Blog

  • Menko Pangan ingatkan pemda tak ubah fungsi lahan pertanian

    Menko Pangan ingatkan pemda tak ubah fungsi lahan pertanian

    PortalBanten – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak mengubah atau mengalihkan fungsi lahan pertanian dengan irigasi yang baik, khususnya pada sawah.

    “Jangan main-main! Itu (ada) Undang-Undang. Jangan coba-coba mengubah atau mengalihkan fungsi lahan pertanian apalagi di irigasi bagus, yang sudah dibangun sedemikian rupa, tiba-tiba dialihkan,” ujar Zulkifli Hasan usai Rapat Koordinasi Terbatas di Pendopo Gubernur Banten di Serang, Banten, Jumat.

    Zulhas mengatakan pelanggaran alih fungsi lahan dapat dikenakan sanksi pelanggaran hukum karena adanya undang-undang yang mengikat.

    Ia mengimbau media dan masyarakat untuk sama-sama mengawasi jika terjadi hal tersebut.

    “Tidak boleh ada alih fungsi lahan pertanian khususnya sawah,” ujar dia menegaskan.

    Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Banten, eksisting sawah di Banten tahun 2023 menyusut sebesar lima persen persen atau menjadi 194.465 hektare. Sebelumnya, Banten memiliki luas lahan sawah 204.335 hektare.

    Zulhas mengatakan dalam mengejar target program swasembada pangan Presiden RI, pemerintah membuat dua juta saluran irigasi di seluruh Indonesia.

    Khusus di Banten, pemerintah membuat sekitar 20.000 saluran irigasi.

    “Kita akan membangun saluran irigasi dua juta totalnya. Oleh karena itu juga perlu dukungan para bupati yang punya wilayah, untuk menyampaikan tempatnya, melakukan pengawasan, evaluasi dan sebagainya,” ujar dia.

  • Pemkab Lebak alokasikan anggaran untuk rehabilitasi 50 RTLH tahun ini

    Pemkab Lebak alokasikan anggaran untuk rehabilitasi 50 RTLH tahun ini

    PortalBanten – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak, Banten, tahun 2025 mengalokasikan anggaran untuk merehabilitasi sebanyak 50 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) guna meningkatkan kualitas keluarga di daerah itu.

    “Jika kondisi rumah itu layak huni dipastikan derajat kesehatan masyarakat membaik dan bisa meminimalisasi prevalensi stunting,” kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kabupaten Lebak Lingga Segara di Lebak, Jumat.

    Pemkab Lebak tahun ini, kata dia, menurunkan jumlah rehabilitasi RTLH dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 150 unit.

    Rehabilitasi pembangunan RTLH itu dialokasikan dari APBD Lebak sebesar Rp1 miliar untuk 50 unit dengan bantuan Rp20 juta per unit. “Bantuan rehabilitasi RTLH tahun ini naik dibandingkan tahun sebelumnya Rp15 juta,” kata Lingga.

    Menurut dia, pemerintah daerah berkomitmen untuk membantu masyarakat kategori tak mampu melaksanakan pembangunan rehabilitasi perbaikan rumah agar meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

    Dana pembangunan rehabilitasi RTLH tu sebesar Rp20 juta bersifat stimulan dan tidak mencukupi untuk merehabilitasi RTLH, kata dia, sehingga harus melibatkan partisipasi masyarakat dengan bergotong royong.

    Selain itu, lanjut dia, pembangunan rehabilitasi RTLH dilengkapi sanitasi jamban, sehingga dapat mencegah stunting dan berbagai penyakit menular.

    “Kami minta pelaksanaan pembangunan RTLH itu berjalan lancar,” katanya.

    Ia mengungkapkan saat ini di Kabupaten Lebak masih ada kondisi rumah yang tidak layak huni yaitu mencapai 40 ribu dari sebelumnya 49 ribu unit.

    Pemkab Lebak setiap tahun mengalokasikan anggaran untuk program rehabilitasi RTLH untuk membantu masyarakat tidak mampu secara ekonomi.

    Adapun persyaratan masyarakat yang mendapatkan bantuan dana stimulan itu, kata dia, antara lain berpenghasilan rendah, tanah hak milik, kondisi rumah berlantai tanah, tidak memiliki lantai, sanitasi, hingga jendela.

    Setelah memenuhi persyaratan itu, kata dia, masyarakat yang menempati RTLH dapat mengajukan ke aparatur desa dan kecamatan sampai kabupaten. Selanjutnya, pemerintah daerah akan melakukan verifikasi dengan melibatkan Dinas PUPR, DPRKPP dan konsultan.

