Blog

PortalBanten – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten mendukung kelanjutan proyek strategis nasional (PSN) PIK2 karena dinilai memiliki manfaat besar termasuk membuka lapangan kerja.

Ketua MUI Banten Bidang Informasi dan Komunikasi serta Kebudayaan Islam Alwiyan Qosid Syam’un di Serang, Kamis mengatakan PSN diperkirakan menyerap tenaga kerja 30.000 sampai 50.000 orang.

“Ini perlu juga dipertimbangkan oleh kawan-kawan semua untuk melepaskan egoisme, untuk membangun empati kepada kawan-kawan kita yang nasibnya kurang beruntung,” kata Alwiyan.
Menurut dia, garis besar dari proyek nasional tersebut adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi regional di Banten. 

“Bayangkan kalau industri nggak masuk, pengangguran terus meningkat. Saya kira dampak ini luar biasa. Sangat negatif. Jadi perlu ada insentif-insentif pembangunan untuk bagaimana mempercepat pertumbuhan ekonomi di Banten ini,” katanya menambahkan.

Alwiyan juga menegaskan bahwa pihaknya akan mendukung program-program pemerintah yang bertujuan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

“PSN didukung kenapa? MUI selalu bicaranya maslahat mudharat dan itu harus melalui suatu kajian yang mendalam dan prosedural, untuk menyimpulkan suatu pendapat,” kata dia.

Meski mendukung kelanjutan PSN PIK 2, Alwiyah mengaku pihaknya masih mempelajari soal bagian wilayah PSN PIK 2.

Ia juga mengatakan pihaknya telah bertemu dengan pengelola yakni PIK 2 secara informal untuk membahas persoalan PSN yang mengandung pro kontra warga.

“Kita akan menyerap informasi dari masyarakat. Harus adil. Kalau masyarakat ada yang dizalimi, kita bela. Kalau pemerintah yang dizalimi, kita juga harus bela,” pungkas Alwiyan.

PortalBanten – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangerang Banten membuka pendaftaran bantuan sosial (Bansos) Biaya Pendidikan Jenjang Perguruan Tinggi dengan kuota 300 mahasiswa.

Kepala Dinsos Kota Tangerang Mulyani di Tangerang, Jumat, mengatakan program pendaftaran yang ditujukan untuk masyarakat kurang mampu ini dimulai tanggal 13 – 27 Januari 2025.

Nantinya, setiap mahasiswa yang masuk dalam program ini mendapatkan bansos sebesar Rp6 juta yang diberikan satu kali dalam satu tahun dan sifatnya tidak secara terus menerus

Masyarakat yang ingin melakukan pendaftaran program ini bisa melakukan pendaftaran melalui aplikasi Tangerang LIVE, melalui layanan Kesra dan menu Bansos Mahasiswa.

“Syarat utama ikut dalam program ini adalah mahasiswa kurang mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan dari pihak lain,” katanya.

Bagi mahasiswa yang membutuhkan segera mempersiapkan pemberkasannya dan segera daftar sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Pemkot Tangerang berharap bantuan tersebut dapat memotivasi dan membantu biaya pendidikan bagi generasi muda yang ingin terus melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

“Kita berharap adik-adik yang mendapat kesempatan ini, bisa menempuh pendidikan di perguruan tinggi dan menjadi orang-orang sukses yang mampu memajukan Kota Tangerang,” katanya.

PortalBanten – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tangerang menggelar itsbat nikah yang dibuka secara gratis

Kepala DP3AP2KB Kota Tangerang Tihar Sopian di Tangerang, Jumat, mengatakan program tersebut merupakan hasil kerja sama dengan Pengadilan Agama Tangerang.

Program ini ditujukan bagi warga Kota Tangerang yang pernikahannya telah dilaksanakan secara agama dan memenuhi syarat rukun perkawinan, namun belum mencatatkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama.

