Inspiration Station

Blog

  • Menko Muhaimin mendorong UMKM tetap dilibatkan di MBG

    Menko Muhaimin mendorong UMKM tetap dilibatkan di MBG

    PortalBanten – Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar mendorong agar pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tetap dilibatkan dalam mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

    Muhaimin di Tangerang, Senin, menyampaikan bahwa pemerintah terbuka kepada pelaku UMKM setempat untuk menyiapkan makanan berkualitas bagi program MBG tersebut.

    “Tapi saya berharap kepada Kepala Badan Gizi Nasional, juga pemerintah daerah supaya melibatkan UMKM di dalam pelaksanaan MBG ini,” katanya.

    Ia mengungkapkan untuk saat ini keterlibatan UMKM dalam pelaksanaan MBG itu belum sepenuhnya diikutsertakan, sebab penyelenggaranya masih dalam proses lanjutan.

    Selain itu, penambahan anggaran program MBG ini diperkirakan sampai akhir tahun. Sehingga, semua bisa terpenuhi dan direalisasikan secara menyeluruh di seluruh wilayah.

    “Ini belum semua terlaksana. Kita bersabar, kita terus monitor dan kita terus akan minta UMKM dilibatkan,” ujarnya.

    Muhaimin menyebutkan pihaknya akan terus memonitor terkait perkembangan keterlibatan UMKM dalam mendukung pelaksanaan MBG tersebut.

    “Belum, masih kita monitor terus ini perkembangan sejauh mana keterlibatan UMKM dalam MBG,” kata dia.

    Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) memulai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis pada Senin (6/1).



    Pelaksanaan program itu didukung oleh 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang tersebar di 26 provinsi, termasuk Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Gorontalo.

    SPPG untuk Program Makan Bergizi Gratis juga tersedia di Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.

  • Kejati Banten geledah Kantor DLHK Kota Tangsel terkait korupsi sampah

    Kejati Banten geledah Kantor DLHK Kota Tangsel terkait korupsi sampah

    PortalBanten – Kejaksaan Tinggi Banten menggeledah Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Tangerang Selatan terkait dugaan korupsi pekerjaan jasa layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah tahun 2024, Senin.

    “Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten menyita beberapa dokumen yang berhubungan dengan penyidikan yang nantinya akan dijadikan alat bukti dalam perkara dimaksud,” ujar Kasi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Banten Rangga Adekresna di Serang, Banten, Senin.

    Penggeledahan dan penyitaan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten dilakukan di dua lokasi yaitu Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan dan di PT. Ella Pratama Perkasa.

    Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Banten meningkatkan status penyelidikan ke tahap penyidikan dugaan korupsi kegiatan pekerjaan jasa layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) pada 2024.

    Rangga mengungkapkan pada 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan melaksanakan pekerjaan jasa layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah.

    Adapun pihak penyedia dalam pekerjaan tersebut adalah PT EPP dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp75.940.700.000.

    Perincian biaya item pekerjaan, yakni jasa layanan pengangkutan sampah sebesar Rp50.723.200.000 dan jasa layanan pengelolaan sampah sebesar Rp25.217.500.000.

    Dari hasil pemeriksaan, kata Rangga, tim mendapati temuan bahwa sebelum pelaksanaan pemilihan penyedia, diduga telah terjadi persekongkolan antara pihak pemberi pekerjaan dan pihak penyedia barang dan jasa.

    Selain itu, pada tahap realisasi pelaksanaan pekerjaan ternyata PT EPP tidak melaksanakan salah satu item pekerjaan dalam kontrak, yakni pekerjaan pengelolaan sampah.

    Hal itu mengingat, kata dia, PT EPP tidak memiliki fasilitas, kapasitas dan/atau kompetensi sebagai perusahaan yang dapat melakukan pengelolaan sampah.

    Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, lanjut Rangga, terdapat potensi kerugian keuangan negara/daerah sekitar kurang lebih Rp25 miliar.