    “Kami berharap bantuan RTLH itu dapat mewujudkan kesejahteraan keluarga serta derajat kesehatan masyarakat meningkat,” katanya.

  • Nelayan Sulit Cari Ikan Akibat Pagar Laut 30 Km di Tangerang

    Nelayan Sulit Cari Ikan Akibat Pagar Laut 30 Km di Tangerang

    PortalBanten – Masyarakat pesisir khususnya nelayan di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, mengaku selama ini mengalami kesulitan dalam mencari ikan, setelah adanya pagar bambu yang terbentang seluas 30,16 kilometer di laut daerahnya tersebut.

    Salah satu nelayan, di Desa Karang Serang, yang namanya enggan disebutkan, mengaku bahwa dampak dari keberadaan pagar bambu tersebut telah menutup akses lalu lintas para nelayan.

    “Saat ini kami melaut malam, kami takut kalau kena pagar itu, nanti kami diminta ganti. Makanya kami selalu hati-hati banget kalau lewat,” katanya, di Tangerang, Jumat.

    Menurut dia, keberadaan pemasangan pagar ini membuat nelayan setempat kesulitan untuk mencari ikan di laut. Bahkan, setiap nelayan agar bisa melaut harus memutar jauh ke lokasi mencari ikan lain.

    Selain itu, kata dia pula, adanya pagar itu membuat para nelayan di Kampung Bahari Karang Serang pun sudah tidak mendapat ikan yang layak.

    “Saat angin kencang kami takut ke tengah laut karena ombak besar, jadi kami cari ke pinggiran. Tapi sekarang enggak bisa karena ada pagar itu. Untuk menebar jaring enggak bisa karena nyangkut pagar. Di tempat pagar itu kita bisa dapat udang, kerang, dan rajungan,” ujarnya pula.

    Kendati demikian, dampak besar yang dialami nelayan pesisir Kabupaten Tangerang sudah tidak bisa mendapat pemasukannya untuk kehidupan sehari-harinya.

    “Kalau isi solar sekarang harus lebih, misalnya kalau biasanya mau pergi cari ikan itu diisi 5 liter, sekarang harus dilebihi 2 liter, jadi 7 liter sekali berangkat. Pemasukan turunlah, turun jauh,” katanya lagi.

    Ia mengungkapkan, pemasangan pagar bambu itu diketahui sudah berjalan sejak enam bulan lalu hingga saat ini. Diduga dilakukan oleh orang-orang dari Desa Tanjung Kait, Kabupaten Tangerang.

    “Orang-orang yang pasang sih enggak tahu. Tapi, kalau lihat kapalnya itu dari Tanjung Kait. Kapalnya kecil, untuk pemasangan bambunya pakai manual, orang-orang di kapal yang memasang,” katanya pula.

    Kala itu, kata dia lagi, selama pemasangan pagar bambu tersebut tidak diketahui oleh petugas patroli dari kepolisian. Pasalnya, sebelum adanya pemasangan, ia selalu bertemu dengan pihak keamanan yang sering berpatroli.

    “Patroli polisi laut juga enggak kelihatan saat pemasangan pagar di wilayah Karang Serang hingga Tanjung Kait. Tapi orang-orang yang pasang pagar itu cepat kerjanya, pagi pasang siangnya selesai,” ujarnya.

    “Kami berharap, agar pagar bambu tersebut segera dicabut lantaran sudah mengganggu mata pencaharian para nelayan,” kata dia.

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penyegelan terhadap kegiatan pemagaran laut tanpa izin sepanjang 30,16 kilometer (km) yang ada di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

    Pung Nugroho Saksono, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan penyegelan dilakukan, karena pemagaran tersebut diduga tidak memiliki izin dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

    Langkah itu merupakan sikap tegas KKP dalam merespons aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut.

    Lebih lanjut, Pung Nugroho menuturkan bahwa penyegelan pemagaran laut tersebut juga atas instruksi Presiden Prabowo Subianto serta arahan langsung dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

    Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Eli Susiyanti mengatakan, hasil investigasi yang dilakukan pihaknya, didapatkan ada pemagaran yang terbentang dari Desa Muncung hingga Desa Pakuhaji di wilayah perairan Kabupaten Tangerang yang disinyalir sepanjang 30,16 km.

    Eli menjelaskan, struktur pagar laut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Di atasnya, dipasang anyaman bambu, paranet, dan juga dikasih pemberat berupa karung berisi pasir.

    Panjang 30,16 km itu berada pada wilayah 16 desa di 6 kecamatan, dengan rincian tiga desa di Kecamatan Kronjo; tiga desa di Kecamatan Kemiri; empat desa di Kecamatan Mauk; satu desa di Kecamatan Sukadiri; tiga desa di Kecamatan Pakuhaji; dan dua desa di Kecamatan Teluknaga.

