Kategori: Pemerintahan

PortalBanten – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten membantah isu kelangkaan elpiji 3 kg, yang dikaitkan dengan kebijakan pemerintah terbaru tentang pendistribusian subsidi energi.

Sekretaris Dinas ESDM Banten, Ari James Faraddy di Serang, Senin menegaskan bahwa permasalahan kurangnya stok elpiji 3 kg bersifat sementara akibat faktor libur panjang dan kebijakan penyaluran yang lebih ketat.

“Saya sudah komunikasikan ke Pertamina, jadi kemarin itu terkait dengan adanya libur panjang dan akhir bulan, berarti kan permasalahannya kalau menurut saya hanya itu saja,” kata Ari.

Ia menjelaskan terkait kuota gas elpiji 3 kg, hingga saat ini untuk tahun 2025 memang belum diberikan oleh Kementerian ESDM kepada Provinsi Banten. Namun, hal ini tidak serta-merta menyebabkan kelangkaan.

“Tahun ini belum ada, tapi Pertamina tetap melakukan distribusi menggunakan kuota yang tersedia seperti tahun sebelumnya. Adapun kemungkinan kenaikan, saya rasa gak begitu signifikan,” kata dia.

Demi mengantisipasi kelangkaan dan lonjakan permintaan masyarakat, Dinas ESDM Banten bersama Pertamina telah mengantisipasi dengan melakukan koordinasi terkait ekstra dropping elpiji di agen resmi, kata dia.

Namun, kebijakan terbaru yang melarang pengecer menjual elpiji 3 kg juga menjadi faktor yang menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.

“Kekhawatiran kelangkaan elpiji 3 kg itu ada ketakutan bahwa LPG 3 kg akan langka karena tidak boleh diperjualbelikan ke pengecer,” kata dia.

a menjelaskan bahwa pasokan gas tetap ada. Hanya masyarakat perlu sedikit lebih berusaha untuk datang ke agen resmi Pertamina dengan membawa e-KTP.

“Karena kuota gas itu kan pasti sudah disesuaikan pasokannya dengan kebutuhan. Misal di Kecamatan A berapa kebutuhannya, dan berapa yang harus dipasok ke Agen,” kata dia.

Masyarakat juga diimbau untuk mendorong program pemerintah, agar melakukan pembelian gas elpiji 3 kg dilakukan secara langsung di pangkalan resmi Pertamina.

Meski demikian, Ari mengakui masih ada tantangan dalam penerapan kebijakan ini, seperti akses masyarakat ke pangkalan resmi yang mungkin terbatas.

Oleh karena itu, pihaknya akan mengusulkan kepada Pertamina dan agen-agen terkait untuk menambah jumlah pangkalan LPG di berbagai desa agar lebih mudah dijangkau.

Terkait kuota elpiji 3 kg, Ari menyebut bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan. Tahun 2023, kuota untuk Banten tercatat 338.187 metrik ton. Sementara realisasi penggunaan tahun 2024 mencapai 397 ribu metrik ton.

Mulai Sabtu (1/2), pemerintah menerapkan kebijakan baru untuk memastikan pendistribusian subsidi energi berjalan lebih tepat sasaran.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa mulai hari itu, agen resmi Pertamina tidak lagi diperbolehkan menjual LPG tiga kilogram (kg) kepada pengecer.

Pengecer elpiji bersubsidi ukuran tiga kilogram wajib mendaftarkan diri untuk menjadi pangkalan komoditas produk Pertamina itu.

Kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki sistem distribusinya agar lebih terkontrol dan tepat guna.

PortalBanten – Penjabat Gubernur Banten A Damenta di Serang, Senin, mengatakan jika Provinsi Banten siap menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2032 bersama Provinsi Lampung.

Menurut dia, dengan menjadi tuan rumah kejuaraan empat tahunan tersebut banyak dampak positif yang akan dirasakan oleh masyarakat, terutama pada sektor peningkatan perekonomian dan UMKM.

