Kategori: Pemerintahan

PortalBanten – Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Tangerang, Banten telah menetapkan pembangunan SMPN 34 masuk dalam daftar Proyek Strategis Daerah (PSD) 2025 dengan pengawalan Kejaksaan Negeri.

“Dengan dimasukkan ke PSD 2025, pembangunan SMPN 34 Kota Tangerang akan dikawal serius oleh Kejaksaan Negeri Tangerang dan Inspektorat dengan intens,” kata Kepala Disperkimtan Kota Tangerang Decky Priambodo dalam keterangan di Tangerang, Sabtu.

Dia mengatakan dimasukkannya pembangunan SMPN 34 ke dalam PSD 2025 karena sebelumnya tidak rampung sesuai target dalam pekerjaan tahun 2024.

Akibatnya, Pemkot Tangerang melakukan pemutusan kontrak dan kontraktor telah dimasukkan dalam daftar hitam

“Proses penetapan blacklist (daftar hitam), sudah melalui proses evaluasi dan diaudit oleh Inspektorat Kota Tangerang. Disperkimtan juga telah menarik jaminan pelaksanaan dari bank penerbit. Uang jaminan juga telah ditarik ke rekening Pemerintah Kota Tangerang,” katanya.

Saat ini, katanya, proyek pembangunan SMPN 34 Kota Tangerang sudah masuk proses lelang. Disperkimtan Kota Tangerang sudah mengirim semua pemberkasan kepada bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) untuk segera dilakukan proses lelang.

Disperkimtan Kota Tangerang menargetkan lanjutan pembangunan SMPN 34 Kota Tangerang dimulai April dan rampung maksimal Juli 2025.

“Namun, Disperkimtan Kota Tangerang akan berupaya maksimal untuk rampung lebih awal. Sehingga diharapkan dapat digunakan bersamaan dengan mulainya tahun ajaran baru,” kata Decky.

Pembangunan SMPN 34 Kota Tangerang sudah dimulai sejak 2023 dengan pembangunan tahap pertama berupa bangun leter L yang terdiri atas dua lantai.

Selanjutnya, pada tahap II pada tahun 2024 seharusnya seluruh sisa pekerjaan bisa diselesaikan, berupa bangunan tiga lantai yang mengelilingi lapangan upacara, namun kontraktor tidak dapat menyelesaikan proyek sesuai waktu yang telah ditetapkan.

PortalBanten – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel), Provinsi Banten bakal menambah satu ruang fasilitas dapur untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Pemerintah Pusat.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Tangsel Deden Deni di Tangerang, Jumat mengatakan bawah dengan adanya rencana penambahan fasilitas itu, maka total terdapat tiga ruang dapur yang akan beroperasi untuk percepatan pelaksanaan program dalam memenuhi gizi para siswa di wilayahnya tersebut.

“Saat ini kan baru dua dapur beroperasi, dan ada tambahan satu lagi rencananya di wilayah Serpong,” katanya.

Dalam hal ini, Deden belum bisa menerangkan secara detail terkait kapan penambahan satu ruang dapur itu direalisasikan. Namun pihaknya memastikan penguatan fasilitas pendukung MBG akan terbangun, artinya sembilan ribu siswa di Tangsel bakal terima makan bergizi.

Dia juga menjelaskan, jika rencana operasional penambahan satu dapur tersebut masih menunggu jadwal dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai konfirmasi lebih lanjut.

“Untuk satu dapur kan kapasitas maksimalnya 3.000 pemberian dengan radius lima kilometer dari dapur. Saat ini kita sudah punya dua dapur, rencana akan ditambah satu lagi. Cuma belum tahu kapan operasionalnya,” jelasnya.

“Kita tunggu, ada jadwalnya, tidak setiap saat. Ada kaitannya dengan anggaran dari BGN,” tambahnya.

Di Kota Tangerang Selatan sendiri, saat ini sudah ada dua dapur makan bergizi gratis yang beroperasi di Tangsel. Dua dapur itu berada di wilayah Kecamatan Serpong dan Kecamatan Ciputat Timur, yang mampu menghasilkan suplai makan bergizi gratis tiap harinya sebanyak 6 ribu.

PortalBanten – Penjabat Gubernur Banten A Damenta menginstruksikan agar lagu kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan sebanyak dua kali dalam sehari di sejumlah tempat, pada hari kerja, pada pukul 10.00 WIB dan pada pukul 16.00 WIB.

Instruksi itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 02 Tahun 2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Pemutaran Lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang ditandatangani langsung oleh Penjabat Gubernur Banten A Damenta.