  • Menteri LH pastikan satu tersangka pelaku pencemaran Sungai Ciujung 

    Menteri LH pastikan satu tersangka pelaku pencemaran Sungai Ciujung 

    PortalBanten – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq memastikan terdapat satu tersangka pelaku pencemaran Sungai Ciujung, Kabupaten Serang, Banten, yang dilakukan sebuah perusahaan yang berlokasi di daerah itu.

    “Berdasarkan bukti administrasi yang ada, bukti fisik, ada satu perusahaan yang akan kami tingkatkan menjadi penyidikan. Jadi nanti akan ada tersangka di sini terkait dengan pengawasan DAS (Daerah Aliran Sungai) Ciujung,” ujar Menteri LH Hanif di Pendopo Gubernur Banten, Serang, Jumat.

    Pihaknya telah melakukan penyelidikan terkait dengan beberapa perusahaan besar yang terindikasi melakukan pencemaran di Sungai Ciujung.

    Menteri LH itu mengakui proses penyelidikan berjalan lambat karena pemeriksaan sampel di laboratorium membutuhkan waktu lama.

    Selain Sungai Ciujung, kata dia, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) juga menyelidiki pencemaran di Sungai Cisadane dan Cidurian.

    Pihaknya ingin kolaborasi dari Dinas Lingkungan Hidup di provinsi dan kabupaten/kota untuk bersama-sama melakukan pengawasan lingkungan terkait dengan penyebab pencemaran sedang pada tiga DAS utama tersebut.

    “Jadi dalam waktu segera, kami Insya Allah, berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada akan dilakukan peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan untuk satu perusahaan besar yang ada di Ciujung,” kata dia.

    Sebelumnya Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq menyebut 26 perusahaan terindikasi mencemari Sungai Ciujung, Kabupaten Serang, hingga berdampak pada ratusan ribu warga di empat kecamatan.

    Empat kecamatan yang terdampak limbah aliran Sungai Ciujung yaitu Tanara, Tirtayasa, Carenang, dan Lebakwangi.

    Ia mengatakan tidak menutup kemungkinan perusahaan tersebut terjerat pidana sebagaimana amanat Pasal 98 dan 103 Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

  • Harga gabah di Lebak tembus Rp7.000 perkilogram

    Harga gabah di Lebak tembus Rp7.000 perkilogram

    PortalBanten – Harga gabah kering simpen di tingkat penggilingan di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten menembus Rp7.000 perkilogram sehingga petani dapat meraup keuntungan hingga jutaan Rupiah perhektare.

    “Harga gabah tembus Rp7.000 itu di atas harga patokan pemerintah (HPP) Rp6.500 per kilogram,” kata Ketua Kelompok Tani Sukabungah Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak, Ruhiana di Lebak, Jumat.

    Harga gabah kering simpen (GKS) di tingkat penggilingan di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten menembus Rp7.000 per kilogram dari sebelumnya Rp6.000 per kilogram.

    Kenaikkan harga gabah itu, karena harga beras di pasaran juga naik hingga di tingkat penggilingan Rp12.500 per kilogram.

    “Kita menampung gabah dari petani juga memproduksi penggilingan beras,” kata Ruhiana.

    Menurut dia, petani di wilayahnya sebanyak 200 orang dengan lahan sawah seluas 250 hektare, sedangkan produktivitas rata-rata 5 ton gabah kering.

    Mereka petani bisa meraup keuntungan jutaan rupiah per hektare jika harga gabah kering Rp7.000 per kilogram dengan produktivitas 5 ton per hektare, sehingga petani bisa menghasilkan pendapatan Rp 35 juta/hektare.

    “Dari pendapatan Rp35 juta itu petani bisa meraup keuntungan bersih Rp20 juta setelah dipotong biaya produksi Rp15 juta per hektare,” kata Ruhiana menjelaskan.

    Bambang (60) pemilik penggilingan di Warunggunung Kabupaten Lebak mengatakan pihaknya menampung GKS dari petani dengan harga Rp7.000 per kilogram dari sebelumnya Rp6.000 per kilogram.

    Melonjaknya harga gabah dipicu naiknya harga beras di pasaran hingga harga eceran tertinggi (HET) Rp12.500 per kilogram.

    “Kami sendiri memasok beras dengan harga Rp12.500 per kilogram hingga 30 ton per bulan ke Pasar Tradisional Rangkasbitung,” kata Bambang.