“Maka dari itu, sejumlah venue yang akan digunakan nantinya harus merata di seluruh daerah, sehingga sebaran perputaran ekonominya juga merata tidak hanya fokus pada daerah perkotaan saja,” kata Damenta dalam keterangan resminya.

Selain itu, berbagai potensi yang dimiliki Provinsi Banten juga harus segera dikembangkan agar pada saat pelaksanaannya bisa menjadi daya tarik bagi para tamu. “Kita ingin potensi semua daerah bisa dioptimalkan,” tambahnya.

Damenta juga mengingatkan agar berbagai infrastruktur penunjang pelaksanaan PON nanti bisa segera dilengkapi, terutama infrastruktur yang akan dijadikan venue. 

“Itu juga harus dipetakan, cabang olahraga (cabor) apa saja yang akan dilaksanakan di Provinsi Banten. Setelah sudah ada kepastian, bisa kita lakukan perbaikan agar sesuai standar. Itu bisa menggunakan APBD maupun APBN,” kata dia menambahkan.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Banten Ahmad Syaukani menambahkan, meskipun pelaksanaan PON ke-23 baru dilaksanakan pada 2032, namun untuk pendaftaran sebagai tuan rumah dilakukan sekitar Juni-Juli 2025. 

“Setelah daftar nanti kita ikut bidding. Adapun untuk penentuan pemilihan tuan rumahnya akan dilakukan melalui pemilihan oleh perwakilan KONI seluruh daerah, di Indonesia” ujarnya.

Syaukani mengatakan selain Provinsi Banten-Lampung, daerah lain yang direncanakan akan mengikuti bidding tuan rumah PON ke-23 yakni Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Sulawesi Barat (Sulbar). Namun demikian, pihaknya optimistis jika melihat kemudahan aksesibilitas dan fasilitas, Banten dan Lampung lebih memadai.

“Kita mempunyai aksesibilitas yang bagus, baik darat, laut maupun udara. Begitu juga dengan infrastruktur venuenya. Semua cabor yang akan dipertandingkan kita sudah siap,” kata dia.

PortalBanten – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, Provinsi Banten, melakukan pemangkasan anggaran tahun ini diantaranya anggaran seremonial dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat serta pembangunan.

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, di Serang, Senin, pemangkasan anggaran tersebut sesuai dengan aturan baru.

“Anggaran untuk operasional perjalanan dinas harus di pangkas sebesar 50 persen, Jadi yang sifatnya seremonial, perjalanan dinas, honor-honor harus di pangkas,” katanya.

Menurut dia, dengan adanya pemangkasan anggaran seremonial itu tentunya harus menjadi pemicu semangat meningkatkan jumlah program yang bersentuhan langsung kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Serang telah melakukan penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kecamatan tahun 2025.

“Penyerahan ini sebagai tanda dimulainya anggaran tahun 2025, untuk dilaksanakan program-program yang sudah di canangkan,” katanya menambahkan.

Ia mengatakan, semua rincian anggaran yang ada di DPA masing-masing OPD diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat, mulai dari program infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

“Saya menitipkan serta mengingatkan ketika melaksanakan anggaran itu teliti, di lihat secara detail, jangan sampai ada kesalahan, karena ini pasti konsekuensinya akan menjadi persoalan hukum,” ujarnya.

Sedangkan untuk belanja modal pembangunan jalan, lanjut Tatu, akan disesuaikan karena di 2025 anggaran jalan masih cukup besar dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) mempunyai tugas memperbaiki jalan desa lebih dari 300 kilometer.

“Ratusan kilo meter jalan yang rusak tersebut sebelumnya merupakan kewenangan pemerintah desa, namun di tarik menjadi jalan Kabupaten Serang sehingga diperbaiki oleh DPUPR,” katanya menjelaskan.

Sedangkan untuk Pembangunan gedung OPD di Puspemkab Serang, Tatu memastikan masih di anggarkan setiap tahunnya karena menjadi target utama di Kabupaten Serang. Meskipun, saat ini Bantuan Provinsi (Banprov) tidak ada.

