Kategori: Pemerintahan

PortalBanten – Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai bahwa langkah efisiensi di seluruh lembaga kementerian merupakan revitalisasi atau upaya perbaikan pengelolaan anggaran.

“Efisiensi itu harus dilakukan, soal nanti kebutuhannya melakukan berbagai revisi dan revitalisasi itu proses. Tapi, efisiensi ini mutlak harus dilakukan sebagai bagian dari adanya pemborosan anggaran yang tidak tepat sasaran,” ucap Muhaimin di Tangerang, Senin.

Menurutnya bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini telah melalui kajian dan pertimbangan secara matang. Namun, jika pada pelaksanaannya dalam revisi dan revitalisasi merasa banyak yang tidak sejalan, itu merupakan sebuah proses yang harus dijalani.

“Semua pasti protes, tapi ini harus. Ibarat saya ya, pil pahit. Pil pahit itu pahit di awal pasti bermanfaat untuk negara. Semuanya harus terima dan saya pendukung utama efisiensi. Tapi saya pikir bagus buat kita efisien dalam melangkah,” jelasnya.

Dia juga menjelaskan, efisiensi anggaran tersebut nantinya akan dilakukan peninjauan. Dirinya juga mendukung terkait kebijakan Menteri Keuangan agar yang tidak terlalu prioritas agar tetap dipotong.

Maka dari itu, instruksi efisiensi anggaran bisa menjadi kebijakan yang tepat jika dijalankan dengan strategi yang jelas.

Seperti halnya, harus lebih diarahkan pada meninjau ulang anggaran ke program-program yang memiliki dampak luas bagi masyarakat.

“Jadi setelah efisiensi pemotongan, nanti akan ada review (peninjauan) namanya. Review mana yang memang kebutuhan prioritas. Makanya seluruh pembahasan di DPR di-hold, supaya ada revisi dulu, nanti kita cek lagi mana yang betul-betul vital,” kata dia.

PortalBanten – Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengajak seluruh anggota Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk lebih bekerja keras dalam menjalankan tugasnya.

Hal tersebut disampaikan Menko Muhaimin Iskandar dalam menyikapi dan menanggapi isu tentang reshuffle di jajaran menteri.

“Pasti, siapapun yang jadi bagian dari pemerintahan harus kerja keras, malah Pak Presiden sempat bicara langsung pada menteri-menterinya,” kata Menko Muhaimin Iskandar di Tangerang, Banten, Senin.

Ia mengatakan sejauh ini Presiden Prabowo telah secara tegas dan jelas memberikan instruksi kepada jajaran Kabinet Merah Putih untuk tetap bekerja keras secara maksimal.

Namun keterkaitan dengan isu reshuffle di kabinet ini, menurut dia, peringatan kepada jajarannya agar tetap bekerja mengacu pada visi misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Bukan hanya menteri, eselon 1 pun yang tidak sesuai dengan target, maka diganti,” ujar Menko Muhaimin Iskandar.

Ketika disinggung mengenai kapan akan dilakukan reshuffle di Kabinet Merah Putih, Menko Muhaimin mengatakan hal itu menjadi hak prerogratif Presiden Prabowo. “Saya tidak tahu itu, hak Presiden,” ujarnya.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memperingatkan akan mengganti jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah jika tidak bekerja dengan benar.

“Rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” kata Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan terkait reshuffle Kabinet Merah Putih, selepas menghadiri puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta, Rabu (5/2).

Presiden saat berpidato dalam puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-102 NU itu kembali menekankan tak akan menoleransi pejabat negara yang main-main.

“Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama ya. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel. Siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, itu saya akan tindak!” kata Presiden Prabowo.

PortalBanten – Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar mendorong agar pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tetap dilibatkan dalam mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

Muhaimin di Tangerang, Senin, menyampaikan bahwa pemerintah terbuka kepada pelaku UMKM setempat untuk menyiapkan makanan berkualitas bagi program MBG tersebut.

“Tapi saya berharap kepada Kepala Badan Gizi Nasional, juga pemerintah daerah supaya melibatkan UMKM di dalam pelaksanaan MBG ini,” katanya.

Ia mengungkapkan untuk saat ini keterlibatan UMKM dalam pelaksanaan MBG itu belum sepenuhnya diikutsertakan, sebab penyelenggaranya masih dalam proses lanjutan.

Selain itu, penambahan anggaran program MBG ini diperkirakan sampai akhir tahun. Sehingga, semua bisa terpenuhi dan direalisasikan secara menyeluruh di seluruh wilayah.

