Penulis: admin

PortalBanten – Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Serang, Banten, mencatat kunjungan turis atau wisatawan ke berbagai destinasi wisata di wilayah tersebut selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 mencapai 220.125 orang.

Kepala Disporapar Kabupaten Serang, Anas Dwi Satya Prasadya di Serang, Senin, mengatakan bahwa pengunjung mayoritas berasal dari Jakarta, Bandung, Bogor, Lampung, Tangerang dan Serang.

“Puncak kunjungan wisatawan terjadi pada 31 Desember 2024 dan disusul pada 1 Januari 2025,” katanya.

Ia mengatakan selama libur Natal dan tahun baru wisata Pantai Anyer-Cinangka dan alam seperti pegunungan menjadi destinasi wisata favorit yang dikunjungi  wisatawan.

“Kalau untuk kunjungan ke pantai memang ada sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun lalu, karena imbas adanya isu gelombang tinggi dan cuaca buruk. Jadi wisatawan lebih banyak berkunjung ke wisata alam,” katanya.

Ia menegaskan bahwa Pemkab Serang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas kunjungan wisatawan guna mendukung perekonomian lokal, termasuk sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

“Kami akan terus berinovasi dalam pengembangan pariwisata. Kami percaya sektor ini menjadi salah satu motor penggerak perekonomian, terutama dalam mendukung pelaku UMKM,” katanya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada wisatawan dan seluruh pemangku kepentingan pariwisata atas kontribusi dalam kesuksesan tersebut.

“Terima kasih kepada para wisatawan yang telah memilih Kabupaten Serang sebagai tujuan liburan selama Natal dan tahun baru. Serta pada semua pelaku usaha pariwisata yang telah menyambut wisatawan dengan baik,” katanya.

Menurut dia, pencapaian itu tidak lepas dari berbagai upaya promosi, seperti kolaborasi dengan masyarakat serta dinas terkait dalam melakukan pemasaran digital dan penyelenggaraan acara khusus yang berkolaborasi dengan penyelenggara wisata.

PortalBanten – Pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, menyebutkan sembilan aparatur sipil negara/pegawai negeri sipil (ASN/PSN) sepanjang tahun 2024 dikenakan sanksi indisipliner karena mereka meninggalkan tugas kerja.

“Dari sembilan ASN/PSN itu di antaranya tiga dikenakan sanksi sedang dan enam sanksi berat,” kata Kepala Bidang Pengadaan Pemberitaan dan Informasi pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lebak Iqbaludin di Lebak, Senin.

Pemerintah Kabupaten Lebak tidak main-main kepada ASN yang meninggalkan tugas kerja dikenakan sanksi indisipliner mulai sanksi sedang hingga sanksi berat.

Tindakan tegas terhadap ASN yang dikenakan sanksi indispliner itu sesuai Peraturan Pemerintah (PP ) Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

Dengan demikian, pihaknya juga memberikan pembinaan bagi ASN yang dikenakan sanksi indispliner agar mereka kembali melaksanakan tugas dengan baik.

Begitu juga Kepala Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tempat ia bekerja juga mendapatkan bimbingan dan pembinaan.

Karena itu, pihaknya meminta ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak agar bekerja disiplin untuk melayani masyarakat.

“Kita mengenakan sanksi indispliner itu untuk memberikan efek jera kepada ASN agar memiliki tanggung jawab,” kata Iqbaludin.

Menurut dia, bagi ASN yang dikenakan sanksi sedang itu di antaranya pemotongan tunjangan kinerja (Tukin) sebesar 25 persen selama 6, 9, atau 12 bulan juga penundaan kenaikan gaji berkala atau kenaikan pangkat selama 1 tahun.

Bagi ASN sanksi berat bisa dilakukan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun juga pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.

Selain itu juga pembebasan dari jabatan hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

“Semua ASN yang dikenakan sanksi pemecatan itu setelah dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan terbukti secara hitungan kumulatif setahun meninggalkan kerja selama 28 hari. Jika kasus ASN itu terlibat hukum pidana tentu mereka bisa dipecat jika sudah inkrah secara hukum,” katanya menjelaskan.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah ( BKAD) Kabupaten Lebak Halson Nainggolan mengatakan pihaknya mengimbau pegawainya agar tidak terlilit utang ke bank maupun rentenir, karena bakal berdampak buruk terhadap kinerja mereka.

Pengalaman ASN yang terlilit utang, mereka banyak yang meninggalkan tugas, kerja hingga dilakukan pemecatan.