  • Pemkot Tangsel siapkan 38 faskes untuk dukung program CKG

    Pemkot Tangsel siapkan 38 faskes untuk dukung program CKG

    PortalBanten – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel), Provinsi Banten, menyiapkan sebanyak 35 puskesmas dan tiga rumah sakit umum daerah (RSUD) untuk mendukung pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG).

    Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie di Tangerang, Senin, mengatakan penyediaan fasilitas kesehatan ini dilakukan sebagai mendukung dari pelaksanaan CKG bagi masyarakat, khususnya warga Tangsel.

    “Insaallah 35 puskesmas dan tiga RSUD di rujukan apabila perlu pemeriksaan kesehatan lanjutan,” katanya.

    Ia mengatakan, saat ini seluruh fasilitas dan jajaran tenaga medis baik itu di puskesmas hingga RSUD sudah disiagakan serta ditugaskan untuk melayani program pemerintah pusat tersebut.

    Selain itu, Pemkot Tangsel dalam mendukung program CKG ini telah melakukan sosialisasi secara menyeluruh, baik melalui media sosial maupun pengumuman langsung ke setiap kelompok warga yang ada di wilayahnya itu.

    “Untuk layanan CKG dan informasi sudah diberikan melalui berbagai medsos dan sosialisasi secara langsung dan kebijakan ulang tahun jadi pilihan masyarakat,” ujarnya.

    Ia mengungkapkan, untuk layanan spesial pada CKG ini, jajarannya membuka pelayanan khusus untuk masyarakat dari kelompok lanjut usia (lansia). Dimana, pola pelayanan pemeriksaan yang berikan yaitu menyangkut pemetaan penyakit.

    “Target kami selain pemetaan pola penyakit dan kesehatan di Tangsel kaitan memperpanjang usia hidup, tingkatkan 64 tahun cek kesehatan ini jadi penting bagi kebijakan daerah dorong UHC 99 persen,” kata dia.

    Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes RI Asnawi menambahkan CKG pertama ini tentunya diberikan sebagai hadiah atau kado ulang tahun terhadap warga yang lahir pada Januari hingga April 2025.

    “Untuk ulang tahun warga kelahiran Januari – Maret boleh sampai April, karena khawatir bayak yang belum dengar dan belum daftar. Sehingga tidak mau ada yang hilang kesempatan CKG,” katanya.

    Ia memaparkan, program CKG mencakup berbagai jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari bayi hingga lansia, dengan fokus deteksi dini penyakit yang sering terjadi di Indonesia.

    Pemeriksaan tersebut meliputi skrining kekurangan hormon pada bayi baru lahir, deteksi penyakit jantung bawaan, pemeriksaan gizi untuk mencegah stunting, pengukuran tekanan darah dan lain sebagainya.

    Program ini diharapkan dapat memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memeriksakan kesehatan secara berkala tanpa dipungut biaya.

    “Ada dua tujuan di sini, pertama deteksi faktor risiko. Bagi yang memiliki faktor resiko tentu kita upayakan bagaimana kendalikan faktor risiko. Misal terdeteksi risiko penyakit. Kita lakukan langkah berikutnya, semua hasil yang ada gejala akan ditindaklanjuti segera baik di puskesmas maupun di faskes lebih tinggi,” ujarnya.

    Dia menambahkan, untuk syarat pendaftaran pada program CKG ini bisa melalui aplikasi Satu Sehat, masyarakat bisa mengisi biodata pribadi dengan menyertakan wilayah masing-masing.

  • Pemkot Tangerang keluarkan surat penghematan anggaran ke OPD

    Pemkot Tangerang keluarkan surat penghematan anggaran ke OPD

    PortalBanten – Pj Wali Kota Tangerang, Banten, Nurdin mengeluarkan surat kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di wilayahnya untuk melakukan penghematan anggaran seperti perjalanan dinas pejabat, acara seremonial, hingga pengadaan alat tulis kantor (ATK).