    Bambang mengatakan permintaan beras untuk pasar cenderung meningkat, sehingga dapat memicu kenaikan gabah di tingkat penggilingan.

    Saat ini, kata dia, harga beras jenis medium KW 1 dijual Rp14.000 per kilogram, KW 2 Rp13.500 per kilogram dan KW 3 Rp12.600/kilogram.

    “Kami yakin kenaikan beras itu dipastikan kehidupan petani menjadi lebih baik,” katanya.

    Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Deni Iskandar mengatakan pemerintah menyambut positif dengan harga gabah kering simpen di tingkat penggilingan Rp7.000/kg dan lebih tinggi dibandingkan HPP Rp6.500/kg.

    Melonjaknya harga gabah itu dipastikan tingkat pendapatan ekonomi petani lebih baik dan dapat bermuara meningkatkan kesejahteraan kehidupan keluarga mereka.

    “Jika panen menghasilkan produktivitas gabah kering simpen rata-rata 5 ton dengan harga Rp7.000 /kg maka pendapatan petani bisa mencapai puluhan juta rupiah per hektare,” jelasnya.

  • Menko Pangan: Kualitas garam dalam negeri di atas produksi impor

    Menko Pangan: Kualitas garam dalam negeri di atas produksi impor

    PortalBanten – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menyebut kualitas garam dalam negeri sudah di atas rata-rata garam impor, dengan NaCl 98 persen, usai melakukan kunjungan kerja di pabrik garam PT Ainul Hayat Sejahtera, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang, Banten, Jumat.

    “Jadi kita sudah bisa memproduksi garam NaCl-nya sampai 98 (persen). Padahal yang terbaik itu kan kalau impor 95, ini 98. Jadi bagus sekali,” ujar Zulkifli Hasan atau Zulhas, di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang.

    Zulhas meyakini dengan kualitas tersebut, pemerintah tidak perlu lagi melakukan impor garam.

    Penjabat (Pj) Gubernur Banten A Damenta turut mendampingi kunjungan kerja tersebut, bersama Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf.

    Mereka memastikan ketersediaan garam dalam negeri sebagai upaya mendukung swasembada pangan nasional.

    Damenta menyampaikan, pada tahun 2023 Provinsi Banten masuk dalam 10 provinsi produksi garam nasional terbesar dengan luas lahan garam sebesar 28,4 hektare dengan jumlah produksi sebesar kurang lebih 603 ton.

    “Saat ini, lokasi produksi garam di Provinsi Banten terdapat di antaranya di Kabupaten Serang,” katanya pula.

    Selain itu, A Damenta juga berharap sejumlah daerah di Provinsi Banten yang memiliki potensi dalam meningkatkan produksi garam sebagai upaya mendukung swasembada pangan nasional.

    “Masih terdapat wilayah yang dapat dioptimalkan dalam meningkatkan produksi garam, yakni Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Tangerang,” ujar dia lagi.

  • Menko Pangan Tinjau Gudang Pupuk di Banten

    Menko Pangan Tinjau Gudang Pupuk di Banten

    PortalBanten – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto meninjau gudang pupuk milik PT Pupuk Indonesia, di Kota Serang, Banten.

    Zulhas, di Serang, Jumat, mengatakan bahwa secara umum tidak ada hambatan lagi soal pupuk pada saat musim tanam terutama untuk di Provinsi Banten.

    “Karena memang yang kita bangun itu visi misi, rasa, cita dan kesamaan,” katanya.

    Menurutnya pula, apa yang disampaikan oleh Presiden tidak hanya sampai kepada menteri, melainkan harus sampai kepada gubernur, bupati, wali kota hingga instansi lainnya yang mendukung terkait pupuk.

    “Semua semangatnya harus sama. Pangan itu harus kita hasilkan sendiri karena impor dilarang di tahun ini,” katanya lagi.

    Menurutnya, distribusi pupuk di Indonesia sangat tidak mudah dibandingkan dengan negara lain, karena Indonesia dikelilingi lautan seperti di Papua dan Maluku.

    Dirut PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan, pupuk Indonesia memiliki lebih dari 500 gudang dengan total kapasitasnya 2,5 juta ton.

    “Dan yang di Serang ini kapasitasnya 8.000 ton, dan ini stoknya cukup jadi tidak hanya sistemnya bagus, tapi stoknya juga ada bagi petani yang mau menebus sudah bisa,” katanya pula.

  • Menko Pangan sebut kenaikan PPN berdampak ke harga pupuk

    Menko Pangan sebut kenaikan PPN berdampak ke harga pupuk

    PortalBanten – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menyebutkan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen berdampak pada harga pupuk.