“Maka dari itu kami menekankan pentingnya pemutaran lagu kebangsaan ini setiap hari kerja, yakni pada pukul 10.00 WIB dan 16.00 WIB, di berbagai tempat seperti kantor, sekolah, pabrik, mal, pasar, bandara, stasiun, rumah sakit, serta fasilitas umum lainnya,” demikian instruksi A Damenta dalam surat edaran tersebut, dalam keterangannya di Serang, Banten, Jumat.

SE itu ditujukan kepada bupati/wali kota se-Provinsi Banten, pimpinan instansi vertikal di Provinsi Banten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, Pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) se- Provinsi Banten serta pimpinan instansi swasta.

SE itu mengacu pada Pasal 59 ayat (2) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, yang menyatakan bahwa lagu kebangsaan Indonesia Raya dapat diperdengarkan sebagai bentuk pernyataan rasa kebangsaan.

Damenta berharap instruksi itu dapat meningkatkan kecintaan, kebanggaan, semangat juang, dan patriotisme masyarakat terhadap bangsa dan negara, termasuk di kalangan ASN, non-ASN, TNI, Polri, serta karyawan BUMN/BUMD di Provinsi Banten.

PortalBanten – Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang, Banten, Nurdin mengajak para guru untuk meningkatkan potensi diri dalam menghadapi perkembangan zaman dan menyesuaikan konsep belajar pada era digitalisasi yang begitu dinamis dan masif.

Ia mengatakan pada era digitalisasi yang begitu cepat, kualitas daya saing anak didik juga perlu terus ditingkatkan bahkan hingga level internasional, serta pendidikan karakter akhlakul karimah yang harus terus ditanamkan.

“Sebagai lokomotif perubahan, PGRI harus terus solid, kompak, sebagaimana marwah dan komitmen organisasi yang dibangun selama ini,” kata Nurdin usai menghadiri Konferensi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Tangerang Ke-XXIII Tahun 2024-2029, di Aula SMPN 6 Kota Tangerang, pada Jumat.

Bertemakan “Transformasi PGRI sebagai Organisasi Profesi Menuju Indonesia Maju”, PGRI bertekad untuk melakukan transformasi menjadi organisasi profesi guru yang lebih berkualitas guna generasi bangsa dan menuju Indonesia Maju.

Untuk itu ia berharap seluruh anggota PGRI, khususnya para guru se-Kota Tangerang, serta ketua dan kepengurusan PGRI yang baru bisa terus memberikan dedikasi terbaiknya untuk kemajuan pendidikan di Kota Tangerang.

“Jadikan kesempatan ini untuk semakin menyatukan langkah bapak dan ibu sekalian untuk menata dunia pendidikan di Kota Tangerang. Lakukan musyawarah sebaik mungkin agar menghasilkan kepemimpinan serta kepengurusan yang tepat bagi masa depan organisasi, pendidikan, serta kesejahteraan guru,” katanya.

Ketua PGRI Provinsi Banten Jamaluddin mengajak agar seluruh guru dapat bergerak solid, menyelaraskan tujuan bersama dengan pemerintah sehingga dunia pendidikan di Kota Tangerang serta Banten bisa terus maju menyongsong Indonesia Emas 2045.

“Mari terus sama-sama bekerja dan saling bahu membahu demi terwujudnya kualitas pendidikan yang semakin baik di Kota Tangerang, juga Provinsi Banten,” katanya.

PortalBanten – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Tangerang, Banten telah melengkapi berkas administrasi terkait dengan usulan tiga warisan budaya tak benda (WBTb) kepada Kementerian Kebudayaan.

Kepala Bidang Budaya Disbudpar Kota Tangerang Sumangku di Tangerang, Jumat, mengatakan tiga usulan WBTb tahun ini ialah alat musik tehyan, arak-arakan perahu maulid Masjid Kalipasir, dan keramas bareng Sungai Cisadane.

“Ketiganya kami ajukan kembali dan telah dilengkapi dengan narasi atau berkas administratif yang lebih lengkap. Semoga tahun ini bisa ditetapkan sebagai WBTb oleh Kementerian Kebudayaan,” katanya dalam keterangan.

Disbudpar Kota Tangerang bersama tim ahli juga sedang mendalami budaya lain yang mungkin bisa diajukan sebagai WBTb yakni seni usik kasidah, ritus nazaran, dan bahasa benteng.

“Disbudpar Kota Tangerang juga meminta dukungan dan partisipasi masyarakat dalam tahap proses pengumpulan data sebagai salah satu syarat pengesahan WBTb ini,” katanya.

