Inspiration Station

Blog

Andika Hazrumy siap menerima apapun hasil putusan sela MK

PortalBanten – Calon Bupati Serang Nomor urut 1 Andika Hazrumy mengaku siap menerima apapun hasil dari putusan sela atau dismissal perkara perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Apapun keputusannya nanti akan kita terima,” kata Andika, usai pelantikan pengurus Karang Taruna Kota Serang, di Serang, Selasa.

Andika mengatakan, gugatan yang di layangan ke MK sudah berdasarkan fakta dan bukti di lapangan. Dan saat ini hanya tinggal menunggu hasil dari keputusan tersebut.

“Kita sudah berikhtiar sampai di tingkat MK, proses sudah dilalui. Jadi apapun hasilnya harus diterima jangan lagi bikin gaduh,” katanya.

Andika juga menegaskan bahwa MK merupakan jalan terakhir ketika semua proses telah ditempuh.

Seperti diketahui, pasangan Andika-Nanang memperoleh sebanyak 254.494 suara. Sementara pasangan nomor urut 02, Ratu Rachmatu Zakiyah-Najib Hamas memperoleh suara sebanyak 598.654 suara

Pada dokumen materi gugatan yang diperoleh dalam pokok permohonannya, pasangan Andika-Nanang mendalilkan bahwa pasangan calon nomor urut 02, Ratu Rachmatu Zakiyah-Najib Hamas telah melakukan pelanggaran yang terstruktur sistematis dan masif (TSM).

“Pelanggaran yang bersifat TSM yang secara signifikan dilakukan oleh calon nomor urut 02 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024,” demikian dalam salah satu pokok permohonan pasangan Andika-Nanang yang dikutip dari laman MK RI.

Sementara untuk putusan dismissal gugatan Pilkada Kabupaten Serang akan diputuskan hari ini pukul 19.30 WIB.

Februari 4, 2025
Menteri ESDM: 375.000 pengecer naik status jadi subpangkalan LPG 3 kg

PortalBanten – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan sebanyak 375 ribu pengecer gas elpiji (LPG) 3 kg naik statusnya menjadi sub-pangkalan resmi elpiji (LPG) 3 kg.

“Ini perintah Presiden, pengecer semua kita naik kelaskan jadi sub-pangkalan,” ucap Bahlil di Tangerang, Banten, Selasa.

Menurut dia, peningkatan status pengecer gas LPG ini direalisasikan mulai hari ini seiring adanya Instruksi Presiden Prabowo Subianto mengaktifkan kembali pengecer untuk mengatasi antrean dan kelangkaan yang terjadi di masyarakat.

Bahlil juga mengaku, pihaknya tak menerapkan syarat khusus kepada para pengecer yang beralih ke sub-pangkalan. Para pengecer itu secara otomatis menjadi sub-pangkalan.

“Sampai saat ini syaratnya masih ditiadakan, langsung dia otomatis dan sistemnya sudah jalan dari pagi. Pertamina dengan ESDM sudah memerintahkan bahwa pengecer menjadi sub-pangkalan,” terangnya.

Ia menyebut nantinya Kementerian ESDM akan melakukan verifikasi untuk memastikan penjualan gas melon oleh sub-pangkalan ini berjalan sesuai ketentuan.

“Kita akan memverifikasi pangkalan yang sudah tertib sesuai apa yang menjadi harapan kita dan mana yang tidak tertib nanti akan berproses secara alamiah,” ucapnya.

Data dari Pertamina Niaga, jumlah pengecer saat ini berada di angka 375 ribu Nomor Induk Kependudukan (NIK). Selain itu, nantinya Pertamina membekali sub-pangkalan dengan sistem aplikasi dan proses mereka menjadi sub-pangkalan tidak dikenakan biaya apapun.

“Kami akan proaktif untuk mendaftarkan mereka menjadi bagian yang formal, agar mereka juga bisa menjadi UMKM,” kata dia.

Februari 4, 2025
Pemkot Serang siap bantu keluarkan surat izin pangkalan resmi LPG

PortalBanten – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, Provinsi Banten, mengaku siap membantu mengeluarkan surat izin pendirian pangkalan resmi LPG tiga kilogram untuk memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran.

