Blog

PortalBanten – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten membantah isu kelangkaan elpiji 3 kg, yang dikaitkan dengan kebijakan pemerintah terbaru tentang pendistribusian subsidi energi.

Sekretaris Dinas ESDM Banten, Ari James Faraddy di Serang, Senin menegaskan bahwa permasalahan kurangnya stok elpiji 3 kg bersifat sementara akibat faktor libur panjang dan kebijakan penyaluran yang lebih ketat.

“Saya sudah komunikasikan ke Pertamina, jadi kemarin itu terkait dengan adanya libur panjang dan akhir bulan, berarti kan permasalahannya kalau menurut saya hanya itu saja,” kata Ari.

Ia menjelaskan terkait kuota gas elpiji 3 kg, hingga saat ini untuk tahun 2025 memang belum diberikan oleh Kementerian ESDM kepada Provinsi Banten. Namun, hal ini tidak serta-merta menyebabkan kelangkaan.

“Tahun ini belum ada, tapi Pertamina tetap melakukan distribusi menggunakan kuota yang tersedia seperti tahun sebelumnya. Adapun kemungkinan kenaikan, saya rasa gak begitu signifikan,” kata dia.

Demi mengantisipasi kelangkaan dan lonjakan permintaan masyarakat, Dinas ESDM Banten bersama Pertamina telah mengantisipasi dengan melakukan koordinasi terkait ekstra dropping elpiji di agen resmi, kata dia.

Namun, kebijakan terbaru yang melarang pengecer menjual elpiji 3 kg juga menjadi faktor yang menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.

“Kekhawatiran kelangkaan elpiji 3 kg itu ada ketakutan bahwa LPG 3 kg akan langka karena tidak boleh diperjualbelikan ke pengecer,” kata dia.

a menjelaskan bahwa pasokan gas tetap ada. Hanya masyarakat perlu sedikit lebih berusaha untuk datang ke agen resmi Pertamina dengan membawa e-KTP.

“Karena kuota gas itu kan pasti sudah disesuaikan pasokannya dengan kebutuhan. Misal di Kecamatan A berapa kebutuhannya, dan berapa yang harus dipasok ke Agen,” kata dia.

Masyarakat juga diimbau untuk mendorong program pemerintah, agar melakukan pembelian gas elpiji 3 kg dilakukan secara langsung di pangkalan resmi Pertamina.

Meski demikian, Ari mengakui masih ada tantangan dalam penerapan kebijakan ini, seperti akses masyarakat ke pangkalan resmi yang mungkin terbatas.

Oleh karena itu, pihaknya akan mengusulkan kepada Pertamina dan agen-agen terkait untuk menambah jumlah pangkalan LPG di berbagai desa agar lebih mudah dijangkau.

Terkait kuota elpiji 3 kg, Ari menyebut bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan. Tahun 2023, kuota untuk Banten tercatat 338.187 metrik ton. Sementara realisasi penggunaan tahun 2024 mencapai 397 ribu metrik ton.

Mulai Sabtu (1/2), pemerintah menerapkan kebijakan baru untuk memastikan pendistribusian subsidi energi berjalan lebih tepat sasaran.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa mulai hari itu, agen resmi Pertamina tidak lagi diperbolehkan menjual LPG tiga kilogram (kg) kepada pengecer.

Pengecer elpiji bersubsidi ukuran tiga kilogram wajib mendaftarkan diri untuk menjadi pangkalan komoditas produk Pertamina itu.

Kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki sistem distribusinya agar lebih terkontrol dan tepat guna.

PortalBanten – Penjabat Gubernur Banten A Damenta di Serang, Senin, mengatakan jika Provinsi Banten siap menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2032 bersama Provinsi Lampung.

Menurut dia, dengan menjadi tuan rumah kejuaraan empat tahunan tersebut banyak dampak positif yang akan dirasakan oleh masyarakat, terutama pada sektor peningkatan perekonomian dan UMKM.

“Maka dari itu, sejumlah venue yang akan digunakan nantinya harus merata di seluruh daerah, sehingga sebaran perputaran ekonominya juga merata tidak hanya fokus pada daerah perkotaan saja,” kata Damenta dalam keterangan resminya.

Selain itu, berbagai potensi yang dimiliki Provinsi Banten juga harus segera dikembangkan agar pada saat pelaksanaannya bisa menjadi daya tarik bagi para tamu. “Kita ingin potensi semua daerah bisa dioptimalkan,” tambahnya.

Damenta juga mengingatkan agar berbagai infrastruktur penunjang pelaksanaan PON nanti bisa segera dilengkapi, terutama infrastruktur yang akan dijadikan venue. 

“Itu juga harus dipetakan, cabang olahraga (cabor) apa saja yang akan dilaksanakan di Provinsi Banten. Setelah sudah ada kepastian, bisa kita lakukan perbaikan agar sesuai standar. Itu bisa menggunakan APBD maupun APBN,” kata dia menambahkan.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Banten Ahmad Syaukani menambahkan, meskipun pelaksanaan PON ke-23 baru dilaksanakan pada 2032, namun untuk pendaftaran sebagai tuan rumah dilakukan sekitar Juni-Juli 2025. 

“Setelah daftar nanti kita ikut bidding. Adapun untuk penentuan pemilihan tuan rumahnya akan dilakukan melalui pemilihan oleh perwakilan KONI seluruh daerah, di Indonesia” ujarnya.