Pihaknya membolehkan anak buahnya mengutang ke bank untuk keperluan kebutuhan produktif, seperti membeli rumah, pendidikan anak, maupun menginvestasikan modal usaha sampingan.

“Kami minta jangan sampai ASN gaji minus akibat terlilit utang, terlebih rentenir sehingga bisa meninggalkan tugas kerja,” katanya mengingatkan.

PortalBanten – Pejabat (PJ) Bupati Tangerang Andi Ony Prihartono mengakui keberadaan pagar bambu yang terbentang sepanjang 30.16 kilometer di pesisir pantai utara (Pantura) di daerah itu diketahui keberadaanya sejak Agustus 2024 lalu.

“Sudah lama dan itu pun sejak bulan September 2024 KAI sudah melaporkan dan berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, dan itu sudah ditindaklanjuti dengan rapat bersama,” ucap Andi di Tangerang, Selasa.

Ia mengungkapkan, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Tangerang belum mengetahui secara pasti pemilik dari proyek pembangunan pagar bambu sepanjang 30.16 kilometer tersebut.

Sebab, lanjutnya, seluruh rangkaian perizinan hingga pengelolaan kawasan pesisir pantai itu kewenangannya berada di pemerintah provinsi dan pusat.

“Sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa kewenangan pengelolaan kawasan itu langsung dikelola oleh pemerintah pusat dan provinsi. Kalau di Kabupaten hanya mengelola hasil tangkap nelayan,” terangnya.

Andi juga menyebut, bila kewenangan pengelolaan pesisir laut khususnya di pantai utara Kabupaten Tangerang langsung dibawa pengawasan Pemerintah Provinsi Banten. Dimana, sepanjang 0,12 mil ada di daerah dan 12 mil ke atas berada di pusat.

“Jadi bukan tugas kami untuk mengetahui (pemilik pagar bambu, Red),” ujarnya.

Pj Bupati Tangerang menambahkan, bila pihaknya saat ini telah melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana peraturan kewenangan pemerintah, mulai dari pelaporan terkait dinamika keberadaan pagar bambu tersebut hingga penanganan para nelayan yang terdampak.

“Kami dari Kabupaten Tangerang adalah hanya membantu nelayan kecil, dan sudah lajukan memberikan bantuan khususnya pada nelayan yang berada di pesisir pantai,” kata dia.

Sementara itu, Manajemen Manajemen PIK 2 Toni selaku pengembang kawasan Pantai Indah Kosambi (PIK) 2, telah membantah melakukan pembangunan pagar laut yang terbuat dari bambu di perairan pesisir utara (pantura) Kabupaten Tangerang, Banten, tersebut.

“Itu tidak ada kaitan dengan kita, nanti selanjutnya oleh kuasa hukum yang akan menyampaikan dengan tindak lanjut,” katanya.

Ia menyebutkan, bahwa pengembangan kawasan kota baru di PIK 2 saat ini masih akan terus berlangsung ke beberapa wilayah pesisir utara Tangerang hingga ke wilayah Kecamatan Kronjo.

Kendati demikian, dengan adanya polemik terkait tudingan pagar bambu di bangun oleh PIK 2 tersebut tidak benar. Bahkan, hal itu perlu dipisahkan antara kawasan Proyek Strategis Nasional dengan non PSN atau komersil.

“Ada empat hal yang perlu saya sampaikan untuk meresume semua berita yang ada. Pertama adalah bahwa PSN dan PIK 2 itu adalah 2 hal berbeda. PIK 2 sendiri adalah proyek yang berorientasi ke real estate itu sudah berjalan sejak 2009,” tegasnya.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penyegelan terhadap kegiatan pemagaran laut tanpa izin sepanjang 30,16 kilometer (km) yang ada di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

Penyegelan dilakukan, karena pemagaran tersebut diduga tidak memiliki izin dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

Langkah itu merupakan sikap tegas KKP dalam merespons aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut.

Lebih lanjut, Pung Nugroho menuturkan bahwa penyegelan pemagaran laut tersebut juga atas instruksi Presiden Prabowo Subianto serta arahan langsung dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Eli Susiyanti mengatakan, hasil investigasi yang dilakukan pihaknya, didapatkan ada pemagaran yang terbentang dari Desa Muncung hingga Desa Pakuhaji di wilayah perairan Kabupaten Tangerang yang disinyalir sepanjang 30,16 km.

