PortalBanten – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus mengoreksi pendekatan penanggulangan bencana di Indonesia dengan menekankan pentingnya pelokalan resiliensi hingga tingkat desa. Langkah ini dinilai sebagai strategi utama dalam membangun ketahanan bencana nasional secara menyeluruh, mengingat masyarakat desa berada di garis terdepan saat ancaman bencana terjadi.
Hal tersebut ditegaskan oleh Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, dalam rangkaian Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang bertepatan dengan International Day for Disaster Risk Reduction pada Selasa 13 Oktober 2026.
Ia menyampaikan bahwa penguatan kapasitas masyarakat desa menjadi kunci utama pembangunan resiliensi berkelanjutan. Menurutnya, kebijakan skala nasional tidak akan efektif tanpa adanya fondasi yang kuat di tingkat tapak.
“Jadi kalau kami, khususnya terkait dengan apa yang menjadi pembahasan pokok pada pagi sampai siang ini tadi adalah bagaimana memperkuat kapasitas masyarakat. Dan kita sebut adalah pelokalan, bagaimana membangun resiliensi itu sampai level desa,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa resiliensi nasional harus mengusung pendekatan yang berpusat pada manusia (people-centered approach). Menurutnya, ancaman fenomena alam seperti bencana geologi maupun hidrometeorologi tidak dapat dihentikan oleh kemampuan manusia, sehingga fokus utama harus dialihkan pada penguatan kapasitas adaptasi warga.
“Kalau kita mau bicara resiliensi level nasional, itu harus berbasis pada lokal. Jadi resiliensi itu lokal, artinya kalau kita sebut dalam istilahnya ya people-centered approach. Manusia, masyarakat adalah yang paling utama untuk diperkuat kapasitasnya,” tegasnya.
“Kita tidak bisa menghentikan gunung meletus, kita tidak bisa menghentikan gempa bumi, kita tidak bisa merubah cuaca ekstrem menjadi lebih baik, kita enggak bisa menahan tsunami gelombang tinggi. Dan yang bisa kita lakukan adalah penguatan kapasitas,” tambahnya.
Selain pelokalan di tingkat desa, BNPB juga menyoroti pentingnya integrasi antara isu perubahan iklim, pengurangan risiko bencana, dan program pembangunan. Ia mengungkapkan bahwa selama ini penanganan ketiga isu tersebut sering berjalan sendiri-sendiri (working in silos), padahal ketiganya saling mempengaruhi kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
“Kita melihat bahwa selama ini program-program ini masih sifatnya sektoral. Kejadian bencana itu bukan hanya karena alam saja, tetapi bagaimana ada perubahan iklim, pada sektor kebencanaan, dan ada pembangunan. Tiga hal itu nggak bisa lepas sendiri-sendiri. Contoh ada perubahan iklim yang menyebabkan bencana, bencana berdampak pada pembangunan, akhirnya penghidupan masyarakat akan terganggu,” jelasnya.
Guna mengatasi hal tersebut, Indonesia terus konsisten mengusung konsep Resiliensi Berkelanjutan (Sustainable Resilience) sebagai agenda global, melanjutkan komitmen yang telah diangkat dalam Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 di Bali.
“Resiliensi itu harus berkelanjutan karena apa? Resiliensi itu semua bisa jump in, everybody can jump in. Kita bicara resiliensi infrastruktur, resiliensi untuk climate change, resiliensi untuk disaster, community, hingga financial resilience. Jadi itu akan break down the silos,” paparnya.
Indonesia menargetkan gagasan resiliensi berkelanjutan ini dapat diintegrasikan ke dalam berbagai agenda global pasca-2030, seperti Paris Agreement, Sendai Framework, dan Sustainable Development Goals (SDGs).
“Resiliensi berkelanjutan ini kita akan usung beyond 2030 sebagai agenda yang memang benar-benar lahirnya di Indonesia. Jadi kita tidak lagi impor konsep-konsep dari luar, tetapi memang berbasis lokal,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Raditya juga merespons pandangan publik yang kerap menyematkan sebutan “supermarket bencana” untuk Provinsi Banten akibat keragaman potensi ancaman di wilayah tersebut. Ia mengajak semua pihak untuk mengubah kerangka berpikir dari sekadar wilayah rawan bencana menjadi laboratorium pembelajaran penanggulangan bencana.
“Saya cenderung sekarang istilahnya bukan ‘supermarket bencana’ lagi. Fenomena alam akan menjadi bencana kalau itu menjadi keputusan kita. Gunung meletus kan meletus, enggak bisa kita salahkan gunungnya. Yang kita bisa lakukan adalah upaya mengantisipasi supaya tidak muncul korban jiwa, warga terdampak, kerugian sosial ekonomi, maupun kerusakan infrastruktur,” jelasnya.
Ia berharap pengalaman Banten termasuk pembelajaran dari bencana Tsunami Selat Sunda 2018 di Pandeglang serta keberadaan Gunung Anak Krakatau dapat menjadikan daerah tersebut sebagai pusat keunggulan (Center of Excellence) dalam hal mitigasi dan kesiapsiagaan.
“Paradigmanya perubahannya adalah tidak lagi disebut sebagai ‘supermarket’, tapi bagaimana menjadi tempat pembelajaran yang baik menghadapi berbagai macam ancaman yang ada,” tandasnya.