“Ini belum semua terlaksana. Kita bersabar, kita terus monitor dan kita terus akan minta UMKM dilibatkan,” ujarnya.

Muhaimin menyebutkan pihaknya akan terus memonitor terkait perkembangan keterlibatan UMKM dalam mendukung pelaksanaan MBG tersebut.

“Belum, masih kita monitor terus ini perkembangan sejauh mana keterlibatan UMKM dalam MBG,” kata dia.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) memulai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis pada Senin (6/1).

Pelaksanaan program itu didukung oleh 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang tersebar di 26 provinsi, termasuk Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Gorontalo.

SPPG untuk Program Makan Bergizi Gratis juga tersedia di Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.

PortalBanten – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel), Provinsi Banten, menyiapkan sebanyak 35 puskesmas dan tiga rumah sakit umum daerah (RSUD) untuk mendukung pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie di Tangerang, Senin, mengatakan penyediaan fasilitas kesehatan ini dilakukan sebagai mendukung dari pelaksanaan CKG bagi masyarakat, khususnya warga Tangsel.

“Insaallah 35 puskesmas dan tiga RSUD di rujukan apabila perlu pemeriksaan kesehatan lanjutan,” katanya.

Ia mengatakan, saat ini seluruh fasilitas dan jajaran tenaga medis baik itu di puskesmas hingga RSUD sudah disiagakan serta ditugaskan untuk melayani program pemerintah pusat tersebut.

Selain itu, Pemkot Tangsel dalam mendukung program CKG ini telah melakukan sosialisasi secara menyeluruh, baik melalui media sosial maupun pengumuman langsung ke setiap kelompok warga yang ada di wilayahnya itu.

“Untuk layanan CKG dan informasi sudah diberikan melalui berbagai medsos dan sosialisasi secara langsung dan kebijakan ulang tahun jadi pilihan masyarakat,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, untuk layanan spesial pada CKG ini, jajarannya membuka pelayanan khusus untuk masyarakat dari kelompok lanjut usia (lansia). Dimana, pola pelayanan pemeriksaan yang berikan yaitu menyangkut pemetaan penyakit.

“Target kami selain pemetaan pola penyakit dan kesehatan di Tangsel kaitan memperpanjang usia hidup, tingkatkan 64 tahun cek kesehatan ini jadi penting bagi kebijakan daerah dorong UHC 99 persen,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes RI Asnawi menambahkan CKG pertama ini tentunya diberikan sebagai hadiah atau kado ulang tahun terhadap warga yang lahir pada Januari hingga April 2025.

“Untuk ulang tahun warga kelahiran Januari – Maret boleh sampai April, karena khawatir bayak yang belum dengar dan belum daftar. Sehingga tidak mau ada yang hilang kesempatan CKG,” katanya.

Ia memaparkan, program CKG mencakup berbagai jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari bayi hingga lansia, dengan fokus deteksi dini penyakit yang sering terjadi di Indonesia.

Pemeriksaan tersebut meliputi skrining kekurangan hormon pada bayi baru lahir, deteksi penyakit jantung bawaan, pemeriksaan gizi untuk mencegah stunting, pengukuran tekanan darah dan lain sebagainya.

Program ini diharapkan dapat memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memeriksakan kesehatan secara berkala tanpa dipungut biaya.

“Ada dua tujuan di sini, pertama deteksi faktor risiko. Bagi yang memiliki faktor resiko tentu kita upayakan bagaimana kendalikan faktor risiko. Misal terdeteksi risiko penyakit. Kita lakukan langkah berikutnya, semua hasil yang ada gejala akan ditindaklanjuti segera baik di puskesmas maupun di faskes lebih tinggi,” ujarnya.

Dia menambahkan, untuk syarat pendaftaran pada program CKG ini bisa melalui aplikasi Satu Sehat, masyarakat bisa mengisi biodata pribadi dengan menyertakan wilayah masing-masing.

PortalBanten – Pj Wali Kota Tangerang, Banten, Nurdin mengeluarkan surat kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di wilayahnya untuk melakukan penghematan anggaran seperti perjalanan dinas pejabat, acara seremonial, hingga pengadaan alat tulis kantor (ATK).

“Sudah kami sampaikan melalui surat edaran agar melakukan penyesuaian anggaran di setiap perangkat daerah,” kata Nurdin saat ditemui usai acara di Puskesmas Periuk Jaya Tangerang, Banten, Senin.

Ia mengatakan penyesuaian anggaran itu menindaklanjuti kebijakan Presiden Prabowo.