Syaukani mengatakan selain Provinsi Banten-Lampung, daerah lain yang direncanakan akan mengikuti bidding tuan rumah PON ke-23 yakni Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Sulawesi Barat (Sulbar). Namun demikian, pihaknya optimistis jika melihat kemudahan aksesibilitas dan fasilitas, Banten dan Lampung lebih memadai.

“Kita mempunyai aksesibilitas yang bagus, baik darat, laut maupun udara. Begitu juga dengan infrastruktur venuenya. Semua cabor yang akan dipertandingkan kita sudah siap,” kata dia.

PortalBanten – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, Provinsi Banten, melakukan pemangkasan anggaran tahun ini diantaranya anggaran seremonial dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat serta pembangunan.

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, di Serang, Senin, pemangkasan anggaran tersebut sesuai dengan aturan baru.

“Anggaran untuk operasional perjalanan dinas harus di pangkas sebesar 50 persen, Jadi yang sifatnya seremonial, perjalanan dinas, honor-honor harus di pangkas,” katanya.

Menurut dia, dengan adanya pemangkasan anggaran seremonial itu tentunya harus menjadi pemicu semangat meningkatkan jumlah program yang bersentuhan langsung kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Serang telah melakukan penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kecamatan tahun 2025.

“Penyerahan ini sebagai tanda dimulainya anggaran tahun 2025, untuk dilaksanakan program-program yang sudah di canangkan,” katanya menambahkan.

Ia mengatakan, semua rincian anggaran yang ada di DPA masing-masing OPD diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat, mulai dari program infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

“Saya menitipkan serta mengingatkan ketika melaksanakan anggaran itu teliti, di lihat secara detail, jangan sampai ada kesalahan, karena ini pasti konsekuensinya akan menjadi persoalan hukum,” ujarnya.

Sedangkan untuk belanja modal pembangunan jalan, lanjut Tatu, akan disesuaikan karena di 2025 anggaran jalan masih cukup besar dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) mempunyai tugas memperbaiki jalan desa lebih dari 300 kilometer.

“Ratusan kilo meter jalan yang rusak tersebut sebelumnya merupakan kewenangan pemerintah desa, namun di tarik menjadi jalan Kabupaten Serang sehingga diperbaiki oleh DPUPR,” katanya menjelaskan.

Sedangkan untuk Pembangunan gedung OPD di Puspemkab Serang, Tatu memastikan masih di anggarkan setiap tahunnya karena menjadi target utama di Kabupaten Serang. Meskipun, saat ini Bantuan Provinsi (Banprov) tidak ada.

“Itu biasanya di gunakan untuk gedung OPD di Puspemkab. Kemudian tadi karena pembagian dari dana bagi hasil juga berubah persentasenya, maka Banprov juga jadi berkurang,” katanya.

Namun hal demikian tidak menjadi kendala komitmen atas pemekaran yang mana sebagian aset milik Pemda Kabupaten Serang yang berada di Kota Serang harus secepatnya diserahkan kepada Pemkot Serang.

“Ini upaya yang dilakukan secara bertahap, jadi ketika gedung OPD yang sudah siap ya OPD nya pindah. Kemudian gedung OPD yang sudah menjadi perjanjian diserahterimakan ke Kota Serang,” pungkas Ratu Tatu.

PortalBanten – Yayasan Pondok Pesantren Bai Mahdi Sholeh Ma’mun milik Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) secara mandiri.

“Pembangunan SPPG ini merupakan sebagai contoh awal bahwa partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Sebab se-Indonesia dibutuhkan sebanyak 30.000 dapur MBG,” kata Yandri saat peletakan batu pertama pembangunan dapur MBG di Serang, Banten, Minggu.

Ia menjelaskan, SPPG ini dibangun di atas lahan seluas 20×20 meter persegi. Dilengkapi dengan lapangan parkir yang luas untuk akses keluar masuk kendaraan.

Sedangkan untuk anggaran pembangunan SPPG, Yandri mengatakan, bersumber dari dana yayasan Ponpes Bai Mahdi Sholeh Ma’mun dengan total biaya diperkirakan mencapai Rp1,5 miliar.

“Tidak ada dana dari Kemendes atau BGN, ini murni dari yayasan, karena BGN ini membuka seluas-luasnya partisipasi masyarakat nanti BGN yang sewa dan standar makan dari mereka jadi profit sharing,” katanya.

Pembangunan SPPG ini ditargetkan akan selesai dalam kurun waktu satu sampai dua bulan. Dan dalam program Kemendes akan lebih concern pada penyediaan bahan baku seperti beras, sayuran, ikan, telur, dengan desa tematik melalui dana ketahanan pangan dari Dana Desa sebesar 20 persen.

“Dari anggaran Rp71 triliun minimal Rp16 triliun atau bisa Rp20 triliun untuk ketahanan pangan menyiapkan bahan baku makan bergizi, karena ini boleh lebih tetapi tidak boleh kurang,” katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN) Suwardi mengatakan, bangunan SPPG ini paling cepat akan mulai beroperasi pada April 2025. Yang diharapkan mampu memberikan kontribusi pada Program Makan Bergizi Gratis.

“Untuk kapasitas satu bangunan SPPG ini, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sebanyak 3.000 penerima manfaat. Ini adalah bentuk yang mulia untuk meneruskan program presiden,” katanya.