Kategori: Pemerintahan

PortalBanten – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak mengubah atau mengalihkan fungsi lahan pertanian dengan irigasi yang baik, khususnya pada sawah.

“Jangan main-main! Itu (ada) Undang-Undang. Jangan coba-coba mengubah atau mengalihkan fungsi lahan pertanian apalagi di irigasi bagus, yang sudah dibangun sedemikian rupa, tiba-tiba dialihkan,” ujar Zulkifli Hasan usai Rapat Koordinasi Terbatas di Pendopo Gubernur Banten di Serang, Banten, Jumat.

Zulhas mengatakan pelanggaran alih fungsi lahan dapat dikenakan sanksi pelanggaran hukum karena adanya undang-undang yang mengikat.

Ia mengimbau media dan masyarakat untuk sama-sama mengawasi jika terjadi hal tersebut.

“Tidak boleh ada alih fungsi lahan pertanian khususnya sawah,” ujar dia menegaskan.

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Banten, eksisting sawah di Banten tahun 2023 menyusut sebesar lima persen persen atau menjadi 194.465 hektare. Sebelumnya, Banten memiliki luas lahan sawah 204.335 hektare.

Zulhas mengatakan dalam mengejar target program swasembada pangan Presiden RI, pemerintah membuat dua juta saluran irigasi di seluruh Indonesia.

Khusus di Banten, pemerintah membuat sekitar 20.000 saluran irigasi.

“Kita akan membangun saluran irigasi dua juta totalnya. Oleh karena itu juga perlu dukungan para bupati yang punya wilayah, untuk menyampaikan tempatnya, melakukan pengawasan, evaluasi dan sebagainya,” ujar dia.

PortalBanten – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak, Banten, tahun 2025 mengalokasikan anggaran untuk merehabilitasi sebanyak 50 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) guna meningkatkan kualitas keluarga di daerah itu.

“Jika kondisi rumah itu layak huni dipastikan derajat kesehatan masyarakat membaik dan bisa meminimalisasi prevalensi stunting,” kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kabupaten Lebak Lingga Segara di Lebak, Jumat.

Pemkab Lebak tahun ini, kata dia, menurunkan jumlah rehabilitasi RTLH dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 150 unit.

Rehabilitasi pembangunan RTLH itu dialokasikan dari APBD Lebak sebesar Rp1 miliar untuk 50 unit dengan bantuan Rp20 juta per unit. “Bantuan rehabilitasi RTLH tahun ini naik dibandingkan tahun sebelumnya Rp15 juta,” kata Lingga.

Menurut dia, pemerintah daerah berkomitmen untuk membantu masyarakat kategori tak mampu melaksanakan pembangunan rehabilitasi perbaikan rumah agar meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Dana pembangunan rehabilitasi RTLH tu sebesar Rp20 juta bersifat stimulan dan tidak mencukupi untuk merehabilitasi RTLH, kata dia, sehingga harus melibatkan partisipasi masyarakat dengan bergotong royong.

Selain itu, lanjut dia, pembangunan rehabilitasi RTLH dilengkapi sanitasi jamban, sehingga dapat mencegah stunting dan berbagai penyakit menular.

“Kami minta pelaksanaan pembangunan RTLH itu berjalan lancar,” katanya.

Ia mengungkapkan saat ini di Kabupaten Lebak masih ada kondisi rumah yang tidak layak huni yaitu mencapai 40 ribu dari sebelumnya 49 ribu unit.

Pemkab Lebak setiap tahun mengalokasikan anggaran untuk program rehabilitasi RTLH untuk membantu masyarakat tidak mampu secara ekonomi.

Adapun persyaratan masyarakat yang mendapatkan bantuan dana stimulan itu, kata dia, antara lain berpenghasilan rendah, tanah hak milik, kondisi rumah berlantai tanah, tidak memiliki lantai, sanitasi, hingga jendela.

Setelah memenuhi persyaratan itu, kata dia, masyarakat yang menempati RTLH dapat mengajukan ke aparatur desa dan kecamatan sampai kabupaten. Selanjutnya, pemerintah daerah akan melakukan verifikasi dengan melibatkan Dinas PUPR, DPRKPP dan konsultan.

“Kami berharap bantuan RTLH itu dapat mewujudkan kesejahteraan keluarga serta derajat kesehatan masyarakat meningkat,” katanya.

PortalBanten – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq memastikan terdapat satu tersangka pelaku pencemaran Sungai Ciujung, Kabupaten Serang, Banten, yang dilakukan sebuah perusahaan yang berlokasi di daerah itu.