    “Sudah kami sampaikan melalui surat edaran agar melakukan penyesuaian anggaran di setiap perangkat daerah,” kata Nurdin saat ditemui usai acara di Puskesmas Periuk Jaya Tangerang, Banten, Senin.

    Ia mengatakan penyesuaian anggaran itu menindaklanjuti kebijakan Presiden Prabowo.

    Sementara itu, menurut dia, laporan penyesuaian anggaran harus disampaikan paling lambat 12 Februari 2025 kepada tim anggaran pemerintah daerah.

    Namun demikian, pihaknya memastikan jika kegiatan penyesuaian anggaran tidak mengubah struktur alokasi secara garis besar yang sebelumnya sudah disusun dan ditetapkan.

    “Ini bentuknya menyesuaikan untuk kebutuhan belanja kegiatan yang mendesak dari penyesuaian anggaran ini,” ujarnya.

    Terkait perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Tangerang pada bulan ini, Nurdin menuturkan akan dibuat sederhana, namun tetap menjaga semangat warga kota merayakannya.

    “Kita buat sederhana untuk ulang tahun, tetapi semaraknya tidak hilang. Bisa kita sesuaikan nantinya,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo mengeluarkan Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.

    Adapun target efisiensi anggaran yakni sebesar Rp306,69 triliun terdiri atas anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan Rp50,59 triliun dari dana transfer ke daerah.

  • Polda Banten ungkap 71 kasus narkoba di Januari 2025

    Polda Banten ungkap 71 kasus narkoba di Januari 2025

    PortalBanten – Polda Banten mengungkap 71 kasus tindak pidana narkoba yang merupakan capaiannya selama Januari 2025.

    “Ditresnarkoba Polda Banten dan jajaran berhasil mengungkap sebanyak 71 kasus,” ujar Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto di Serang, Senin.

    Suyudi merinci kasus yang diungkap oleh Ditresnarkoba Polda Banten 21 kasus, Polresta Tangerang 19 kasus, Polres Serang 10 kasus, Polres Pandeglang tiga kasus, Polres Cilegon delapan kasus, Polres Lebak empat kasus, dan Polresta Serang Kota enam kasus.

    “Ditresnarkoba Polda Banten dan jajaran berhasil meringkus sebanyak 97 orang tersangka dalam kasus tindak pidana narkoba ini,” ujar Suyudi.

    Rinciannya yakni tersangka yang diringkus Ditresnarkoba Polda Banten sebanyak 27 orang, dimana pengedar 22 dan pemakai lima orang.

    Kemudian Polresta Tangerang sebanyak 19 kasus, dengan pengedar 19 orang dan pemakai tujuh orang. Polres Serang sebanyak 17 orang, dimana pengedar 17 orang.

    Polres Pandeglang sebanyak lima kasus dengan pengedar lima orang, Polres Cilegon sebanyak 11 orang dengan pengedar 11 orang.

    Polres Lebak dengan empat orang sebagai pengedar. Terakhir, Polresta Serang Kota sebanyak tujuh orang dengan pengedar enam orang dan pemakai satu orang.

    “Motif yang dilakukan para tersangka dengan melakukan peredaran gelap narkotika dan obat-obatan daftar G tanpa izin edar untuk mendapatkan keuntungan pribadi,” ujar Suyudi.

    Dari penindakan yang dilakukan, sejumlah barang bukti disita seperti sabu 231,85 gram, ganja 93,22 gram, tembakau sintetis 219,32 gram, psikotropika 107 butir, dan obat-obatan terlarang sebanyak 17.450 butir.

    Para pelaku terancam dijerat Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

    Kemudian Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

    Selanjutnya, Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 dan Pasal 436 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan pidana penjara di atas lima tahun.

  • Pemkot Tangerang bentuk timsus awasi ketersediaan LPG 3 kg

    Pemkot Tangerang bentuk timsus awasi ketersediaan LPG 3 kg

    PortalBanten – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, Banten, telah membentuk dan menerjunkan tim khusus (timsus) untuk melakukan pengawasan dan pemantauan ketersediaan LPG 3 kilogram di seluruh SPBE, agen, pangkalan hingga warung-warung.

