuk proses pencabutan sampai dengan pemeriksaan tentu sesuai dengan kewenangan masing-masing,” kata dia.

  • Pemkot Tangerang ajak masyarakat aktif berikan aspirasi di Musrenbang

    Pemkot Tangerang ajak masyarakat aktif berikan aspirasi di Musrenbang

    PortalBanten – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mengajak partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dengan terlibat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan yang mulai dilaksanakan tanggal 18 – 21 Februari 2025.

    Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Tangerang Yeti Rohaeti di Tangerang, Banten, Kamis, mengatakan Musrenbang merupakan wadah untuk memberikan aspirasi masyarakat dalam upaya mendorong pembangunan berkelanjutan di wilayah masing-masing.

    Selain itu Pemkot Tangerang berharap rangkaian Musrenbang tersebut dapat mendorong kemajuan pembangunan di semua lini sektor di Kota Tangerang.

    “Musrenvang ini ajang penting untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya, untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang efektif,” ujar Yeti

    Yeti menambahkan Pemkot Tangerang sudah siap melaksanakan rangkaian Musrenbang tingkat kecamatan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

    “Ayo manfaatkan rangkaian Musrenbang tersebut sebagai proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan di Kota Tangerang,” ujarnya.

    Sementara itu jadwal pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan di Kota Tangerang yakni tanggal 18 Februari di Kecamatan Tangerang, Cipondoh, Larangan, dan Jatiuwung.

    Lalu tanggal 19 Februrari di Kecamatan Ciledug, Benda, Karang Tengah dan Periuk. Kemudian tanggal 20 Februari di Karawaci, Cibodas, Batuceper dan Neglasari. Lalu di Kecamatan Pinang tanggal 21 Februari 2025.

  • Serang: Hibah Rp43 miliar harus  bermanfaat nyata bagi masyarakat

    Serang: Hibah Rp43 miliar harus  bermanfaat nyata bagi masyarakat

    PortalBanten – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, Provinsi Banten memastikan bahwa  penyaluran hibah 2025 mencapai Rp43 miliar  harus tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat nyata serta berdampak bagi masyarakat setempat.

    Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Serang Banten Subagyo di Serang, Kamis mengatakan Pemkot Serang telah menyiapkan dana hibah 2025 sebesar Rp43 miliar yang tersebar di 11 organisasi perangkat daerah (OPD).

    “Di antaranya yakni di BKPSDM, Bakesbangpol, Dinkes, Disparpora, Dindikbud, DPKP, DPUPR, DKPPP, Dinsos, DinkopUKMPerindag, dan bagian Kesra secara keseluruhan,” katanya.

    “Ada juga lembaga yang juga berturut-turut mendapatkan dana hibah dari Pemkot Serang, yakni PKK, MUI, FSPP, DMI, Baznas, dan KONI,” imbuh dia.

    Sesuai regulasi dari pusat dan peraturan Wali Kota Serang yang mengatur lembaga tersebut  sehingga berhak mendapatkan dana hibah setiap tahun.

    Ia mengatakan, para OPD penyalur dana hibah maupun lembaga-lembaga penerima hibah telah diberikan edukasi terkait perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban anggaran hibah, untuk memastikan dana tersebut tersalurkan dengan baik.

    “Kami ingin memastikan bahwa setiap hibah yang diberikan memiliki dampak nyata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, sebesar apa pun kebutuhan masyarakat, tentu ada batasnya kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam memberikan hibah,” katanya.

    Selain itu, ia juga menegaskan pentingnya kesesuaian antara proposal pengajuan, pelaksanaan,  pelaporan, dan pertanggungjawaban dana hibah serta bantuan sosial.

    Jika terjadi perbedaan antara proposal dan realisasi penggunaan dana, hal itu bisa menjadi temuan yang dapat dipermasalahkan oleh lembaga pengawas, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Kami tidak bisa main-main dalam urusan hibah. Proposal harus jelas, pelaksanaan harus sesuai, dan pertanggungjawabannya juga harus benar. Ini penting untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan dana hibah,” ujarnya.

  • DKP gelar tes cepat kandungan pangan cegah zat bahaya

    DKP gelar tes cepat kandungan pangan cegah zat bahaya

    PortalBanten – Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang Banten menggelar tes cepat untuk memastikan tidak adanya kandungan zat bahaya seperti pestisida, formalin, chlorin dan durante dalam pangan segar di pasar modern.

    “Dari hasil pengujian menunjukkan semua sampel dinyatakan negatif dan aman untuk dikonsumsi,” kata Kepala DKP Kota Tangerang Muhdorun usai melaksanakan pengawasan di Hypermart Modernland, Kota Tangerang, Kamis (13/2).

    Ia mengatakan jelang bulan Ramadhan, Pemerintah Kota Tangerang terus mengoptimalkan pemeriksaan dan pengawasan harga dan keamanan pangan segar.

    “Hasil pemantauan menunjukkan kondisi modern market ini sudah tertata dengan baik, dari segi hygiene sanitasi maupun tata letak zonasi pangan segar asal tumbuhan, hewan dan ikan,” papar Muhdorun.

    Selain pengawasan keamanan pangan DKP Kota Tangerang juga melakukan pemantauan terhadap harga pangan. Hasilnya, harga pangan pokok masih dalam batas normal dan stabil, tidak melampaui batas harga eceran tertinggi yang ditetapkan.

    “Tim DKP juga melakukan report apakah Tim Internal Control System dari pasar ini bekerja dengan baik dan konsisten dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam menjaga keamanan pangan,” katanya.

    Langkah ini dilakukan untuk menjaga kestabilan harga pangan pokok yang ada. Selain itu, memastikan keamanan pangan segar di pasar tradisional hingga supermarket yang ada di Kota Tangerang.

    Masyarakat diimbau untuk lebih cerdas dalam berbelanja terutama tidak tergiur dengan harga yang turun drastis atau warna-warna pangan yang terlalu mencolok.

    “Jangan ragu memanfaatkan keberadaan pojok uji pangan Kota Tangerang yang tersedia di 21 pasar tradisional dan pasar modern di Kota Tangerang,” katanya.