“Berdasarkan bukti administrasi yang ada, bukti fisik, ada satu perusahaan yang akan kami tingkatkan menjadi penyidikan. Jadi nanti akan ada tersangka di sini terkait dengan pengawasan DAS (Daerah Aliran Sungai) Ciujung,” ujar Menteri LH Hanif di Pendopo Gubernur Banten, Serang, Jumat.

Pihaknya telah melakukan penyelidikan terkait dengan beberapa perusahaan besar yang terindikasi melakukan pencemaran di Sungai Ciujung.

Menteri LH itu mengakui proses penyelidikan berjalan lambat karena pemeriksaan sampel di laboratorium membutuhkan waktu lama.

Selain Sungai Ciujung, kata dia, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) juga menyelidiki pencemaran di Sungai Cisadane dan Cidurian.

Pihaknya ingin kolaborasi dari Dinas Lingkungan Hidup di provinsi dan kabupaten/kota untuk bersama-sama melakukan pengawasan lingkungan terkait dengan penyebab pencemaran sedang pada tiga DAS utama tersebut.

“Jadi dalam waktu segera, kami Insya Allah, berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada akan dilakukan peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan untuk satu perusahaan besar yang ada di Ciujung,” kata dia.

Sebelumnya Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq menyebut 26 perusahaan terindikasi mencemari Sungai Ciujung, Kabupaten Serang, hingga berdampak pada ratusan ribu warga di empat kecamatan.

Empat kecamatan yang terdampak limbah aliran Sungai Ciujung yaitu Tanara, Tirtayasa, Carenang, dan Lebakwangi.

Ia mengatakan tidak menutup kemungkinan perusahaan tersebut terjerat pidana sebagaimana amanat Pasal 98 dan 103 Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

PortalBanten – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menyebut kualitas garam dalam negeri sudah di atas rata-rata garam impor, dengan NaCl 98 persen, usai melakukan kunjungan kerja di pabrik garam PT Ainul Hayat Sejahtera, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang, Banten, Jumat.

“Jadi kita sudah bisa memproduksi garam NaCl-nya sampai 98 (persen). Padahal yang terbaik itu kan kalau impor 95, ini 98. Jadi bagus sekali,” ujar Zulkifli Hasan atau Zulhas, di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang.

Zulhas meyakini dengan kualitas tersebut, pemerintah tidak perlu lagi melakukan impor garam.

Penjabat (Pj) Gubernur Banten A Damenta turut mendampingi kunjungan kerja tersebut, bersama Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf.

Mereka memastikan ketersediaan garam dalam negeri sebagai upaya mendukung swasembada pangan nasional.

Damenta menyampaikan, pada tahun 2023 Provinsi Banten masuk dalam 10 provinsi produksi garam nasional terbesar dengan luas lahan garam sebesar 28,4 hektare dengan jumlah produksi sebesar kurang lebih 603 ton.

“Saat ini, lokasi produksi garam di Provinsi Banten terdapat di antaranya di Kabupaten Serang,” katanya pula.

Selain itu, A Damenta juga berharap sejumlah daerah di Provinsi Banten yang memiliki potensi dalam meningkatkan produksi garam sebagai upaya mendukung swasembada pangan nasional.

“Masih terdapat wilayah yang dapat dioptimalkan dalam meningkatkan produksi garam, yakni Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Tangerang,” ujar dia lagi.

PortalBanten – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto meninjau gudang pupuk milik PT Pupuk Indonesia, di Kota Serang, Banten.

Zulhas, di Serang, Jumat, mengatakan bahwa secara umum tidak ada hambatan lagi soal pupuk pada saat musim tanam terutama untuk di Provinsi Banten.

“Karena memang yang kita bangun itu visi misi, rasa, cita dan kesamaan,” katanya.

Menurutnya pula, apa yang disampaikan oleh Presiden tidak hanya sampai kepada menteri, melainkan harus sampai kepada gubernur, bupati, wali kota hingga instansi lainnya yang mendukung terkait pupuk.

“Semua semangatnya harus sama. Pangan itu harus kita hasilkan sendiri karena impor dilarang di tahun ini,” katanya lagi.

Menurutnya, distribusi pupuk di Indonesia sangat tidak mudah dibandingkan dengan negara lain, karena Indonesia dikelilingi lautan seperti di Papua dan Maluku.

Dirut PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan, pupuk Indonesia memiliki lebih dari 500 gudang dengan total kapasitasnya 2,5 juta ton.

“Dan yang di Serang ini kapasitasnya 8.000 ton, dan ini stoknya cukup jadi tidak hanya sistemnya bagus, tapi stoknya juga ada bagi petani yang mau menebus sudah bisa,” katanya pula.

