PortalBanten – Besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Kota Serang Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD Kota Serang dalam pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, di mana sejumlah fraksi meminta penjelasan pemerintah daerah terkait SiLPA yang mencapai sekitar Rp73 miliar.
Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Roni Alfanto, mengatakan bahwa salah satu catatan paling dominan dari fraksi-fraksi adalah besarnya SiLPA di tengah realisasi anggaran yang telah mencapai lebih dari 90 persen.
“Hari ini kita rapat paripurna mendengar pandangan fraksi-fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025. Ada beberapa hal yang disorot oleh fraksi, terutama Fraksi PDI Perjuangan yang meminta penjelasan terkait SiLPA sekitar Rp73 miliar,” ujar Roni, usai memimpin rapat paripurna pada Rabu, 17 Juni 2026.
Ia menjelaskan bahwa DPRD akan menunggu jawaban resmi dari kepala daerah pada paripurna berikutnya untuk mengetahui faktor yang menyebabkan besarnya sisa anggaran tersebut.
“Insya Allah nanti dalam rapat jawaban kepala daerah akan dijelaskan. Itu salah satu yang menjadi perhatian dan akan dijawab oleh pemerintah daerah,” katanya.
Roni menegaskan bahwa SiLPA dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang wajar terjadi setiap tahun anggaran.
Namun, yang menjadi perhatian DPRD adalah tren peningkatan nilainya dari tahun ke tahun.
“Kalau SiLPA setiap tahun anggaran itu hal yang biasa. Cuma sekarang pertanyaannya apakah SiLPA ini terlalu besar atau tidak,” ujarnya.
Ia menyebutkan bahwa pada tahun sebelumnya SiLPA Kota Serang berada di kisaran Rp60 miliar, sementara pada APBD 2025 meningkat menjadi sekitar Rp73 miliar.
“Kalau tahun kemarin SiLPA sekitar Rp60 miliar, sekarang menjadi Rp70 miliar lebih. Artinya memang perlu dievaluasi,” ungkapnya.
Roni menambahkan bahwa DPRD akan mendalami apakah peningkatan tersebut disebabkan oleh perencanaan program yang kurang tepat, keterlambatan pelaksanaan, atau faktor lainnya.
“Yang harus kita lihat apakah perencanaannya yang perlu diperbaiki atau ada faktor lain yang menyebabkan SiLPA ini bertambah. Itu yang nanti akan kita dalami bersama,” tandasnya.
