PortalBanten – Pemerataan pembangunan menjadi perhatian DPRD Kota Serang dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Dewan meminta besarnya anggaran infrastruktur turut dirasakan masyarakat hingga tingkat lingkungan.
Wakil Ketua DPRD Kota Serang Muhammad Farhan Azis menilai, alokasi anggaran yang besar harus diikuti dengan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran. Infrastruktur di kawasan permukiman, khususnya jalan lingkungan, dinilai tidak boleh kalah prioritas dibandingkan ruas jalan utama.
“Efisiensi itu bukan sekadar pemotongan anggaran, melainkan bagaimana anggaran yang di-ploting bisa bekerja seefektif mungkin. Jangan sampai pengerjaan hanya fokus di jalan-jalan protokol atau jalan utama saja, sementara jalan lingkungan yang menjadi aspirasi warga malah terabaikan,” katanya pada Senin 5 Oktober 2026.
Menurut Farhan, pembahasan mengenai pemerataan pembangunan akan dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rapat Badan Anggaran (Banggar). Pembahasan tersebut diharapkan dapat memastikan kebutuhan infrastruktur masyarakat di tingkat RT dan RW turut masuk dalam prioritas pembangunan.
“Kami ingin peningkatan porsi belanja infrastruktur tidak berhenti pada pembangunan ruas jalan utama saja, tetapi juga menjangkau kebutuhan dasar masyarakat di tingkat lingkungan RT dan RW,” ujarnya.
DPRD juga melihat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu langkah untuk memperkuat kemampuan keuangan Pemerintah Kota Serang. Dengan ruang fiskal yang lebih besar, pemerintah dinilai akan memiliki kemampuan lebih luas dalam membiayai berbagai kebutuhan pelayanan masyarakat.
Farhan menyebut sektor hotel, restoran, dan kafe (horeka) sebagai salah satu potensi yang dapat dikembangkan. Pertumbuhan sektor jasa dan pariwisata di Kota Serang dinilai dapat menjadi peluang untuk meningkatkan penerimaan daerah.
“Di tengah situasi makro yang kurang baik, kita berharap Pemkot Serang bisa mengoptimalkan potensi PAD tambahan, seperti sektor horeka (hotel, restoran, dan kafe) yang semakin menjamur. Jika PAD meningkat, kapasitas daerah untuk melayani publik tentu akan lebih besar,” tuturnya.
Terpisah, Ketua DPRD Kota Serang Muji Rohman mengatakan pembangunan infrastruktur juga perlu diarahkan ke kawasan yang berbatasan langsung dengan daerah lain.
Menurutnya, sejumlah wilayah perbatasan Kota Serang dengan Kabupaten Serang, Pandeglang, maupun Kota Cilegon perlu mendapatkan perhatian dalam pembangunan. Persoalan drainase juga menjadi sorotan karena berkaitan dengan upaya penanganan banjir.
“Tentu jalan-jalan perbatasan juga menjadi prioritas untuk pembangunan,” ucapnya.
Muji turut menilai besarnya porsi belanja infrastruktur dalam APBD 2027 sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah terhadap pembangunan. Namun, ia meminta alokasi anggaran di sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan tetap diarahkan berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Salah satunya melalui penajaman sasaran program seragam sekolah gratis. DPRD mengusulkan agar program tersebut lebih difokuskan kepada masyarakat dengan kondisi ekonomi yang membutuhkan.
“Seperti program seragam sekolah gratis diprioritaskan bagi keluarga pada desil ekonomi 1 hingga 3. Efisiensi dari program itu bisa membuka ruang anggaran untuk memperluas kepesertaan BPJS Kesehatan gratis bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam proses pembahasan APBD, Muji memastikan DPRD tetap membawa aspirasi masyarakat. Meski demikian, aspirasi tersebut harus melalui tahapan perencanaan dan memiliki kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang.
“Kami sudah berkomitmen bahwa aspirasi dan usulan masyarakat ini akan kami kawal sesuai dengan RPJMD Wali Kota Serang. Jadi tidak bisa usulan itu tiba-tiba muncul tanpa adanya proses SIPD, perencanaan, hingga DED (detail engineering design). Jika tidak melalui proses itu, kami akan tolak,” tandasnya.