PortalBanten – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengungkap anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi bertambah sebesar Rp140 triliun di tahun 2025.

“Kalau nanti Presiden memutuskan menambah, kalau dilihat APBN, menambah Rp140 triliun di bulan Juli atau Agustus. Ditambah Rp140 triliun, maka nanti penerima manfaat akan mencakup 82,9 juta orang pelajar akan dapat makan siang bergizi,” ujar Zulkifli Hasan atau Zulhas, di Pendopo Gubernur Banten, Serang, Jumat.

Zulhas mengatakan saat ini anggaran MBG yang disetujui DPR RI di 2025 sebanyak Rp71 triliun.

Pada pelaksanaannya yakni Januari hingga April, program tersebut akan menyasar 3 juta pelajar yang menerima manfaat. Sementara dari April hingga Agustus, pelajar penerima manfaat akan mencapai 6 juta.

“Agustus-Desember itu 15 juta sampai 17.500.000 pengguna manfaat. Itu anggaran yang Rp71 triliun. Nah sekarang lagi berusaha,” kata dia lagi.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang resmi diberlakukan sejak Senin (6/1) di sekolah-sekolah dan posyandu pada 26 provinsi di Indonesia.

Pemerintah menargetkan program MBG dapat menyentuh tiga juta penerima manfaat selama Januari-Maret 2025. Penerima manfaat itu terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, serta ibu menyusui.

PortalBanten – Penjabat Gubernur Banten A Damenta menegaskan pemerintahnya berkomitmen mendukung kebijakan Astacita Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan.

Damenta dalam keterangannya di Serang, Jumat, mengatakan kesiapan itu dari mulai ketersediaan irigasi, distribusi pupuk, bibit unggul, ketersediaan dan harga pangan, sampai tata kelola perikanan dan garam.

Ia mengatakan, dari sektor irigasi, Provinsi Banten didukung oleh 1.419 Daerah Irigasi (DI) yang terdiri atas lima kewenangan Pemerintah Pusat, 22 kewenangan Provinsi Banten, dan 1.392 kewenangan kabupaten/kota.

“Dalam menindaklanjuti Surat Menteri Pertanian tanggal 06 Desember 2024 perihal Data Identifikasi Kebutuhan Fasilitas Irigasi di Provinsi Banten, kami telah menyampaikan identifikasi fasilitas irigasi yang perlu perbaikan,” kata Damenta.

Untuk memenuhi sumber air baku/irigasi, ada beberapa waduk dan bendungan yang sudah bisa dioptimalkan seperti waduk Sindangheula, Bendungan Karet Tersaba, Waduk Cidanau, Waduk Pasir Kopo, Waduk Cilawang, Bendungan Ciliman dan Waduk Karian.

“Sumber air baku itu dapat memenuhi kebutuhan air pada lahan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di Provinsi Banten,” ujarnya.

Pada tahun 2024, luas lahan persawahan di Provinsi Banten mencapai 197.845 hektar yang tersebar di 7 kabupaten/kota. Namun, secara dominan berada pada Kabupaten Pandeglang, Lebak, Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang.

“Pada tahun 2025 ini, swasembada padi di Provinsi Banten luas tanam ditargetkan sebesar 624.053 hektar dengan produksi padi sebanyak 2.888.375 ton,” ujar dia.

Menteri Koordinator (Menko) bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan swasembada pangan yang semula ditargetkan oleh Presiden Prabowo pada tahun 2029 dipercepat menjadi tahun 2027. Untuk itu pemerintah daerah (pemda) bersama seluruh jajarannya harus bergerak cepat.

“Sekarang kita ini baru bekerja sekitar tiga bulan, namun sudah banyak yang dikerjakan. Oleh karena itu kami ingin memetakan permasalahan di daerah terkait dengan swasembada pangan,” kata dia.

Zulkifli mengatakan Pemda harus menjaga betul agar sawah-sawah itu tidak boleh berubah fungsi. Karena Indonesia ini lahan terbaik ada di Pulau Jawa, termasuk Banten.

“Banten 200.000 hektar dan ada perubahan sekitar 6.450 hektar. Ini sudah cukup. Lahan persawahan itu harus terus dioptimalkan,” ujarnya.

Menurut Zulkifli, pemerintah sudah melarang impor beberapa komoditas pangan seperti garam, jagung, gula dan beras. Dalam rangka swasembada pangan itu, pemerintah pusat dan daerah serta stakeholder terkait merupakan satu tim yang harus saling mendukung.

“Nanti kita awasi bareng-bareng baik dari permasalahan irigasi, pupuk, penyuluhan dan yang paling penting bagaimana hasil petani ini diserap dengan baik,” ujar dia.