Pemkot Tangerang juga secara bertahap akan terus menggali berbagai budaya ataupun situs sejarah. Pemkot Tangerang juga terbuka untuk menerima masukan dari masyarakat tentang apa saja yang dapat diajukan menjadi WBTB ataupun cagar budaya.

“Jika masyarakat memiliki informasi atau masukan kami sangat terbuka menerimanya, karena ini adalah usaha kita bersama melestarikan budaya Kota Tangerang. Secara bertahap, kita upayakan budaya-budaya ini menjadi daya tarik wisata,” lanjutnya.

Warisan budaya Kota Tangerang yang telah ditetapkan Kementerian Kebudayaan, yakni perlombaan perahu naga pehcun oleh Boen Tek Bio, tari cokek, orkes musik gambang kromong, kuliner laksa, upacara pernikahan ciao tao, silat beksi, kuliner bakcang dan Gotong Toapekong 12 tahunan.

Ritual Gotong Toapekong merupakan kegiatan mengarak patung Dewi Kwan Im Hud Couw dan patung dewa-dewi lainnya dalam kepercayaan warga keturunan Tionghoa yang digelar di sepanjang ruas jalan Kawasan Kisamaun Pasar Lama Kota Tangerang oleh Perkumpulan Klenteng Boen Tek Bio.

PortalBanten – Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, membenarkan adanya pemanggilan terhadap pejabat di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tangerang oleh Bareskrim Polri terkait dengan kasus pagar laut.

“Oh, kalau itu benar (pejabat Bappeda Kabupaten Tangerang diperiksa Bareskrim, red.). Kirain ada yang baru,” kata Kepala Bappeda Ujang Sudiartono saat dikonfirmasi via WhatsApp di Tangerang, Jumat.

Dalam hal ini, dia tidak memberikan penjelasan secara detail terkait dengan siapa nama pejabat pada Bappeda Tangerang yang sudah memenuhi panggilan polisi tersebut.

“Untuk permasalahan ini, silakan langsung tanya kepada pimpinan saja, biar tidak banyak penafsiran yang berbeda-beda,” ungkapnya.

Menyinggung soal pemanggilan polisi itu, menurut dia, saat ini hanya untuk memberikan keterangan dan klarifikasi terkait dengan perkara sertifikat hak guna bangunan (HGB) dan hak milik (HM) pagar laut di wilayahnya pada tahapan gelar perkara.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri meningkatkan status kasus pagar laut di Tangerang dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.

“Dari hasil gelar, kami sepakat bahwa kami telah menemukan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan/atau pemalsuan akta autentik yang selanjutnya kami dari penyidik siap melaksanakan penyidikan lebih lanjut,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro di Jakarta.

Brigjen Pol. Djuhandhani mengatakan bahwa status kasus ini naik ke penyidikan usai gelar perkara pada hari ini.

Dirtipidum Bareskrim Polri mengungkapkan bahwa penyidik telah memeriksa lima saksi, yaitu satu orang KJSB (kantor jasa surveyor berlisensi) Raden Lukman, dua orang dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), satu orang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan satu orang dari Bappeda Kabupaten Tangerang.

Penyidik akan melaksanakan penyidikan secara saintifik terhadap 10 dari 263 berkas warkat penerbitan sertifikat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang telah diserahkan oleh Kementerian ATR/BPN.

“Karena ini terkait dengan kasus pemalsuan, kami akan mengecek (sertifikat HGB/SHM, red.) ke laboratorium forensik (labfor) terlebih dahulu. Setelah labfor, tentu saja dengan saksi-saksi yang sudah ada, sudah kami terima, tentu saja nanti akan kami gelarkan kembali bagaimana ini,” kata dia.

PortalBanten – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, memangkas 40 persen anggaran untuk perjalanan dinas sebagai langkah efisiensi penganggaran.

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie di Tangerang, Kamis, menyampaikan saat ini pihaknya tengah membahas dengan tim anggaran pemerintah daerah untuk melakukan persiapan dalam rangka efisiensi.

“Tapi jika di total perkiraan sementara, kita bisa mengefisienkan kurang lebih sekitar Rp200 miliar atau 40 persen, itu belum total semuanya ya karena belum dihitung,” katanya.

Menurutnya, pemangkasan anggaran untuk perjalanan dinas ini dilakukan sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Untuk dana yang diefisienkan tersebut bakal dialokasikan untuk membiayai program-program non-infrastruktur. Namun pihaknya masih harus menunggu arahan terbitnya surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait efisiensi itu.