Sementara itu, menurut dia, laporan penyesuaian anggaran harus disampaikan paling lambat 12 Februari 2025 kepada tim anggaran pemerintah daerah.

Namun demikian, pihaknya memastikan jika kegiatan penyesuaian anggaran tidak mengubah struktur alokasi secara garis besar yang sebelumnya sudah disusun dan ditetapkan.

“Ini bentuknya menyesuaikan untuk kebutuhan belanja kegiatan yang mendesak dari penyesuaian anggaran ini,” ujarnya.

Terkait perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Tangerang pada bulan ini, Nurdin menuturkan akan dibuat sederhana, namun tetap menjaga semangat warga kota merayakannya.

“Kita buat sederhana untuk ulang tahun, tetapi semaraknya tidak hilang. Bisa kita sesuaikan nantinya,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengeluarkan Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.

Adapun target efisiensi anggaran yakni sebesar Rp306,69 triliun terdiri atas anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan Rp50,59 triliun dari dana transfer ke daerah.

PortalBanten – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, Banten, telah membentuk dan menerjunkan tim khusus (timsus) untuk melakukan pengawasan dan pemantauan ketersediaan LPG 3 kilogram di seluruh SPBE, agen, pangkalan hingga warung-warung.

“Hasil laporan tim di lapangan, ketersediaan LPG 3 kilogram di agen hingga warung-warung dalam kondisi aman dan tak ada kelangkaan,” kata Kepala Disperindagkop UKM Kota Tangerang Suli Rosadi, di Tangerang, Senin.

Ia menjelaskan, gas LPG 3 kg juga dapat dibeli masyarakat di 1.100 pangkalan dengan stok yang dipastikan aman dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp19 ribu.

“Jadi, masyarakat bisa menjangkau elpiji di warung-warung dengan harga yang pastinya berbeda. Maka itu disarankan untuk ke pangkalan resmi dengan harga subsidi Rp19 ribu per tabung,” katanya.

Sementara itu untuk melakukan cek lokasi pangkalan resmi bisa di https://subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kg atau di bit.ly/daftarpangkalanlpg-kotatangerang.

“Pemkot Tangerang masih menunggu aturan sub-pangkalan untuk dapat segera direalisasikan ke warung-warung di Kota Tangerang. Secara pendaftarannya atau tanda pada warung yang resmi berubah menjadi sub-pangkalan,” katanya.

Selain itu, masyarakat Kota Tangerang pun diminta untuk bekerja sama melakukan pengawasan, dengan tak takut melakukan pelaporan kecurangan yang dilakukan pangkalan yang menjual gas bersubsidi tersebut di atas HET yaitu Rp19 ribu.

“Jika ada pangkalan yang menjual gas 3 kg di atas HET apalagi di tengah kondisi saat ini, Disperindagkop UKM dipastikan akan langsung melakukan penyegelan pangkalan tersebut. Bahkan tak segan pencabutan surat izin beroperasi,” ujarnya lagi.

PortalBanten – Pemerintah Provinsi Banten memperkirakan akan melakukan efisiensi sekitar Rp1,2 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden nomor 1/2025, dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 29/2025.

Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Nana Supiana di Serang, Senin menyebut saat ini pihaknya masih melakukan penyesuaian dan angka tersebut masih dalam perhitungannya.

“Efisiensi masih proses ceklis disesuaikan dengan instruksi presiden sama turunannya, SK Menteri Keuangan. Kita masih mencoba menghitung, tetapi prediksi awal sih berdasarkan data dari BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) sekitar Rp1,2 triliun dengan asumsi pendapatan sama asumsi belanja,” ujar Nana.

Sebelumnya DPRD Provinsi Banten mensahkan postur anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2025 sebesar Rp11,54 triliun.

Dalam pembahasan disepakati APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 pendapatan sebesar Rp11,544 triliun, belanja sebesar Rp11,548 triliun, dan defisit sebesar Rp4 miliar.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BKAD Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengaku belum dapat memastikan kapan APBD Banten akan disesuaikan.

Ia mengatakan penyesuaian itu akan dibahas dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten.

“Nanti setelah ada instruksi untuk perubahan APBD,” kata dia.

Rina mengatakan Pemprov Banten telah mengeluarkan surat edaran pada organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melakukan penghematan belanja operasional dan yang bersifat seremonial, menindaklanjuti Instruksi Presiden nomor 1/2025, dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 29/2025.

Surat tersebut ditujukan agar perangkat daerah dapat melakukan asesmen dan memulai langkah penghematan.