Pj Wali Kota Serang, Nanang Saefudin, di Serang, Selasa mengatakan bahwa Pemkot Serang berkomitmen untuk membantu pendirian pangkalan resmi LPG tiga kilogram agar lebih mudah di jangkau oleh masyarakat.

“Komitmen kami pemerintah daerah kalau diperlukan adanya pangkalan baru maka kami siap untuk mengeluarkan surat izin pendirian pangkalan khusus untuk LPG tiga kilogram,” katanya.

Dengan semakin banyak pangkalan yang tersedia, maka semakin mudah masyarakat mendapatkan gas LPG dengan harga sesuai aturan.

Dengan adanya kelangkaan ini, Nanang menyebutkan, sangat berdampak terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) seperti pedagang gorengan, siomay, dan bakso.

“UMKM sangat bergantung pada LPG tiga kilogram. Jika suplai terganggu, pendapatan mereka juga terdampak. Saya yakin pemerintah pusat peduli dan akan segera mengambil langkah terbaiknya,” katanya.

Selain itu, ia juga menegaskan bahwa, pemerintah daerah sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk mencari solusi terbaik. Termasuk mengenai harga LPG tiga kilogram yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) perlu menjadi perhatian.

“Harga LPG harus sesuai dengan HET. Kami akan berkolaborasi dengan Polres dan Kodim untuk menindak tegas pelanggaran tersebut, masyarakat juga harus segera melapor,” katanya.

Februari 4, 2025
Warga Lebak senang distribusi LPG 3 kg kembali ke warung pengecer

PortalBanten – Sejumlah warga Kabupaten Lebak, Banten merasa senang distribusi gas LPG tiga kilogram kembali ke warung pengecer setelah beberapa pekan terakhir terjadi kelangkaan.

“Kami berharap pendistribusian gas melon tetap di warung -warung pengecer untuk memudahkan mendapatkan,” kata Yayah (56) warga Komdik Rangkasbiting Kabupaten Lebak, Selasa.

Masyarakat Rangkasbitung Kabupaten Lebak sejak dua pekan kesulitan untuk mendapatkan pasokan gas bersubsidi tiga kilogram.

Biasanya, gas tersebut di warung -warung pengecer, namun menghilang, karena adanya kebijakan baru yang penjualan harus melalui agen resmi.

Oleh karena itu, pihaknya meminta pemerintah agar pendistribusian LPG tiga kg tetap di warung pengecer, namun diperketat pengawasanya.

“Kami hari ini membeli gas elpiji tiga kg di warung pengecer Rp20 ribu dari sebelumnya Rp23 ribu,” kata Yayah.

Begitu juga Nisa (25) warga Rangkasbitung Kabupaten Lebak mengatakan, dirinya merasa senang setelah mendapatkan gas melon di warung pengecer, karena sudah satu pekan untuk keperluan makan dan minum keluarga dengan membeli di warung nasi.

Saat ini, dirinya sudah membeli gas elpiji tiga kg dan dipastikan kembali memasak untuk konsumsi keluarga.

“Kami berharap tidak terjadi lagi kelangkaan gas melon hingga mencari menggunakan sepeda motor kemana-mana tidak menemukan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak Yani mengatakan, saat ini pendistribusian LPG tiga kg kembali normal mulai dari pangkalan, agen dan warung pengecer.

Untuk harga gas elpiji tiga kg dijual sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang diperkuat pada Perbup No.3 Tahun 2023 dengan harga Rp.19.000 (zona 1) dan Rp19.500 (zona 2).

“Kami menjamin persediaan gas elpiji tiga kg relatif aman dan terpenuhi permintaan masyarakat,” katanya.

Februari 4, 2025
Terpidana mati Serge dipulangkan ke Prancis

PortalBanten – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan memulangkan terpidana mati kasus kasus narkotika asal warga (WN) Prancis, Serge Areski Atlaoui melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten pada Selasa sore.