“Nanti ada arahan dari surat Kemendagri  atau juga bisa disimpan untuk belanja tidak terduga, guna mengantisipasi bencana hidrometeorologi dan lainnya,” ujar Benyamin Davnie.

Benyamin memastikan dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak terkena pemotongan.

“Tidak terganggu program itu (MBG), tetap berjalan. Saya juga tidak memotong dana infrastruktur. Jadi yang diefisienkan itu non-infrastruktur, seperti belanja-belanja non fisik,” jelasnya.

Kendati demikian pihaknya pun akan membangun disiplin para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam kebijakan efisiensi tersebut, seperti terkait perjalanan luar daerah, yang berangkat hanya berkepentingan saja.

“Contohnya kalau perjalanan ke luar daerah biasanya 10 orang, nanti jadi 4-5 orang. Kemudian seremonial sudah tidak ada lagi. Kalau itu yang menggunakan sumber APBD,” kata dia.

PortalBanten – Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Tangerang, Yayat Ahadiat Awaludin mengungkapkan bahwa pembatalan ratusan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di wilayah laut pantai utara (pantura) Tangerang terus dilakukan proses verifikasi pembatalannya.

“Sedang proses pembatalan, sesuai perintah pak Menteri itu ada 50 sertifikat tinggal menunggu SK pembatalan dari Kanwil. Tapi sisanya sedang proses berjalan,” ungkap Yayat di Tangerang, Kamis.

Ia memastikan dari total 263 SHGB dan SHM yang telah diterbitkan ATR/BPN Kabupaten Tangerang dalam rentang waktu tahun 2021-2023 itu seluruhnya berada di wilayah laut Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.

“Jadi yang 15 desa dari 30,16 km (pagar laut) itu belum ada sertipikat. 263 itu semua di Desa Kohod,” ujarnya.

Dalam hal ini, Yayat belum tidak bisa menyampaikan secara terkait rinci luasan lahan laut yang telah tersertifikasi di perairan Desa Kohod tersebut.

Namun, dalam penanganan perkara ini dipastikan aparat penegak hukum telah turun menyidik para oknum di kantor ATR/BPN Kabupaten Tangerang yang diduga terindikasi pidana dalam penerbitan sertifikat tersebut.

“Terkait sertifikat juga sudah jelas yang HGB, sertifikat miliknya (SHM) nanti terus proses sampai dengan 220 sertifikat yang dibatalkan yang berada di luar garis pantai. Itu yang di Kohod saja,” paparnya.

“Kan sudah terang benderang juga, siapa yang berbuat. Kan kemarin 8 orang sudah diberikan sanksi dan itu dalam proses. Nanti jenis sanksinya yang berat siapa saja. Ringan siapa saja,” tambah dia.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid menegaskan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) pada area pagar laut Tangerang, Banten, yang sebelumnya sudah terbit, akan dibatalkan secara menyeluruh.

“Ending-nya semua sertifikat yang di luar garis pantai ending-nya dibatalkan,” kata Nusron, di Jakarta.

Dirinya mengakui proses pembatalan sertifikat kepemilikan tersebut tidak mudah, karena berpotensi diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Meski demikian, ia memastikan pembatalan sertifikat akan tetap berlangsung sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Esensi dari proses ini bukan dapat dibatalkan secepatnya dalam waktu singkat, melainkan memastikan setiap tindakan berdasarkan aturan yang berlaku. Pihaknya sudah melakukan pembatalan sertifikat kepemilikan di laut Tangerang sebanyak 50 unit.

PortalBanten – Pemerintah Kota Tangerang menyatakan kesiapannya untuk menjadi tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Nasional (Fornas), karena memiliki sarana olahraga skala nasional dan internasional.

“Kota Tangerang kerap dipilih jadi tuan rumah kompetisi skala nasional dan internasional. Maka dari itu, kita mengajukan kesiapan untuk jadi tuan rumah Fornas 2027,” kata Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kaonang di Tangerang, Kamis.

Sarana olahraga untuk pertandingan bulu tangkis, voli, panjat tebing dan lainnya telah memenuhi standar untuk menggelar pertandingan skala nasional maupun Internasional.

Selain itu, lokasi yang strategis juga menjadi keunggulan yang dimiliki oleh Kota Tangerang, seperti adanya Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sehingga menjadi pintu masuk dari berbagai daerah.

“Fasilitas pendukung lainnya, seperti venue dan hotel juga memadai. Sehingga, kami nyatakan bahwa Kota Tangerang siap menjadi tuan rumah Fornas 2027,” katanya.