    “Hasil laporan tim di lapangan, ketersediaan LPG 3 kilogram di agen hingga warung-warung dalam kondisi aman dan tak ada kelangkaan,” kata Kepala Disperindagkop UKM Kota Tangerang Suli Rosadi, di Tangerang, Senin.

    Ia menjelaskan, gas LPG 3 kg juga dapat dibeli masyarakat di 1.100 pangkalan dengan stok yang dipastikan aman dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp19 ribu.

    “Jadi, masyarakat bisa menjangkau elpiji di warung-warung dengan harga yang pastinya berbeda. Maka itu disarankan untuk ke pangkalan resmi dengan harga subsidi Rp19 ribu per tabung,” katanya.

    Sementara itu untuk melakukan cek lokasi pangkalan resmi bisa di https://subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kg atau di bit.ly/daftarpangkalanlpg-kotatangerang.

    “Pemkot Tangerang masih menunggu aturan sub-pangkalan untuk dapat segera direalisasikan ke warung-warung di Kota Tangerang. Secara pendaftarannya atau tanda pada warung yang resmi berubah menjadi sub-pangkalan,” katanya.

    Selain itu, masyarakat Kota Tangerang pun diminta untuk bekerja sama melakukan pengawasan, dengan tak takut melakukan pelaporan kecurangan yang dilakukan pangkalan yang menjual gas bersubsidi tersebut di atas HET yaitu Rp19 ribu.

    “Jika ada pangkalan yang menjual gas 3 kg di atas HET apalagi di tengah kondisi saat ini, Disperindagkop UKM dipastikan akan langsung melakukan penyegelan pangkalan tersebut. Bahkan tak segan pencabutan surat izin beroperasi,” ujarnya lagi.

  • Nilai transaksi UMKM Kota Tangerang di Inacraft 2025 capai Rp106 juta

    Nilai transaksi UMKM Kota Tangerang di Inacraft 2025 capai Rp106 juta

    PortalBanten – Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Mikro (Disperindagkop UKM) Kota Tangerang Banten mencatat nilai transaksi pelaku UMKM Rp106 juta selama ikut pameran International Handicraft Trade Fair  (Inacraft) 2025 di Jakarta Convention Center.

    “Jumlah omzet yang diperoleh oleh pelaku UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) selama mengikuti Inacraft 2025 mencapai Rp106 juta,” kata Kepala Disperindagkop UKM Kota Tangerang Suli Rosadi di Tangerang Senin.

    Kegiatan Inacraft 2025 dilaksanakan di Jakarta mulai tanggal 5 – 9 Februari 2025 dan Pemkot Tangerang mengirim produk unggulan dari 12 pelaku UMKM.

    Suli menambahkan, 12 UMKM yang terlibat di acara tersebut Ratu Eceng, Salameena, Fashters, Daswood Handycraft, Roka Collection, Minimax Gallery, Dewi Sambi, Findmeera, Fithbutik, Diftria Art Craffting, Biqinbiqin dan K-Wan.

    Pelaku UMKM menjual berbagai produk mulai dari kerajinan tangan, pakaian hingga aksesoris. Perolehan tersebut merupakan capaian dari produk Kota Tangerang yang menjadi dikenal masyarakat luas.

    “Semua UMKM yang hadir telah memenuhi standar produk yang layak jual. Selain itu, beberapa UMKM sudah sering mengikuti perlombaan baik di tingkat kota maupun nasional,” jelasnya.

    Pemerintah Kota Tangerang berkomitmen menjadikan UMKM tumbuh semakin pesat, salah satunya memfasilitasi pameran baik tingkat lokal, regional, nasional hingga internasional.