Proses pemindahan/pemulangan terpidana mati Serge ini dilakukan atas kesepakatan dari kedua negara antara Indonesia dan Prancis dengan didasari kerjasama bilateral.

Adapun pada tahapan pemulangan tersebut, langsung di kawal oleh Kedutaan Besar (Kedubes) Prancis untuk Indonesia Fabien Penone dan juga Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Ahmad Usmarwi Kaffah, Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram.

Serge Areski Atlaoui, diberangkatkan melalui Terminal 2F Bandara Internasional Soetta pada pukul 19.25 WIB dengan menggunakan pesawat KLM KL 810 rute Jakarta-Amsterdam untuk transit dan kemudian ke Prancis.

Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Ahmad Usmarwi Kaffah di Tangerang, Selasa menyampaikan, langkah pengembalian terpidana mati ini dilakukan atas kondisi kesehatan yang bersangkutan. Sehingga, mengharuskan pihak Pemerintah Prancis untuk memulangkannya.

“Pada saat ini kondisi terpidana yang sedang dalam sakit, mengharuskan pihak Pemerintah Prancis untuk meminta kepada Pemerintah Indonesia dalam hal ini kami Kemenko Hukum dan Ham untuk melakukan negosiasi bersama pihak Prancis dalam rangka pemulangan terpidana ini,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, atas kesepakatan ini, Pemerintah Prancis wajib mengakui putusan pengadilan Indonesia. Dalam hal ini, Prancis mesti mengakui bahwa Serge, warga negaranya itu, merupakan narapidana yang dijatuhi hukuman mati.

Selain itu, kewenangan pembinaan narapidana akan diserahkan kepada negara bersangkutan setelah dipindahkan. Indonesia pun akan menghormati kebijakan yang akan diambil oleh Prancis, termasuk di dalamnya memberikan grasi kepada Serge.

“Sehingga tercapai kesepakatan, dan pada intinya kita mendapatkan nilai penghormatan dan kedaulatan dari dua negara. Sekaligus penekanan terhadap aspek hukum internasional terkait hak asasi manusia. Maka mencapai kesepakatan dan pada akhirnya kita melakukan pemulangan terpidana asal Prancis secara resmi,” ungkapnya.

Sementara itu, Kedutaan Besar (Kedubes) Prancis untuk Indonesia Fabien Penone menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia yang telah mengabulkan kesepakatan pemulangan terpidana mati atas warga negaranya tersebut.

“Khususnya saya ingin menyampaikan terimakasih kepada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Dan tentu saja kami juga sampaikan apresiasi kepada otoritas tertinggi di Republik Indonesia,” katanya.

Ia juga mengatakan, bahwa hasil kesepakatan yang diberikan Pemerintah Indonesia tentunya akan dihormati sesuai peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, pihaknya akan menjalani pembinaan kepada narapidana yang sudah diserahkan.

“Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, pengaturan praktis tentang pemindahan narapidana telah dibicarakan dan ditanda tangani oleh Kehakiman Prancis dan Indonesia,” kata dia.

Diketahui, Serge Atlaoui merupakan terpidana mati dalam kasus pengoperasian pabrik ekstasi di Cikande, Tangerang, Banten, pada tahun 2005. Dia telah berkali-kali mengajukan pengampunan kepada Pemerintah Indonesia, tetapi upaya itu berakhir kandas.

Eksekusi mati Serge Atlaoui pada tahun 2015 ditangguhkan sehingga warga negara Prancis itu masih mendekam di penjara. Yusril menjelaskan, Serge Atlaoui belakangan dipindahkan sementara dari Nusakambangan ke Lembaga Pemasyarakatan Salemba karena mengidap kanker.

Februari 4, 2025
Pemerintah segera upayakan pengembalian Reynhard di Inggris

PortalBanten – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI kini tengah fokus untuk melakukan pengembalian terpidana seumur hidup kasus penyerangan seksual Reynhard Sinaga di Inggris.

Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Kemenko Kumham Imipas, Ahmad Usmarwi Kaffah di Tangerang, Selasa mengatakan upaya pengembalian terhadap terpidana mati warga Indonesia ini dilakukan melalui negosiasi bilateral antara dua negara tersebut.