Saat ini di Provinsi Banten tercatat pemangkasan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat senilai Rp70 miliar.

Rina mengatakan Pemprov Banten melakukan pemangkasan pada sejumlah anggaran, termasuk perjalanan dinas mencapai 50 persen dan pengadaan alat tulis kantor (ATK) sebanyak 90 persen.

Ia meminta agar organisasi perangkat daerah bisa lebih selektif dalam penyesuaian aturan tersebut.

“Nanti gini misalnya, untuk perjalanan dinas kita kan harus 50 persen Inpres mengatakan, makanya kita ngasih tau, dari sekarang sudah mulai disetting oleh perangkat daerahnya. Kalau misalkan ada Rp100 juta berarti ya Anda sekarang harus Rp50 juta untuk satu tahun. Artinya, yang melakukan perjalanan dinas harus lebih selektif,” kata dia.

PortalBanten – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, Banten mendukung inovasi “greenhouse” untuk menarik minat anak muda terjun ke sektor pertanian. 

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Serang, Suhardjo, di Serang, Senin, mengatakan Kabupaten Serang memiliki banyak potensi yang bisa diberdayakan oleh para petani. 

“Di Kabupaten Serang greenhouse tidak hanya seledri, kita ada juga melon dan tanaman sayuran sawi. Banyak potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Serang,” katanya. 

Selain itu, menurutnya sektor pertanian bisa menjadi opsi alternatif pekerjaan untuk digeluti anak muda di daerahnya. Sebab tidak hanya padi, tetapi banyak sekali komoditas bernilai jual tinggi yang bisa dikembangkan. 

“Kami juga memiliki program pembinaan terhadap petani, untuk terus berupaya mendukung dan memfasilitasi petani,” katanya. 

Pihaknya juga mengatakan Pemkab Serang akan terus mendukung dan mengembangkan greenhouse sampai ke tingkat rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan ketahanan pangan. 

“Kita juga akan mendukung dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk bisa mengembangkan ke masyarakat sampai ke rumah tangga,” katanya. 

Pihaknya mengaku optimis jika program strategis ini terus diterapkan, maka jumlah anak muda yang tergabung dalam petani bisa bertambah banyak. 

“Karena kami juga memiliki target ingin memiliki pekarangan pangan lestari, jadi minimal untuk kebutuhan rumah tangga tidak harus beli, tapi bisa bersumber dari pekarangan rumah sendiri,” pungkas Suhardjo.

PortalBanten – Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten mengoptimalkan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) untuk membangun kesadaran masyarakat di daerah itu dalam upaya pencegahan rabies.

“Kita mengapresiasi selama 14 tahun daerah ini terbebas dari rabies,” kata Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Kabupaten Lebak drh Hanik Malichatin di Lebak, Selasa.

Pemerintah Kabupaten Lebak mengoptimalkan KIE melalui penyuluhan dan edukasi untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat guna membangun kesadaran pentingnya hewan peliharaan divaksinasi.

Kegiatan KIE itu dilakukan hingga ke kampung – kampung dengan melibatkan pemangku kepentingan, sehingga warga yang memiliki hewan peliharaan dengan sendirinya mendatangi petugas untuk dilakukan vaksinasi agar tidak menular virus yang mematikan.

Selain itu, pihaknya melibatkan kerja sama lintas batas/perbatasan Jawa Barat – Banten, di mana di perbatasan daerah tersebut banyak populasi anjing liar.

Hewan anjing liar itu dilakukan vaksinasi yang melibatkan petugas dari masing-masing daerah di perbatasan Jabar – Banten.

“Kita bekerja keras hingga dinyatakan Lebak selama 14 tahun terbebas dari kasus rabies dan sebelumnya 2011 ditemukan warga Bayah meninggal akibat positif rabies gigitan anjing,” katanya.

Menurut dia, pihaknya juga membangun pos pelayanan program vaksinasi antirabies (VAR) di 28 kecamatan melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan (Puskewan) setempat.

Masyarakat yang memiliki hewan peliharaan, seperti anjing, kucing, kera, musang, dan kelinci bisa mendapatkan VAR secara gratis.

Sebab, virus rabies dari hewan penular rabies dapat ditularkan kepada manusia melalui gigitan, cakaran, atau jilatan dari hewan yang terinfeksi.

Jika warga yang menjadi korban gigitan hewan yang terinfeksi rabies segera bersihkan luka dengan air dan sabun.

Selanjutnya, memeriksakan diri ke dokter untuk mendapatkan penanganan medis.