“Mereka dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti Sidang Itsbat Nikah ini. Sehingga, bisa memiliki legalitas identitas hukum dan diakui oleh negara pernikahannya lewat pemberian buku nikah dan dokumen kependudukan secara gratis,” kata Tihar.

Ia mengatakan pendaftaran sudah dibuka secara kolektif sebelumnya di kecamatan dan kelurahan setempat. Namun, yang belum mendaftar bisa segera menghubungi kelurahan atau kecamatan setempat sampai tanggal 15 Januari 2025, dan berkas lengkap diserahkan ke DP3AP2KB Kota Tangerang.

Adapun link pendaftaran Itsbat nikah gratis dapat diakses di https://bit.ly/formitsbatnikah 2025 dengan syarat mengisi formulir dan surat permohonan itsbat nikah dengan lengkap, foto copy KTP suami dan istri, foto copy Surat Keterangan Suami Istri dari kelurahan setempat, foto copy Kartu Keluarga.

Foto copy KTP 2 orang saksi di persidangan itsbat nikah (jika suami/istri status pernikahan sebelumnya cerai hidup/cerai mati, maka dilampirkan dokumen), Akta Cerai (jika cerai hidup) dan Akta/Surat Kematian (jika cerai mati)

“Berkas pendaftaran yang sudah lengkap dikumpulkan di kecamatan dan diserahkan ke DP3AP2KB dan Pengadilan Agama Tangerang,” katanya.

PortalBanten – Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Banten mengungkapkan meski Virus Human Metapneumovirus (HMPV) tidak berbahaya, kelompok rentan, seperti anak-anak dan lansia tetap harus waspada.

“Jika gejala makin berat, seperti sesak parah atau demam tinggi, masyarakat diimbau segera ke dokter,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangerang Dini Anggraeni di Tangerang, Jumat.

Ia mengatakan HMPV yang belakangan menjadi perhatian global, bukanlah virus baru, melainkan virus lama yang ada sejak 2001.

HMPV mirip flu biasa dan umumnya bisa sembuh tanpa perawatan khusus. Gejala HMPV mirip dengan flu biasa, yaitu batuk, demam, hidung tersumbat dan sesak nafas. “Sedangkan gejala pada anak kecil ialah mual, muntah dan sakit perut,” katanya.

Sementara itu, upaya pencegahan yang bisa dilakukan adalah cuci tangan rutin pakai sabun, hindari kontak dekat dengan orang sakit, bersihkan benda yang sering disentuh dan tetap di rumah jika sedang sakit.

Untuk menjaga imunitas tetap sehat yang perlu dilakukan adalah istirahat cukup, makan makanan bergizi, minum cukup air putih, olahraga rutin, dan hindari stres.

Cara penularan virus HMPV ialah melalui batuk atau bersin orang terinfeksi. Sentuhan langsung atau bersalaman, menyentuh permukaan yang terkontaminasi, lalu menyentuh wajah.

“Maka dari itu, imun tubuh yang kuat adalah tameng terbaik melawan virus,” katanya.

PortalBanten – Pemerintah Provinsi Banten membahas usulan pengisian pegawai untuk operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilograng, Kabupaten Lebak ke pemerintah pusat sebelum resmi beroperasi.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti di Serang, Jumat, mengatakan semula pengisian pegawai direncanakan melalui mekanisme Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Namun, berdasarkan hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), mekanismenya diubah menjadi tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

“Saat ini masih dalam tahap pembahasan dan finalisasi. Setelah semua selesai, mekanismenya akan diumumkan ke publik,” ujar Ati.

Dia menjelaskan infrastruktur RSUD Cilograng sudah sepenuhnya siap, termasuk alat-alat kesehatan dan sistem layanan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan pemerintah pusat.

Sementara kelengkapan sumber daya manusia (SDM) masih menunggu persetujuan dan proses rekrutmen. “Jika semua tuntas, RSUD ini siap melayani masyarakat,” ujar dia.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Nana Supiana menjelaskan rekrutmen pegawai RSUD Cilograng sudah diusulkan ke pemerintah pusat, dan dalam tahap finalisasi.