Selain itu, ada kepengurusan baru dari Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat (Kormi) Kota Tangerang juga mampu mewujudkan Fornas dapat digelar di Kota Tangerang. Hadirnya agenda olahraga juga sebagai upaya menggalakkan Kota Tangerang sebagai Sport City.

“Sport City ini akan terus kami galakkan, karena akan berdampak ke berbagai sektor. Di dalam Sport City ada Sportainment atau sebagai hiburan hingga Sport Tourism yang akan terus kami maksimalkan,” ujarnya.

Ketua Kormi Kota Tangerang Ahmad Ramdani menyatakan pihaknya akan mempersiapkan seluruh induk organisasi yang ada di daerah itu untuk menyukseskan Kota Tangerang menjadi tuan rumah Fornas. Diharapkan, seluruh elemen di Kota Tangerang dapat mendukung penuh Fornas dapat digelar di Kota Tangerang.

“Ini menjadi tantangan bagi kami, maka kami akan persiapkan seluruhnya dengan maksimal. Kami sudah mendapatkan dukungan dari Dispora Kota Tangerang, Kormi Provinsi Banten, dan kami harap seluruh masyarakat setempat dapat mendukung menyukseskan Kota Tangerang menjadi tuan rumah Fornas,” katanya.

PortalBanten – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang  Provinsi Banten melalui Dinas Ketahanan Pangan (DKP) setempat menggelar gerakan pangan murah (GPM) pada 13 kecamatan mulai  7 hingga 25 Februari 2025

Kepala DKP Kota Tangerang Muhdorun di Tangerang, Kamis mengatakan bahwa  kegiatan ini bertujuan untuk untuk memfasilitasi masyarakat Kota Tangerang untuk mendapatkan bahan pangan berkualitas dengan harga yang terjangkau.

Pihak-pihak yang terlibat dalam GPM di 13 kecamatan yakni BULOG, Bakso Karawaci, Prima Freshmart, Yomas, PT Berkat Mandiri Prima, Loligo, Paskomnas dan Golden Mom.

“Kami pastikan harga pangan yang dijual lebih murah dibandingkan dengan yang ada di pasaran karena program ini khusus disiapkan atas kolaborasi berbagai pihak,” katanya.

Sementara itu harga pangan yang dijual dalam program gerakan pangan murah yakni beras premium 5kg dengan harga Rp70 ribu, beras SPHP 5kg Rp57.500, MinyaKita Premium 1 liter Rp17 ribu, tepung 1kg Rp11 ribu, atau Paket minyak, beras dan gula Rp91 ribu.

Selain itu, tersedia berbagai aneka makanan beku dengan harga mulai Rp15 ribuan, ayam Rp33.300 per ekor. Ada juga, cabai, bawang, kentang wortel dan tomat dengan harga yang lebih murah dibanding pasaran

“Datang dan manfaatkan Gerakan Pangan Murah di 13 kecamatan. Penuhi kebutuhan dapur dengan harga pangan yang terjangkau, terlebih persiapan bulan Ramadan,” katanya.

Adapun jadwal gerakan pangan murah di 13 Kecamatan yakni Jumat 7 Februari di Jalan Bambu RT 001, RW 008, Gang At Tabroni, Kelurahan Kreo, Kecamatan Larangan. Senin 10 Februari di Halaman Kantor Kelurahan Karang Timur, Kecamatan Karang Tengah. Selasa 11 Februari di Halaman Kantor Kelurahan Parung Serab, Kecamatan Ciledug

Rabu 12 Februari di Halaman Kantor Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang. Kamis 13 Februari di Halaman Kantor Kecamatan Cipondoh. Jumat 14 Februari di Lapangan Segitiga (depan Masjid Al Hidayah), Jalan Raya Bona, RW 07, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang

Senin 17 Februari di Halaman kantor Kecamatan Cibodas. Selasa 18 Februari di Halaman Kantor Kecamatan Jatiuwung. Rabu 19 Februari di Halaman Kantor Kelurahan Gerendeng, Kecamatan Karawaci.

Kamis 20 Februari di Griya Harmoni Warga, Kelurahan Belendung (Samping SD Belendung), Kecamatan Benda. Jumat 21 Februari di Halaman Kantor Kelurahan Batuceper, Kecamatan Batuceper. Senin 24 Februari di GOR Neglasari, Kecamatan Neglasari. Selasa 25 Februari di Halaman Kantor Kecamatan Periuk.