    “Ya pasti kena pajak ya harganya naik, ini kita urus setelah ini. Dan kita akan maraton terus. Kalau enggak ada PPN ya enggak naik, kalau ada PPN ya nambah,” kata Zulkifli Hasan atau Zulhas saat meninjau gudang pupuk milik PT Pupuk Indonesia, di Kota Serang, Banten, Jumat.

    Meski demikian, pihaknya mengatakan bahwa secara umum tidak ada hambatan lagi soal pupuk pada saat musim tanam terutama untuk di Provinsi Banten. Dipastikan bahwa pasokan pupuk akan terus mengalir untuk mendukung petani.

    “Karena memang yang kita bangun itu visi misi, rasa, cita dan kesamaan,” katanya pula.

    Selain itu, Zulhas juga menyoroti pentingnya sinergi antarberbagai pihak dalam memastikan ketersediaan pupuk.

    “Karena apa yang disampaikan oleh Presiden tidak hanya sampai kepada menteri melainkan harus sampai kepada gubernur, bupati, wali kota hingga instansi lainnya yang mendukung terkait pupuk,” katanya lagi.

    Zulhas juga menyampaikan bahwa Badan Pangan Nasional telah mengumumkan penurunan harga beras dunia sebagai dampak dari larangan impor yang diberlakukan.

    Langkah itu diharapkan dapat meningkatkan kemandirian pangan nasional dan menurunkan harga kebutuhan pokok.

    “Bayangin tahun lalu kita impor, sekarang sudah tidak impor lagi. Karena pangan harus kita hasilkan sendiri,” katanya lagi.

  • Menko Pangan Ungkap Potensi di 2025 Tambah Anggaran MBG Rp140 Triliun

    Menko Pangan Ungkap Potensi di 2025 Tambah Anggaran MBG Rp140 Triliun

    PortalBanten – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengungkap anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi bertambah sebesar Rp140 triliun di tahun 2025.

    “Kalau nanti Presiden memutuskan menambah, kalau dilihat APBN, menambah Rp140 triliun di bulan Juli atau Agustus. Ditambah Rp140 triliun, maka nanti penerima manfaat akan mencakup 82,9 juta orang pelajar akan dapat makan siang bergizi,” ujar Zulkifli Hasan atau Zulhas, di Pendopo Gubernur Banten, Serang, Jumat.

    Zulhas mengatakan saat ini anggaran MBG yang disetujui DPR RI di 2025 sebanyak Rp71 triliun.

    Pada pelaksanaannya yakni Januari hingga April, program tersebut akan menyasar 3 juta pelajar yang menerima manfaat. Sementara dari April hingga Agustus, pelajar penerima manfaat akan mencapai 6 juta.

    “Agustus-Desember itu 15 juta sampai 17.500.000 pengguna manfaat. Itu anggaran yang Rp71 triliun. Nah sekarang lagi berusaha,” kata dia lagi.

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang resmi diberlakukan sejak Senin (6/1) di sekolah-sekolah dan posyandu pada 26 provinsi di Indonesia.

    Pemerintah menargetkan program MBG dapat menyentuh tiga juta penerima manfaat selama Januari-Maret 2025. Penerima manfaat itu terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, serta ibu menyusui.

  • Kemendagri Bahas Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Usai DPR Reses

    Kemendagri Bahas Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Usai DPR Reses

    PortalBanten – Kementerian Dalam Negeri menunggu masa reses anggota DPR RI selesai, guna membahas bersama waktu pelantikan kepala daerah terpilih secara serentak, usai penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Ketika selesai reses maka kami akan melakukan rapat pembahasan untuk menyepakati ya, kira-kira pilihannya seperti apa, di saat ini posisinya seperti itu,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya di Serang, Banten, Jumat.

    Bima mengatakan pelantikan kepala daerah sudah tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah.

    Namun juga terdapat keputusan MK yang isinya meminta agar seluruh pelantikan dilakukan serentak, kecuali yang melakukan pilkada ulang.

    “Artinya kalau mengikuti itu, maka pelantikannya itu tidak bisa di bulan Februari, karena harus menunggu dulu tahapan dari persidangan MK yang paling cepat baru akan selesai di tanggal 13 Maret,” kata dia.

    Oleh karenanya Bima mengatakan Kemendagri akan berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan terutama juga dengan DPR setelah menunggu masa reses.

    Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah, pelantikan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih pada Pilkada Serentak 2024 dijadwalkan pada 7 Februari 2025.

    Sedangkan pelantikan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih dan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih pada Pilkada Serentak 2024 dijadwalkan pada 10 Februari 2025.