    “Upaya itu dilakukan untuk mendukung para pelaku UMKM binaan yang berada di Kota Tangerang untuk dapat meningkatkan kualitas produk dan mengekspor produknya ke mancanegara,” katanya.

    Penjabat Wali Kota Tangerang Doktor Nurdin mengatakan ajang tersebut telah menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM memperkenalkan produk yang sudah ada sampai ekspor ke luar negeri.

    “Melalui ajang itu, teman-teman UMKM bisa melihat dan belajar kembali ragam kerajinan tangan dari daerah lain yang mungkin bisa dikembangkan di Kota Tangerang,” kata Dr Nurdin.

  • Istri Kades Kohod diperiksa polisi terkait pagar laut Tangerang

    Istri Kades Kohod diperiksa polisi terkait pagar laut Tangerang

    PortalBanten – Istri dan keluarga Kepala Desa (Kades) Kohod Arsin diperiksa tim Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri terkait perkara kasus SHGB/SHM pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten, Senin.

    Tim penyidik Bareskrim Polri memanggil langsung keluarga Kades Kohod termasuk istri dari Arsin. Proses pemeriksaan itu dilakukan di Mapolsek Pakuhaji dengan agenda permintaan informasi terhadap keluarga bersangkutan.

    Selama pemeriksaan, istri beserta keluarga Kades Kohod tampak diminta menandatangani sebuah berkas yang diduga berisi berita acara perkara (BAP), soal pagar laut. Kemudian, setelah proses penandatanganan itu mereka langsung bergegas keluar dari Mapolsek setempat.

    Sebelumnya, Kades Kohod, Arsin bin Sanip diketahui mangkir dari undangan Bareskrim Polri untuk diklarifikasi soal kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang.

    “Jadi, kepala desa, kami sudah memanggil (diundang untuk klarifikasi), tapi belum hadir,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro.

    Ia menyebut undangan klarifikasi dari Bareskrim Polri kepada Kades Kohod tidak bersifat memaksa karena kasus masih dalam tahap penyelidikan saat itu.

    “Karena proses klarifikasi, proses lidik, kami undang. Tentu saja kalau undangan, klarifikasi kan sifatnya undangan. Jadi bisa terserah tidak hadir,” ujarnya.

    Setelah kasus tersebut masuk dalam tahap penyidikan, Bareskrim Polri pun mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi.

    Penyidik akan kembali memanggil 25 orang saksi dalam kasus pagar laut tersebut. Satu saksi yang akan dipanggil dalam proses penyidikan ini adalah Kepala Desa Kohod, Arsin.

    “Iya (Kades Kohod), itu masuk bagian daripada yang akan dipanggil,” katanya.

    Berbeda dengan tahap penyelidikan, pada tahap penyidikan Arsin tidak bisa menolak dan memiliki konsekuensi bila mangkir dari panggilan penyidik.

  • Bareskrim geledah kantor hingga rumah Kades Kohod Tangerang

    Bareskrim geledah kantor hingga rumah Kades Kohod Tangerang

    PortalBanten – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menggeledah kantor dan rumah Kepala Desa (Kades) Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, di Banten pada Senin malam.

    Penggeledahan itu melibatkan jajaran Bareskrim Polri, Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) dan petugas Polsek setempat.

    Berdasarkan pantauan di lokasi, Senin, tampak dua orang penjaga Kantor Desa Kohod, keluar dari gedung menyambut langsung para penyidik dari Polri. Kemudian, penyidik memberikan informasi bahwa keberadaan mereka untuk melakukan penggeledahan di kantor tersebut.

    “Kami datang ke sini untuk menjalankan tugas, untuk memeriksa berkas-berkas dan data yang ada di ruang kantor desa Kohod. Kami pun ada surat perintahnya,” kata salah satu penyidik Bareskrim Polri.

    Setelah penyidik mengkonfirmasi, mereka tampak memasuki ruangan Kades Kohod dan sekretaris desa untuk memeriksa sejumlah berkas dokumen serta data yang ada di dalam.