“Mekanisme rekrutmen sedang kami persiapkan dan sudah kami komunikasikan dengan Kemendagri. Rencananya, pengumuman dilakukan pekan ketiga bulan ini,” kata Nana.

Nana mengatakan masyarakat sekitar RSUD Cilograng akan menjadi prioritas dalam rekrutmen ini, selama memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan.

“Seleksi tetap menjadi syarat utama, karena ini adalah cara yang berkeadilan dan memberikan kesempatan yang sama. Masyarakat lokal dengan kualifikasi yang sesuai akan diprioritaskan,” ujar dia.

PortalBanten – Penjabat Gubernur Banten A. Damenta meminta Forum Penataan Ruang (FPR) untuk melakukan audit kelebihan dari pagar laut sepanjang 30,16 km yang ada di perairan Kabupaten Tangerang.

“Ya DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten) udah cek dari sekian meter ada kelebihan, kelebihan ini saya sedang meminta forum penataan ruang lakukan audit untuk yang lebihnya itu,” ujar Damenta di Serang, Jumat.

Damenta mengatakan audit ke lapangan akan memeriksa mulai dari tingkat kepala desa terkait pagar laut tersebut.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penyegelan terhadap kegiatan pemagaran laut tanpa izin sepanjang 30,16 kilometer (km) yang ada di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

Penyegelan dilakukan, karena pemagaran tersebut diduga tidak memiliki izin dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

Langkah itu merupakan sikap tegas KKP dalam merespons aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut.

Lebih lanjut, Pung Nugroho menuturkan bahwa penyegelan pemagaran laut tersebut juga atas instruksi Presiden Prabowo Subianto serta arahan langsung dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Eli Susiyanti mengatakan, hasil investigasi yang dilakukan pihaknya, didapatkan ada pemagaran yang terbentang dari Desa Muncung hingga Desa Pakuhaji di wilayah perairan Kabupaten Tangerang yang disinyalir sepanjang 30,16 km.

Eli menjelaskan, struktur pagar laut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Di atasnya, dipasang anyaman bambu, paranet, dan juga dikasih pemberat berupa karung berisi pasir.

Panjang 30,16 km itu berada pada wilayah 16 desa di 6 kecamatan dengan rincian tiga desa di Kecamatan Kronjo; tiga desa di Kecamatan Kemiri; empat desa di Kecamatan Mauk; satu desa di Kecamatan Sukadiri; tiga desa di Kecamatan Pakuhaji; dan dua desa di Kecamatan Teluknaga.

PortalBanten – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto membantah keterlibatannya memenangkan istrinya Ratu Rachmatuzakiyah dalam Pilkada Kabupaten Serang.

Yandri dalam dalil yang diajukan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi RI oleh Pasangan Calon Pilkada Serang 2024 nomor urut 1, Andika Hazrumy-Nanang Supriatna, disebut mengumpulkan kepala desa untuk memenangkan istrinya.

“Pertama, itu pasti ngarang ya. Karena saya belum menjadi Menteri Desa waktu itu. Tidak lagi menjadi Wakil Ketua MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat),” kata Yandri di Serang, Jumat.

Yandri mengatakan ia bukan mengumpulkan kepala desa, melainkan diundang sebagai pemateri anti korupsi dalam pembangunan desa.

Pada saat dia diundang di awal Oktober 2024 lalu, posisinya tidak menjadi Menteri Desa dan PDT, maupun menjadi Wakil Ketua MPR.

Kemudian pada acara Haul keluarganya, dimana ia menggunakan kop surat Kementerian Desa dan PDT, telah diputuskan oleh Bawaslu RI bukan sebagai pelanggaran kampanye.

“Jadi yang mereka sampaikan itu halu (halusinasi) semuanya. Tidak sesuai dengan fakta,” kata Yandri.

Ia bersikeras bahwa kegiatan tersebut tidak dilakukan pada masa kampanye Pilkada.