“Kami sampai saat ini belum menemukan warga yang positif kasus virus rabies hewan,” katanya menjelaskan.

Sementara itu, sejumlah masyarakat Kabupaten Lebak mengaku bahwa mereka merasa senang hewan peliharaan mendapatkan pelayanan VAR secara gratis dari pemerintah daerah setempat.

“Kami datang ke UPTD Cibadak setiap bulan untuk dilakukan VAR pada hewan anjing peliharaan kami,” kata Yuni (25) warga Rangkasbitung Kabupaten Lebak.

PortalBanten – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Eli Susiyanti mengungkapkan bahwa jajarannya akan memberikan dukungan data kepada Bareskrim Polri untuk membantu penuntasan dan pengusutan kasus pagar laut 30 kilometer di pesisir Kabupaten Tangerang.

“Selama ini kalau kami diminta data oleh aparat penegak hukum, ya tentu kita siapkan berikan,” kata Eli saat dikonfirmasi di Tangerang, Minggu.

Dia mengaku, sejak adanya tahapan penyelidikan yang dilakukan lembaga terkait, baik itu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI AL maupun Kepolisian telah melakukan koordinasi secara intens.

Termasuk, lanjut dia, koordinasi kaitannya dengan beberapa pejabat daerah yang sudah dipanggil untuk diperiksa perihal dengan penyelidikan pemilik pagar laut tersebut.

“Ketika dari awal isu ini kita dapat laporan, kita sudah koordinasi dengan beberapa pihak Angkatan Laut, Polairud sudah koordinasi bergerak semua,” tuturnya.

Eli mengungkapkan, hingga kini tahapan demi tahapan dalam pengusutan kasus itu sudah dilakukan oleh jajaran aparat penegak hukum, termasuk oleh KPK dan Kejaksaan Agung.

Kendati demikian, pihaknya akan menunggu dan mendukung setiap proses penyelidikan yang saat ini tengah berjalan.

“Semakin hari semakin panjang, dan untuk proses semua sudah bergerak mulai Bareskrim, Kejaksaan Agung, kemudian KPK, sudah terlaporkan,” ujar dia.

Dalam kesempatan tersebut, Eli juga bilang untuk penanganan pembongkaran pagar laut yang ada di wilayahnya tersebut masih terus dilakukan. Dimana, dari 30,16 kilometer pagar laut yang sudah berhasil di cabut oleh tim gabungan sepanjang 21,8 kilometer.

“Insya Allah minggu depan kita akan terus kembali tingkatkan (pembongkaran), besok juga hari Senin masih koordinasi dengan berbagai elemen, baik Kabupaten, nelayan, kemudian kecamatan/kelurahan. Kita bergerak lagi mudah-mudahan cuaca sudah cukup membaik,” harap dia.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan melakukan pemeriksaan terhadap enam perangkat desa terkait pemagaran laut sepanjang 30,16 kilometer di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten.

Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin menyampaikan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang terkait kasus pemasangan pagar laut tersebut.

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari penegakan sanksi administratif dugaan pelanggaran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

Selain itu, PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada KKP, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 31 Tahun 2021.

Enam perangkat desa yang hadir memenuhi panggilan KKP, yakni Kepala Desa Karang Serang, Kepala Desa Kronjo, Kepala Desa Tanjung Pasir, Kepala Desa Ketapang, Kepala Desa Lontar, dan Sekretaris Desa Kohod.

Namun, lanjut Doni, mandor yang berinisial M, yang diduga sebagai koordinator pemasangan pagar laut, tidak memenuhi panggilan. Meskipun alamatnya telah ditemukan, keberadaannya masih belum diketahui, dan hingga kini masih dalam proses pencarian.

Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri juga telah meningkatkan status kasus pagar laut di Tangerang, Banten, dari penyelidikan ke penyidikan.

“Dari hasil gelar, kami sepakat bahwa kami telah menemukan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan/atau pemalsuan akta otentik yang selanjutnya kami dari penyidik siap melaksanakan penyidikan lebih lanjut,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro di Jakarta.

Status kasus ini naik ke penyidikan usai dilaksanakan gelar perkara pada hari ini. Penyidik telah memeriksa lima saksi, yaitu satu orang KJSB (kantor jasa surveyor berlisensi) Raden Lukman, dua orang dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), satu orang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan satu orang dari Bappeda Kabupaten Tangerang.

Pihaknya akan melaksanakan penyidikan secara saintifik terhadap 10 dari 263 berkas warkat penerbitan sertifikat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang telah diserahkan oleh Kementerian ATR/BPN.