Eli menjelaskan, struktur pagar laut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Di atasnya, dipasang anyaman bambu, paranet, dan juga dikasih pemberat berupa karung berisi pasir.

Panjang 30,16 km itu berada pada wilayah 16 desa di 6 kecamatan dengan rincian tiga desa di Kecamatan Kronjo; tiga desa di Kecamatan Kemiri; empat desa di Kecamatan Mauk; satu desa di Kecamatan Sukadiri; tiga desa di Kecamatan Pakuhaji; dan dua desa di Kecamatan Teluknaga.

PortalBanten – Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten Wawan Gunawan, mengakui sebagian besar wilayah di Provinsi Banten masih menggunakan metode open dumping, atau pembuangan sampah secara terbuka.

Open dumping, kata dia, bertentangan dengan prinsip pengelolaan lingkungan yang baik.

“Pengelolaan sampah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 adalah tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Namun, hingga saat ini, banyak kabupaten/kota di Banten yang masih menggunakan open dumping. Ini jelas tidak sesuai dengan standar pengelolaan lingkungan,” kata Wawan di Serang, Senin.

Wawan mengatakan open dumping berbuntut panjang hingga pemidanaan. Misalnya pada kasus pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Rawa Kucing di Kota Tangerang, yang berujung pada penyidikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dari kasus tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang berinisial TS (51) sebagai tersangka karena tidak mematuhi sanksi administratif terkait pengelolaan TPA tersebut.

Menurutnya, pola open dumping masih terjadi karena keterbatasan anggaran yang tersedia di Pemda Kabupaten/Kota dan minimnya teknologi pengolahan sampah.

Selain itu, pemerintah daerah perlu mendapatkan pembinaan terlebih dahulu agar kasus seperti di Tangerang itu tidak terulang di daerah lain.

Wawan mengatakan pengelolaan sampah butuh solusi jangka panjang seperti pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dan penerapan teknologi modern. Misalnya pengolahan sampah organik untuk maggot,” jelasnya.

Wawan mengungkapkan, agar tidak terjadi lagi kasus yang sama seperti di Kota Tangerang, pihaknya meminta agar pemerintah kabupaten/kota dapat lebih serius dan memprioritaskan dalam menyusun rencana anggaran pengelolaan sampah.

“Jika ada kebutuhan anggaran, ajukan dengan jelas kepada bupati atau wali kota, nanti kemudian diteruskan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan keuangan. Jangan sampai ada pembiaran yang justru menimbulkan potensi pidana,” ujar dia.

Oleh karenanya, ia berharap pengelolaan sampah menjadi prioritas dalam visi pembangunan daerah.

Pihaknya menyatakan siap memberikan dukungan, baik dalam bentuk pembinaan maupun koordinasi. Namun, inisiatif tetap harus datang dari pemerintah kabupaten/kota.

“Dan dengan adanya teguran tegas ini diharapkan mampu mendorong ke delapan kabupaten/kota di Banten untuk segera berbenah, sehingga masalah pengelolaan sampah tidak menjadi ancaman lingkungan yang semakin besar di masa depan,” kata dia.

PortalBanten – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, Banten optimistis bisa menambah Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di tahun ini. 

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang, W. Hari Pamungkas, di Serang, Senin, mengatakan penghasilan Pemkot Serang dari opsen pajak PKB-BBNKB pada 2025 ditargetkan Rp125 miliar. 

“Dengan rincian dari opsen PKB itu Rp63 miliar dan opsen BBNKB itu Rp62 miliar,” katanya. 

Menurut Hari, besaran pungutan PKB dan BBNKB masih sama seperti pada 2024. Hal itu karena besarannya tidak boleh lebih besar dari tahun sebelumnya karena adanya penilaian terkait PPN 12 persen. 

“Ini yang juga diatur kebijakan oleh pemerintah pusat melalui Gubernur bahwa besaran PKB dan BBNKB tidak boleh lebih besar dari tahun sebelumnya,” tuturnya. 

Sesuai dengan amanat regulasi, sejak 5 Januari 2025 Pemkot Serang telah menjalankan amanat Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah. Hal itu membuat opsen PKB dan BBNKB sudah menjadi pajak kewenangan Kota Serang. 

Dia menyebutkan, hingga 10 Januari opsen PKB sudah mencapai Rp691 juta. Sementara BBNKB mencapai Rp256 juta. 

“Artinya sudah hampir Rp900 juta-an dalam tempo tanggal 5 Januari sampai dengan tanggal 10 Januari,” pungkas Hari Pamungkas.