“Kami akan sekuat tenaga untuk mengembalikan yang bersangkutan, pihak Kedutaan Besar Inggris dalam waktu dekat akan bernegosiasi dengan kami, mudah mudahan kita bisa mengembalikan,” katanya.

Ia menyampaikan saat ini jajaran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sedang melakukan kordinasi dengan pihak Pemerintah Inggris untuk membahas mengenai upaya pengembalian narapidana warga Indonesia tersebut.

Selain itu, pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan keluarga Reynhard Sinaga. Hal itu dilakukan agar pemerintah dapat mengetahui sikap keluarga yang bersangkutan terkait kasus penyerangan itu.

“Permintaan dari orang tua itu lah yang memperkuat kita untuk melakukan repatriasi. Prosesnya pasti berbeda dengan yang sudah dilakukan dengan Australia, Filipina, dan Prancis. Proses di sini adalah pertukaran narapidana, itu yang kita inginkan,” ujarnya.

Dia mengatakan Pemerintah Indonesia telah menaruh perhatian terhadap narapidana WNI di luar negeri, seperti halnya negara lain yang menaruh perhatian sama dengan warga negaranya yang ditahan dan menjalani proses hukum di tanah air.

Oleh sebab itu, kata Ahmad, Indonesia akan terus mengupayakan dan menjalani kerja sama dengan nagara lain untuk melakukan kesepakatan serta pembahasan proses penanganan narapidana tersebut.

Reynhard Sinaga merupakan WNI yang dijatuhi pidana seumur hidup pada 2020 silam oleh Pengadilan Manchester, Inggris, setelah dinyatakan bersalah melakukan perkosaan dan serangan seksual terhadap 48 pria Inggris.

Reynhard Sinaga melakukan tindak kejahatan tersebut selama rentang waktu sekitar dua setengah tahun. Hakim mengatakan Reynhard harus menjalani 30 tahun hukuman penjara, sebelum boleh mengajukan pengampunan.

Februari 4, 2025
Ketua DPRD Ajak Ormas Kawal Pembangunan Kota Serang

PortalBanten – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang, Muji Rohman, mengajak organisasi kemasyarakatan (Ormas) untuk turut serta mengawal pembangunan di Kota Serang.

Hal tersebut disampaikan Muji pada saat menerima audiensi dari Ormas Pro Garda Indonesia Bersatu (Progib) DPC Kota Serang, Selasa (4/2). Audiensi itu dilaksanakan di ruang rapat Ketua DPRD Kota Serang.

Dalam audiensi, Muji mengatakan bahwa keberadaan Ormas di Kota Serang diharapkan dapat membantu dan bersinergi dengan pemerintah daerah, dalam hal pembangunan. Sebab, Ormas pun merupakan representasi dari masyarakat itu sendiri.

“Ormas itu merupakan organisasi yang menjadi wadah dari masyarakat, sehingga kehadiran Ormas pun merupakan bentuk kehadiran masyarakat, begitu pula dalam proses pembangunan,” ujarnya, Selasa 4 Februari 2025.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, citra Ormas memang beberapa kali tercoreng lantaran adanya oknum-oknum tertentu, yang membuat citra Ormas menjadi buruk. Padahal menurutnya, keberadaan Ormas harus memberikan dampak yang baik untuk masyarakat.

“Maka, teman-teman Ormas yang lainnya, termasuk teman-teman Progib, harus bisa membuktikan kepada masyarakat bahwa keberadaan Ormas itu berdampak positif untuk masyarakat. Salah satunya dengan cara mengawal pembangunan dan mengakomodir aspirasi masyarakat, untuk bisa disampaikan kepada pemerintah,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPC Progib Kota Serang, Sutianah, mengapresiasi sambutan hangat dari Ketua DPRD Kota Serang yang sangat terbuka untuk bertemu dengan masyarakat. Terlebih, pihaknya merupakan organisasi yang baru saja terbentuk akhir tahun lalu.

“Kami dulunya memang relawan calon presiden, dan saat ini sudah bertransformasi menjadi Organisasi Kemasyarakatan. Kami sangat mengapresiasi pak Ketua DPRD yang mau menerima kami, meskipun umur organisasi kami terhitung baru,” ungkapnya.