“Itu biasanya di gunakan untuk gedung OPD di Puspemkab. Kemudian tadi karena pembagian dari dana bagi hasil juga berubah persentasenya, maka Banprov juga jadi berkurang,” katanya.

Namun hal demikian tidak menjadi kendala komitmen atas pemekaran yang mana sebagian aset milik Pemda Kabupaten Serang yang berada di Kota Serang harus secepatnya diserahkan kepada Pemkot Serang.

“Ini upaya yang dilakukan secara bertahap, jadi ketika gedung OPD yang sudah siap ya OPD nya pindah. Kemudian gedung OPD yang sudah menjadi perjanjian diserahterimakan ke Kota Serang,” pungkas Ratu Tatu.

PortalBanten – Yayasan Pondok Pesantren Bai Mahdi Sholeh Ma’mun milik Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) secara mandiri.

“Pembangunan SPPG ini merupakan sebagai contoh awal bahwa partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Sebab se-Indonesia dibutuhkan sebanyak 30.000 dapur MBG,” kata Yandri saat peletakan batu pertama pembangunan dapur MBG di Serang, Banten, Minggu.

Ia menjelaskan, SPPG ini dibangun di atas lahan seluas 20×20 meter persegi. Dilengkapi dengan lapangan parkir yang luas untuk akses keluar masuk kendaraan.

Sedangkan untuk anggaran pembangunan SPPG, Yandri mengatakan, bersumber dari dana yayasan Ponpes Bai Mahdi Sholeh Ma’mun dengan total biaya diperkirakan mencapai Rp1,5 miliar.

“Tidak ada dana dari Kemendes atau BGN, ini murni dari yayasan, karena BGN ini membuka seluas-luasnya partisipasi masyarakat nanti BGN yang sewa dan standar makan dari mereka jadi profit sharing,” katanya.

Pembangunan SPPG ini ditargetkan akan selesai dalam kurun waktu satu sampai dua bulan. Dan dalam program Kemendes akan lebih concern pada penyediaan bahan baku seperti beras, sayuran, ikan, telur, dengan desa tematik melalui dana ketahanan pangan dari Dana Desa sebesar 20 persen.

“Dari anggaran Rp71 triliun minimal Rp16 triliun atau bisa Rp20 triliun untuk ketahanan pangan menyiapkan bahan baku makan bergizi, karena ini boleh lebih tetapi tidak boleh kurang,” katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN) Suwardi mengatakan, bangunan SPPG ini paling cepat akan mulai beroperasi pada April 2025. Yang diharapkan mampu memberikan kontribusi pada Program Makan Bergizi Gratis.

“Untuk kapasitas satu bangunan SPPG ini, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sebanyak 3.000 penerima manfaat. Ini adalah bentuk yang mulia untuk meneruskan program presiden,” katanya.

PortalBanten – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk kembali aktif sebagai lembaga resmi dalam mengelola dana desa dan bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Mendes PDT, di Serang, Banten, Minggu, mengatakan telah meluncurkan modul sesuai potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa, mulai dari petani padi, cabai, bawang, tomat maupun ternak ayam hingga ikan.

“Kami sudah meluncurkan modul sesuai potensi masing-masing desa, dan modalnya itu akan diambil melalui dana desa. Modal itu akan diputar kembali terus-menerus untuk ekonomi berikutnya,” katanya saat peletakan batu pertama di Yayasan Pondok Pesantren Bai Mahdi Sholeh, Serang.

Pihaknya juga mendorong agar BUMDes kembali aktif sebagai lembaga resmi desa dalam mengelola dana desa dan bahan baku program MBG yang akan diserap oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

“Kami juga mendorong agar BUMDes aktif kembali sebagai lembaga resmi dalam mengelola dana desa dan bahan baku untuk MBG. Karena ini program yang sangat mulia,” katanya lagi.

Ia mengatakan saat ini Kementerian Desa (Kemendes dan PDT) akan lebih konsen pada penyediaan bahan baku seperti beras, sayuran, ikan, telur, dengan desa tematik melalui dana ketahanan pangan dari dana desa sebesar 20 persen.