“Jadi kami meyakini MK akan melihat itu dengan cermat, itu, dan saya sampaikan, mereka mengumpulkan itu pasti tidak menghargai hasil suara rakyat di Serang,” ujar Yandri.

Menurut dia, alasan Andika Hazrumy-Nanang Supriatna menggugat hasil Pilkada lewat MK, karena ambisi mereka ingin tetap berkuasa.

Yandri juga mengatakan akan menempuh langkah sebagai perlawanan terhadap dalil gugatan tersebut.

“Ada, kita lawan,” kata dia.

PortalBanten – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Serang, Banten, mencatat sebanyak 2.300 pasangan suami-istri di Kota Serang belum memiliki buku nikah.

Kepala Kemenag Kota Serang, Encep S Muhyi, di Serang, Jumat, mengatakan Kemenag Kota Serang mengusulkan untuk menggelar isbat nikah bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Pengadilan Agama (PA).

“Insya Allah hal itu akan kita tempuh, karena data di Kemenag Serang hampir 2.300 pasangan suami istri yang belum memiliki buku nikah dan perlu diisbatkan,” ujarnya,

Ia menjelaskan dalam melakukan isbat nikah juga tidak sembarangan karena ada aturannya, antara lain  minimal pasangan suami istri yang sudah menikah selama dua tahun.

“Isbat nikah juga tidak bisa dilakukan sekaligus, misal langsung 1.000 pasangan itu tidak bisa,” katanya.

Ia mengatakan sekitar 6.000 buku nikah di Kemenag harus dibuang karena sudah diganti dengan yang baru dan saat ini ada sekitar 800 buku nikah yang masih kosong.

“Dari pada dibuang lebih baik diisbatkan, tapi memang kendalanya di anggaran. Karena kemarin saya bicara dengan PA itu anggarannya sekitar Rp350 ribu per pasangan,” katanya.

Ia mengatakan biaya tersebut tidak bisa ditanggung oleh Kemenag karena biaya nikah di Kantor KUA itu Rp0. Namun jika Pemerintah Kota (Pemkot) Serang membiayai isbat nikah tersebut dapat digelar secara gratis.

“Makanya tadi terkait dana isbat di catatan sipil itu kan tidak ada, mudah-mudahan dihibahkan dari wali kota terpilih ke Kemenag Kota Serang,” katanya.

PortalBanten – Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap kedua di Kota Serang, Banten, hanya diangkat untuk paruh waktu karena formasi yang tersedia telah terpenuhi pada tahap pertama.

“Gelombang kedua ini semua paruh waktu untuk menyelesaikan honorer supaya semua dapat NIPPPK,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Serang, Karsono, di Serang, Jumat.

Ia mengatakan di Kota Serang tercatat ada 3.759 tenaga honorer yang terdaftar di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pada seleksi tahap pertama, sebanyak 2.866 honorer mendaftar untuk merebutkan 225 formasi PPPK Penuh Waktu.

Karsono mengatakan bahwa pendaftaran seleksi PPPK tahap kedua telah dibuka hingga 15 Januari 2025. Dan hingga saat ini sudah ada 1.097 peserta yang mendaftarkan diri, di antaranya guru 296 submit, tenaga kesehatan 39 submit dan tenaga teknis 762 submit.

“Meskipun peluang lebih kecil, semua honorer yang mendaftar akan ditempatkan sebagai PPPK Paruh Waktu,” katanya.

Pemerintah daerah, kata dia, berupaya memberikan solusi bagi permasalahan tenaga honorer yang telah lama menjadi perhatian. Langkah ini diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Pemkot Serang.

Menurut dia, dengan waktu pendaftaran yang masih tersisa hingga 15 Januari, tenaga honorer di Kota Serang diimbau untuk segera mendaftar dan melengkapi berkas persyaratan.

“Kami berharap seluruh tenaga honorer dapat memanfaatkan kesempatan ini. Peluang terakhir ini untuk memastikan seluruh formasi terisi sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan,” katanya.