Sutianah pun mengatakan bahwa pihaknya siap untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah, guna memastikan pembangunan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat Kota Serang.

“Kami siap untuk mengawal program-program pemerintah, baik daerah maupun pusat, demi kepentingan masyarakat. Salah satunya yang saat ini tengah dijalankan yaitu program Makan Bergizi Gratis (MBG),” tandasnya. (ADV)

Februari 4, 2025
Tarif listrik turun sumbang deflasi bulan ke bulan Provinsi Banten

PortalBanten – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten mencatat penurunan tarif listrik turut menyumbang deflasi bulan ke bulan (m-t-m) di Banten pada Januari 2025.

“Seperti kita tahu bersama bahwa secara nasional terjadi adanya penurunan harga pada tarif listrik sekitar 50 persen secara nasional. Ini menyebabkan terjadi penurunan atau terjadi deflasi secara umum,” ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten Faizal Anwar di Serang, Selasa.

Faizal menjelaskan pada Januari 2025, Banten terjadi deflasi sebesar -1,05 persen.

Hal yang mendominasi terjadinya deflasi adalah pada kelompok tiga pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, yang memberi sumbangan -1,60 persen.

Sementara kelompok makanan terjadi inflasi kenaikan harga sebesar 1,50 persen, atau memberi kontribusi 0,46 persen

Kemudian yang mendominasi adalah pada kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya yang terjadi inflasi sebesar 0,43 persen, atau memberi andil sebesar 0,03 persen.

Pada periode Januari 2025 inflasi tahun ke tahun (y-on-y) Provinsi Banten 0,85 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,49. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Pandeglang mencapai 1,73 persen dengan IHK sebesar 105,91.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,38 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,09 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,92 persen.

Kemudian kelompok kesehatan sebesar 2,61 persen; kelompok transportasi sebesar 0,78 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,30 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,59 persen.

Selanjutnya kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,20 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,40 persen.

Sementara itu dua kelompok mengalami deflasi, yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 12,23 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,17 persen.

Februari 4, 2025
Prancis wajib berikan pembinaan hukum kepada Serge

PortalBanten – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI menyatakan bahwa pemerintah Prancis wajib untuk memberikan pembinaan hukum terhadap terpidana mati kasus narkotika Serge Areski Atlaoui yang telah dikembalikan oleh pemerintah Indonesia.

“Pada intinya kita mendapatkan nilai penghormatan dan kedaulatan dari dua negara. Sekaligus penekanan terhadap aspek hukum internasional,” kata Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Kemenko Kumham Imipas, Ahmad Usmarwi Kaffah di Tangerang, Selasa.

Ia juga menyebutkan, pemerintah Prancis harus menghormati dan mengakui putusan pengadilan Indonesia. Dalam hal ini, Prancis mesti mengakui bahwa Serge, warga negaranya itu, merupakan narapidana yang dijatuhi hukuman mati.

“Maka mencapai kesepakatan dan pada akhirnya kita melakukan pemulangan terpidana mati asal Prancis ini secara resmi,” ucapnya.

Dalam hal ini, proses pemulangan Serge Areski Atlaoui dilakukan dengan cara yang sama, yakni mengikuti syarat pemindahan terpidana mati lainnya seperti Mary Jane ke Filipina maupun pemindahan lima narapidana anggota kasus Bali Nine ke Australia.

Oleh sebab itu, kewenangan untuk pembinaan kepada narapidana akan diserahkan kepada negara bersangkutan setelah dipindahkan. Dan Indonesia pun menghormati kebijakan yang diambil oleh Prancis, termasuk jika memberikan grasi kepada Serge.

“Dalam ruang lingkup ini kita berharap antara Indonesia dan Prancis bisa ditingkatkan, baik pemulangan maupun transfer narapidana itu,” kata dia.

Sementara itu, Kedutaan Besar (Kedubes) Prancis untuk Indonesia Fabien Penone menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia yang telah mengabulkan kesepakatan pemulangan terpidana mati atas warga negaranya tersebut.

