PortalBanten – Program bedah rumah didesak agar lebih responsif gender dengan melibatkan kaum perempuan secara bermakna, khususnya dalam perencanaan tata desain hunian yang tangguh terhadap bencana. Urgensi ini mengemuka dalam side event Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) bertajuk “Ngopi Sore: Kepemimpinan Perempuan dalam Penanggulangan Bencana” di Serang, Banten, Rabu 14 Oktober 2026.
Perwakilan Wira Permukiman Banten, Silfi Aulia, menyampaikan bahwa isu rumah tidak layak huni serta hunian yang tidak tangguh bencana harus menjadi prioritas utama pengarusutamaan gender. Hal ini disebabkan kelompok perempuan masih banyak menghabiskan waktu di lingkungan domestik.
“Bukan hanya kelihatan kokoh saja, tapi memang didesain tangguh terhadap bencana,” jelasnya.
Ia menilai ketahanan fisik konstruksi sangat menentukan tingkat keselamatan penghuni saat bencana melanda.
“Karena, perempuan masih banyak yang menghabiskan waktu di rumah. Sehingga rentan menjadi korban langsung saat bencana jika rumah dibangun dengan tidak kuat terhadap bencana,” tambahnya.
Selain perbaikan struktur fisik, Silfi juga menggarisbawahi pentingnya sosialisasi mitigasi bencana yang menyasar langsung kawasan permukiman warga, tidak terbatas di lingkungan sekolah atau perkantoran saja.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan Perkumpulan Lingkar sekaligus anggota Koalisi Women in Local Humanitarian Leadership (WLHL), Ninil Jannah, menekankan pentingnya pelibatan masyarakat secara langsung dalam merancang tempat tinggal mereka.
“Dalam pendekatan rehabilitasi maupun rekonstruksi hunian, masyarakat khususnya perempuan harus diarahkan untuk merundingkan sendiri bentuk dan tata letak desain rumah yang akan mereka tinggali,” kata Ninil Jannah.
Menurutnya, hal ini penting untuk mengevaluasi aspek tata ruang yang ramah gender dan aman bencana, seperti posisi dapur atau ruang utama yang sering kali terisolasi.
Ninil juga menegaskan pentingnya pengkondisian forum warga agar perempuan dapat bersuara setara.
“Pendampingan di lapangan harus mampu memfasilitasi dan mengkondisikan forum warga agar terjadi partisipasi bermakna bagi kelompok perempuan. Perempuan tidak boleh lagi dikesampingkan atau dibiarkan terdominasi oleh suara kelompok laki-laki saat bermusyawarah di tingkat lokal,” teganya.
Ia menyoroti pentingnya membedakan antara sekadar pemberian keterampilan teknis dengan pembekalan kapasitas untuk mengambil keputusan.
“Program pemberdayaan perempuan tidak boleh berhenti pada pelatihan keterampilan fisik semata, melainkan harus mendorong perempuan menduduki posisi strategis sebagai penentu kebijakan perencanaan hunian di komunitasnya,” tuturnya.
Melalui diskusi yang diselenggarakan Koalisi WLHL ini, berbagai masukan terkait hunian berperspektif gender dan kepemimpinan perempuan diharapkan dapat terus diperkuat serta diintegrasikan ke dalam gerakan kampanye #PintuBerdaya demi mewujudkan permukiman yang inklusif, aman, dan tangguh bencana.