PortalBanten – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus menggalakkan upaya penguatan ketangguhan masyarakat berkelanjutan (sustainable resilience) dalam menghadapi potensi bencana alam di berbagai daerah Indonesia. Langkah strategis ini disampaikan dalam acara Sharing Session Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung DPUPR Provinsi Banten. Kegiatan ini ditujukan untuk mengkonversikan serta menyelaraskan berbagai kebijakan pemerintah pusat, kementerian/lembaga teknis, hingga pemerintah daerah dan tingkat desa
Direktur Kesiapsiagaan BNPB, Pangarso Suryotomo, menjelaskan bahwa kunci utama membangun ketangguhan daerah terletak pada kolaborasi lintas sektor serta penyebarluasan praktik baik yang telah diterapkan di masyarakat.
Ia menyebutkan bahwa upaya ini mengintegrasikan peran berbagai kementerian dan lembaga teknis.
“Ini kan mengkonversikan antara kebijakan pemerintah, mulai dari Kemendes, BNPB, dan BMKG terkait sama kesiapsiagaan masyarakat,” ujarnya pada Selasa 13 Oktober 2026.
Selain itu, ia menekankan pentingnya mengadopsi pengalaman positif dari daerah lain.
“Kemudian praktik-praktik baik yang sudah dilakukan di beberapa daerah untuk menunjang ketangguhan masyarakat,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa langkah awal untuk membentuk masyarakat yang tangguh adalah memberikan pemahaman mengenai potensi bahaya di sekitarnya.
Menurutnya, warga harus memiliki pengetahuan dasar terkait peta risiko bencana di lingkungannya.
“Ketangguhan masyarakat itu pastinya, satu, masyarakat itu paham risiko dulu. Tahu di mana risikonya ada,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa pemetaan jalur evakuasi mandiri dan simulasi penanganan bencana menjadi tahapan krusial berikutnya.
“Kira-kira saya harus melakukan evakuasi ke mana? Kemudian diakhiri dengan aksi komunitas dan latihan evakuasi,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia memaparkan perjalanan program Desa Tangguh Bencana (Destana) yang telah diinisiasi BNPB sejak tahun 2012 dan terus mengalami pembaruan standar hingga tahun 2025. BNPB turut menggandeng Kementerian Desa untuk memasukkan penilaian ketangguhan bencana ke dalam Indeks Desa, sehingga anggaran desa dapat dialokasikan untuk kegiatan kebencanaan.
Ia menilai perlunya mekanisme kerja sama antar wilayah pedesaan, mengingat potensi risiko di setiap desa tidaklah sama. Perbedaan tingkat risiko membuat koordinasi antar wilayah menjadi sangat penting saat kondisi darurat.
“Kan ada desa yang berisiko tinggi ada yang rendah. Kalau ini terjadi kan mereka akan mengungsi ke desa sebelah,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, ia menekankan bahwa proses evakuasi dan penampungan pengungsi harus disiapkan melalui kesepakatan bersama sejak awal.
“Nah, mengungsi ke sebelah kan harus ada kerja sama, enggak ujug-ujug langsung lari ke sebelah,” lanjutnya.
Khusus di wilayah Provinsi Banten, BNPB mencatat telah memfasilitasi pembentukan 22 Desa Tangguh Bencana yang berfokus pada mitigasi gempa bumi dan tsunami di Kabupaten Lebak, Pandeglang, Serang, hingga Kota Cilegon. Selain itu, dinamika aktivitas Gunung Anak Krakatau juga dijadikan sebagai sarana pembelajaran kesiapsiagaan bagi daerah lain.
Ia mengingatkan bahwa fokus utama BNPB dalam menghadapi berbagai ancaman bencana adalah pada aspek kesiapan warga lokal. BNPB memprioritaskan peningkatan kapasitas masyarakat dalam setiap skenario kebencanaan.
“Kalau kami itu kan lebih fokus pada kesiapsiagaan masyarakatnya,” katanya.
Hal tersebut dikarenakan warga di lokasi kejadian merupakan pihak yang pertama kali merasakan dampak langsung dari suatu bencana.
“Tapi yang paling pasti itu karena masyarakat itu menjadi orang yang pertama menerima, menjadi korban, maka kita yang perlu dikuatkan di masyarakat,” tandasnya.