“Dari Rp71 triliun, minimal Rp16 triliun atau bisa Rp20 triliun untuk ketahanan pangan menyiapkan bahan baku makan bergizi, karena ini boleh lebih tapi tidak boleh kurang,” katanya pula.

PortalBanten – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tangerang Banten mengerahkan ratusan petugas untuk melakukan pengerukan endapan lumpur di saluran air guna mencegah genangan hingga banjir.  

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tangerang Taufik Syahzaeni di Tangerang, Sabtu mengatakan kegiatan pengerukan dilakukan setelah banjir surut pada Kamis (30/1) lalu. 

“Kami menemukan banyaknya saluran air yang tersumbat sampah dan lumpur selama hujan deras beberapa hari terakhir ini, oleh karenanya upaya peningkatan normalisasi drainase ini dilakukan di sejumlah wilayah rawan banjir di Kota Tangerang,” kata dia.

Ia menjelaskan normalisasi merupakan salah satu langkah strategis untuk memastikan kelancaran aliran di sejumlah saluran air hingga embung yang menjadi penampungan.

Adapun lokasi yang diindikasi tersumbat volume sampah yakni Kali Cantiga Karang Mulya, Saluran Lembah Hijau Deplu Cipadu, Irigasi Kenanga Cipondoh, saluran di sepanjang Jalan Kreo-Petukangan dan saluran air di Jalan Ahmad Dahlan Cipondoh.

“Kami memastikan normalisasi ini akan terus ditingkatkan untuk meminimalkan risiko genangan air sampai banjir seperti yang terjadi beberapa hari kemarin,” lanjutnya.

Selain itu, Pemkot Tangerang juga terus berkomitmen meningkatkan intensitas normalisasi drainase di sejumlah wilayah lainnya, khususnya di beberapa wilayah yang dinilai rawan terjadinya banjir di Kota Tangerang.

“Namun komitmen dari kami saja sepertinya tidak cukup. Diperlukan partisipasi aktif dari warga untuk tidak membuang sampah sembarangan dan memastikan saluran di lingkungan masing-masing bebas sampah,” katanya.

Penjabat Wali Kota Tangerang Dr. Nurdin mengatakan penyebab lambat surutnya genangan di sejumlah titik tersebut diakibatkan oleh saluran drainase yang kurang memadai kapasitasnya sehingga menghambat aliran air.

“Drainasenya kurang bagus karena efek dari pembangunan yang pesat baik pembangunan jalan tol maupun gedung-gedung dan perumahan sehingga dalam waktu dekat perlu untuk dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait agar permasalahan drainase kurang ideal yang menyebabkan genangan ini dapat segera terselesaikan,” kata Pj Wali Kota Nurdin

Selain itu, penyebab banjir lainnya adalah karena volume sampah yang terus bertambah juga menjadi penyebab tersumbatnya aliran air pada saluran drainase.

Oleh karena itu Pemkot Tangerang imbau kepada masyarakat agar turut ikut berpartisipasi menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan terutama di saluran-saluran air.

“Kami imbau juga untuk bersama-sama membuat sumur resapan di halaman atau pekarangan rumah masing-masing sehingga air yang mengalir dapat menemukan jalannya dan tidak menggenangi permukaan dan menjadi banjir,” katanya.

PortalBanten – Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten, meminta pengelola koperasi ikut berperan menumbuhkan ekonomi kreatif dalam pengembangan berbagai aneka produk kerajinan tangan di daerah itu.

“Kami berharap koperasi itu menjadi soko guru ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil serta Menengah (UKM ) Kabupaten Lebak Imam Suangsa di Lebak, Jumat (31/1).

Pemerintah daerah juga mendorong para pelaku ekonomi kreatif di daerah itu membentuk badan usaha koperasi.

Saat ini hanya sedikit pelaku ekonomi kreatif yang membentuk koperasi sehingga pengelolaan usaha belum maksimal.