    Kemudian, tim penyidik juga mengambil beberapa dokumen penting terkait perkara yang ditangani Bareskrim yakni pagar laut.



    Sementara itu, di tempat berbeda polisi melakukan penggeledahan di rumah pribadi Kades Kohod yang berlokasi tidak jauh dari kantor desa.

    Beberapa anggota polisi, langsung menemui dan mengonfirmasi kepada keluarga serta kerabat yang ada di kediaman Kades Kohod tersebut.

    Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan bahwa dalam agenda penggeledahan tersebut pihaknya menerjunkan sebanyak 20 personel dengan dibagi tiga tim.

    Di mana, tim pertama diarahkan untuk melakukan pemeriksaan ke Kantor Desa Kohod, tim kedua bertugas menggeledah di kediaman Kepala Desa Kohod yakni Arsin, lalu tim ketiga memeriksa kediaman Sekretaris Desa Kohod.

    “Iya benar, kami telah melakukan penggeledahan terkait kasus pagar laut di wilayah Pakuhaji, kabupaten Tangerang Banten. Ada berapa personel yang diturunkan dan berapa dokumen yang kami sita,” terangnya.



    Sebelumnya, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan kepada Istri dan keluarga Kades Kohod terkait perkara kasus SHGB/SHM pagar laut di Kabupeten Tangerang.

    Proses pemeriksaan itu dilakukan di Kantor Polsek Pakuhaji dengan agenda permintaan informasi terhadap keluarga bersangkutan.

    Selama pemeriksaan, istri beserta keluarga Kades Kohod tampak diminta menandatangani sebuah berkas yang diduga berisi berita acara perkara (BAP), soal pagar laut. Kemudian, setelah proses penandatanganan itu mereka langsung bergegas keluar dari kantor polisi.

  • Polda Banten ungkap kasus 11 pelaku pembakaran peternakan ayam

    Polda Banten ungkap kasus 11 pelaku pembakaran peternakan ayam

    PortalBanten – Ditreskrimum Polda Banten mengungkap kasus penangkapan 11 pelaku pembakaran peternakan ayam PT. Sinar Ternak Sejahtera (STS) yang diduga terkait pidana menghasut, pengeroyokan, serta sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir.

    Dirreskrimum Polda Banten Kombes Pol Dian Setyawan di Serang, Senin, mengatakan salah satu pelaku berinisial DKK diduga mengajak dan mengumpulkan masyarakat untuk melakukan perusakan serta pembakaran di PT. Sinar Ternak Sejahtera.

    “Akibatnya, sejumlah bangunan seperti kandang, kantor administrasi, dan tangki solar mengalami kerusakan serta terbakar. Pihak PT. Sinar Ternak Sejahtera telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Padarincang untuk proses hukum lebih lanjut,” kata Dian.

    Tim Resmob Ditreskrimum Polda Banten juga melakukan penangkapan terhadap pelaku lainnya yakni CS , NN, HJ dan YS di Kampung Cibetus. Kemudian DP, FR, PR, SF, US, SM di Pesantren Riyadusolihin.

    Dian mengatakan motif di balik kejadian ini masih didalami oleh pihak kepolisian.

    “Namun, dugaan sementara mengarah pada Motif tidak senang dengan keberadaan PT. STS dengan alasan mencemarkan lingkungan, serta modus dari kejadian tersebut melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap tempat dan barang di PT. STS agar supaya tidak dapat beroperasi lagi di wilayah tersebut,” ujar dia.

    Dian menambahkan, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya para tersangka dikenakan Pasal 160 KUHP dan Pasal 170 KUHP dan Pasal 187 KUHP, dengan ancaman hukuman pidana paling lama 5 tahun penjara.

    Ia menegaskan akan terus mengusut tuntas kasus ini guna menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polda Banten.

    “Dan saat ini, para tersangka tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polda Banten. Kami juga masih memburu beberapa pelaku lain yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut,” kata dia.