“Khususnya saya ingin menyampaikan terimakasih kepada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Dan tentu saja kami juga sampaikan apresiasi kepada otoritas tertinggi di Republik Indonesia,” katanya.

Ia juga mengatakan, bahwa hasil kesepakatan yang diberikan Pemerintah Indonesia tentunya akan dihormati sesuai peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, pihaknya akan menjalani pembinaan kepada narapidana yang sudah diserahkan.

“Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, pengaturan praktis tentang pemindahan narapidana telah dibicarakan dan ditanda tangani oleh Kehakiman Prancis dan Indonesia,” kata dia.

Serge Atlaoui merupakan terpidana mati dalam kasus pengoperasian pabrik ekstasi di Cikande, Tangerang, Banten, pada tahun 2005. Dia telah berkali-kali mengajukan pengampunan kepada Pemerintah Indonesia, tetapi upaya itu berakhir kandas.

Eksekusi mati Serge Atlaoui pada tahun 2015 ditangguhkan sehingga warga negara Prancis itu masih mendekam di penjara. Yusril menjelaskan, Serge Atlaoui belakangan dipindahkan sementara dari Nusakambangan ke Lembaga Pemasyarakatan Salemba karena mengidap kanker.

Februari 4, 2025
Pemkab Serang raih predikat zona hijau pelayanan dari Ombudsman

PortalBanten – Empat organisasi perangkat daerah (OPD) dan dua UPT Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang meraih predikat zona hijau pelayanan 2024 dari Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (RI) Provinsi Banten.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten, Fadli Afriadi, di Serang, Selasa, mengatakan Kabupaten Serang dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik meraih nilai 91 pada 2024, atau meningkat dari tahun 2023 dengan nilai 89.

“Secara umum seluruh OPD dan puskesmas yang menjadi lokus mendapat opini terbaik dan kualitas tertinggi,” katanya.

“Adapun indikator penilaiannya ada empat, diantaranya kompetensi dari pelaksana, selanjutnya proses saat melakukan pelayanan publik sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009. Kemudian, pelayanan pada masyarakat tanpa malaadministrasi di dalamnya seperti penundaan, berlarut, permintaan, pungli, lalu perbuatan tidak patut, dan tidak kompeten,” katanya.

”Terakhir pengelolaan pengaduan, ini penting karena aduan adalah wujud cara masyarakat ikut memberikan kontribusi guna perbaikan kinerja dari pemberi layanan. Jadi, kalau itu dikelola dengan baik maka bisa menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan kedepannya. Kalau empat-empatnya sudah dikelola dengan baik, maka pelayanan publiknya akan makin baik,” katanya.

Empat OPD tersebut meliputi Dinsos meraih nilai 94, 62 zona hijau kualitas tertinggi, DPMPTSP nilai 91,16 zona hijau kualitas tertinggi, Dindikbud nilai 89,44 zona hijau kualitas tertinggi, Disdukcapil nilai 89,94 zona hijau kualitas tertinggi, UPT Puskesmas Pontang nilai 93,44 zona hijau kualitas tertinggi dan UPT Puskesmas Pabuaran nilai 93,30 zona hijau kualitas tertinggi.

Sementara itu, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, mengatakan penghargaan itu merupakan buah dari kerja keras, dedikasi, dan komitmen pemerintah daerah bersama seluruh jajaran dalam meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Serang.

“Penilaian pelayanan yang prima untuk masyarakat ini sangat penting. Karenanya, kehadiran pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Tatu berharap Ombudsman RI Provinsi Banten dapat menambah lokus penilaian agar menjadi bahan evaluasi ke depan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.

“Sudah tiga tahun Ombudsman hanya memberi penilaian di empat OPD dan dua puskesmas. Padahal, masih banyak yang harus melaksanakan penilaian, walaupun anggaran ombudsman tidak ada kita bisa lakukan mandiri secara bertahap,” katanya.

Menurutnya, dengan adanya penilaian seperti ini sangat berdampak pada peningkatan pelayanan dan penilaian yang pun cukup baik.

Februari 4, 2025