Manfaat pembentukan koperasi yaitu dapat menerima akses penguatan modal dan berbagai program bantuan yang digulirkan pemerintah, perbankan maupun BUMN.

Di samping itu koperasi dapat mengatasi penurunan kemiskinan dan pengangguran dan penyerapan tenaga kerja dari pengurus koperasi saja sudah mencapai 6.665 orang dan pegawai sebanyak 415 orang.

Kehadiran koperasi berdampak positif terhadap kesejahteraan para anggotanya jika dikelola dengan benar dan profesional.

Ia menyebutkan dari 886 koperasi di daerah itu, koperasi yang dinyatakan tidak aktif sebanyak 321 unit, sehingga pemerintah daerah tetap memberikan pembinaan agar mereka tetap beroperasi.

Biasanya, kata dia, koperasi yang tidak aktif itu disebabkan mereka tak melaporkan kegiatan perkembangan manajemen koperasi, yakni rapat anggota tahunan (RAT) dan SHU.

“Kami terus mengoptimalkan pembinaan bagi koperasi yang aktif maupun tidak aktif sehingga bisa membentuk lembaga usaha yang bisa meningkatkan ekonomi rakyat,” katanya.

Menurut dia, pelaku ekonomi kreatif yang tergabung dalam koperasi itu, seperti usaha kerajinan kerupuk emping di Kecamatan Warunggunung, anyaman bambu dan pandan di Kecamatan Cikulur.

“Kami terus mendorong koperasi di Lebak tumbuh dan berkembang sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Mukmin (45) anggota Koperasi Sejahtera Rangkasbitung Kabupaten Lebak mengatakan dirinya sudah dua tahun menjadi anggota koperasi dan kini volume usahanya meningkat dan bisa menyerap tenaga kerja 10 orang dari sebelumnya 5 orang.

Usaha yang digeluti yaitu memproduksi tas dan dompet guna  memenuhi permintaan pasar.

“Kami beruntung menjadi anggota koperasi sehingga  omzet bisa mencapai Rp200 juta per bulan,” katanya.

PortalBanten – Penjabat Gubernur Banten A Damenta mengecek kesiapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuan di Kabupaten Pandeglang yang direncanakan beroperasi mulai tahun 2025.

“Saya melakukan kunjungan kerja untuk memastikan kesiapan operasional RSUD Labuan. Pertama dari segi peralatan medis dan ruangan untuk pasien dan kemudian ruang operasi semua sudah siap. Ini sudah siap beroperasional,” ujar dia dalam keterangan diterima di Serang, Sabtu.

Ia berharap, bila ada hal-hal yang perlu diperbaiki, untuk segera dilakukan perbaikan tersebut sehingga saat diresmikan dapat langsung beroperasi dengan baik.

“Nanti gubernur dan wakil gubernur terpilih meresmikan, untuk itu kita pastikan ini siap operasional. Memang ada sedikit pembenahan dan itu sangat minor atau dapat ditangani dengan cepat,” kata dia.

Selain itu, pihaknya dalam waktu dekat akan mempersiapkan rekrutmen tenaga medis yang akan ditempatkan di RSUD Labuan.

“Kita rekrutmen, rencana pada minggu kedua Februari 2025 ini. Untuk semua tenaga kesehatan, ini sebuah kesempatan bagi semua tenaga kesehatan untuk mencoba dan melamar pekerjaan ke Pemprov Banten, kita akan rekrutmen secara terbuka,” ujar dia.

Ia mengatakan bidang kesehatan masuk dalam enam layanan dasar yang menjadi prioritas, lantaran kesehatan penting dalam membangun karakter bangsa.

Damenta mengatakan jika manusia sehat, maka akan produktif dan jika produktif secara otomatis akan menghasilkan dampak positif bagi negara dan bangsa

“Jadi pemerintah hadir di tengah masyarakat dalam pelayanan dasar melalui kesehatan, salah satu wujudnya pemerintah menyediakan pelayanan kesehatan seperti RSUD ini,” katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti mengatakan RSUD Labuan memiliki 128 tempat tidur dan fasilitas lainnya, seperti sejumlah poliklinik untuk rawat jalan, ruang radiologi yang ditambah dengan CT Scan, ruang laboratorium, ruang gizi, pemulasaran jenazah, dan IGD.

PortalBanten – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Tangerang, Banten, menyiapkan tiga venue untuk mendukung pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (O2SN PDBK) Tingkat Kota Tangerang dan Provinsi Banten 2025.

Kepala Dispora Kota Tangerang Kaonang di Tangerang, Jumat, mengatakan ketiga venue olahraga yang disiapkan antara lain Stadion Benteng Reborn, Gedung Olahraga (GOR) Dimyati, dan Balai Rakyat Kota Tangerang, yang telah dibangun Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Kota Tangerang dengan fasilitas yang ramah bagi disabilitas.

“Kami akan membantu dengan menyediakan tiga venue olahraga dengan fasilitas memadai untuk mendukung kesuksesan O2SN PDBK Tingkat Kota Tangerang dan Provinsi Banten 2025 bulan depan,” kata Kaonang.

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, katanya, terus berkomitmen mendukung pengembangan dunia olahraga, tidak terkecuali olahraga bagi pelajar berkebutuhan khusus, agar mampu menjadi atlet andal dan berprestasi di kancah yang lebih tinggi.

“Oleh karenanya kami akan memberikan dukungan dengan menyediakan venue olahraga tanpa retribusi,” ucap Kaonang.

Perwakilan Majelis Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Khusus (SKH) Kota Tangerang Hasanah menambahkan O2SN PDBK 2025 diikuti para peserta didik berkebutuhan khusus mulai dari tingkat SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa) sampai SMALB (Sekolah Menengah Atas Luar Biasa).

“Tercatat sebanyak 17 SKH akan berpartisipasi sekaligus bersaing dalam O2SN PDBK 2025 di Kota Tangerang,” ujarnya.

Sementara itu cabang olahraga yang akan dipertandingkan mulai dari tenis meja tunadaksa, bulu tangkis tunadaksa, catur tunanetra, boccia downsyndrom, sampai berbagai cabang atletik lainnya.

PortalBanten – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang, Banten, menahan dan menetapkan dua orang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Tangerang sebagai tersangka kasus korupsi retribusi pelelangan ikan di daerah itu.

Adapun dari kedua tersangka ASN tersebut, masing-masingnya berinisial AH dan M. Mereka merupakan staf atau petugas Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang.

“Kedua tersangka kini dititipkan di Rutan Jambe sampai menunggu persidangan,” kata Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Muhammad Arsyad di Tangerang, Jumat.

Ia menjelaskan, peran dari kedua tersangka yakni seperti AH, adalah koordinator Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Cituis, Kecamatan Pakuhaji. Sedangkan M koordinator TPI Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga.

Dalam hal ini, ditemukan adanya pungutan tambahan sebesar satu persen dari nilai transaksi di luar dari potongan resmi 3,5 persen kepada nelayan. Bahkan kepada bakul atau pengepul para nelayan yang dilakukan kedua tersangka.

“Nilai total kerugian negara sebesar Rp527 juta. Kedua tersangka mengaku telah melakukan aksi pungutan liar itu sejak 2020 silam,” terangnya.

Kasus ini terbongkar, berdasarkan informasi dari masyarakat dan langsung melakukan penyidikan pada Agustus 2024. AH diketahui berstatus ASN Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang.

Kendati demikian para tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

“Kedua tersangka ditahan di Rutan Jambe selama 20 hari ke depan,” ujarnya.

Dia menambahkan, kasus korupsi retribusi pelelangan ikan saat ini masih dimungkinkan akan adanya tersangka baru. Oleh sebab itu, pihaknya masih terus mendalami perkara tersebut.

“Nanti akan diungkap semua saat dipersidangan. Kita juga akan lihat fakta persidangan, saat ini kita fokus ke kedua tersangka dengan alat bukti yang cukup,” kata dia.